
JAKARTA | duta.co – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan segera mempercepat proses merger BUMN yang diperkirakan rampung tahun depan. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, HM Nasim Khan, mengatakan, apabila percepatan merger BUMN dilaksanakan, maka jangan sampai berujung PHK pada karyawan BUMN tersebut.
Nasim Khan menegaskan, jika pemerintah ingin menjadikan manajemen BUMM memiliki talenta sebagai prioritas utama, bukan sekadar restrukturisasi organisasi, maka tatanannya harus diperbaiki secara maksimal.
“Untuk memastikan karyawan BUMN tidak terkena PHK dalam percepatan merger, maka kuncinya ada pada desain kebijakan sejak awal dan pengelolaan SDM yang disiplin,” kata Nasim Khan kepada Wartawan, Senin (15/12).
Untuk itu, lanjut Nasim, langkah strategis yang bisa dilakukan supaya BUMN bisa berjalan stabil, pertama perlu ada kebijakan tegas dari Pemegang Saham (Pemerintah).
Dengan menetapkan prinsip “no layoff policy” atau minimal no involuntary layoff dalam dokumen merger. Kemudian masukkan klausul perlindungan tenaga kerja dalam RUPS, SK BP dan DANANTARA, serta perjanjian merger.
“Jadi PHK hanya diperbolehkan melalui alami (natural attrition): pensiun, resign sukarela, atau kontrak berakhir. Langkah kedua menurut yakni pemetaan dan penataan SDM sejak awal dengan melakukan talenta dan job mapping lintas BUMN sebelum merger efektif,” jelas Nasim Khan.
Selain itu, kata Nasim Khan, perlu juga melakukan identifikasi jabatan yang tumpang tindih, dan petakan kompetensi serta kebutuhan bisnis baru karyawan yang posisinya overlap dialihkan (redeployment) ke, Anak usaha, Proyek baru, Unit bisnis yang kekurangan SDM.
“Langkah ketiga yaitu, Reskilling Upskilling massal dengan menyediakan program pelatihan ulang untuk karyawan yang terdampak perubahan struktur agar fokus pada skill masa depan digital, risk management, project management, ESG, dll. Jadikan pelatihan sebagai syarat mutasi, bukan PHK,” kata Nasim Khan.
Selain itu, Nasim Khan juga menyebut hal yang tidak kalah penting yakni tetap menjaga komunikasi publik yang konsisten dengan menyampaikan secara terbuka bahwa merger bertujuan efisiensi bisnis, bukan efisiensi tenaga kerja.
“Kepastian ini sangat penting untuk menjaga moral dan produktivitas karyawan. Saya juga udah sampaikan di RDP yang lalu ke DANANTARA dan BP BUMN,” pungkas Nasim Khan.
Pewarta: Heru Hartanto
Editor: Nizham Alkafy





































