JAKARTA | duta.co — Konstelasi politik nasional bergerak dinamis. Komunikasi antarelite politik menembus sekat-sekat ideologis yang selama ini membatasi. Sementara perkembangan isu aktual terkait kebijakan pemerintah membentuk persepsi baru di tengah masyarakat.
Hal itu terungkap dalam diskusi publik yang digelar Center for Indonesian Reform (CIR) dan Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) pada Kamis, 22 September 2022, di Jakarta.
Tampil sebagai pembicara Mohammad Hidayaturrahman (Direktur CIR) dan Muhsinin Fauzi (Peneliti Senior LKSP), serta penanggap Nurul Amalia (Direktur PAHAM Jakarta) dan Harlans M. Fachra (Koordinator West Java Corruption Watch).
Berdasarkan survei nasional LKSP yang dilaksanakan pada akhir Juli 2022 menunjukkan partai berkuasa PDIP mengalami penurunan dukungan dari 18,0 persen (survei 2021) menjadi 15,1 persen (2022).
Demikian pula Gerindra mengalami penurunan elektabilitas dari 10,0 persen menjadi 6,8 persen. “Ada dua partai yang mengalami kenaikan, elektabilitas Golkar naik dari 9,7 persen menjadi 10,0 persen. Sedangkan PKS sebagai oposisi naik elektabilitasnya dari 7,9 persen menjadi ranking ketiga nasional dengan elektabilitas 8,1 persen. Mereka yang belum menentukan pilihan masih cukup besar, yakni 28,5 persen,” ungkap Muhsinin Fauzi.
Elektabilitas partai selengkapnya: PDIP (15,1%), Golkar (10,0%), PKS (8,1%), Gerindra (6,8%), Demokrat (3,7%), Nasdem (3,5%), PKB (3,3%), PPP (1,5%), PAN (1,5%), lainnya (0,6), rahasia (17,3) dan belum menentukan pilihan 28,5%.
Survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia: 34 provinsi, 80 daerah pemilihan dan 138 kabupaten/kota yang terpilih secara random. Metoda pengambilan sampel dilakukan secara stratified multistage random sampling dengan basis populasi DPT (daftar pemilih tetap) 2019. Dari total populasi ditentukan 1.353 responden yang dapat dianalisis datanya setelah wawancara tatap muka.
Mengapa PDIP dan Gerindra mengalami penurunan drastik, lalu PKS mengalami kenaikan? Publik mempersepsi bahwa PKS adalah partai yang membela kepentingan rakyat (19,9 persen). PKS menjadi parpol pilihan. Ia mengungguli PDIP hanya 19,1 persen. Demokrat (14,6), Gerindra (14,2) dan Golkar (14,0). Sebaliknya, publik juga mempersepsi PDIP sebagai partai paling koruptif (28,7 persen), diikuti Golkar (11,1), Demokrat (10,7) dan Gerindra (2,8). PKS sama dengan Nasdem (2,3) tidak koruptif.
“Pembelaan kepada rakyat memberi dampak positif akibat kebijakan pemerintah yang dipandang banyak merugikan rakyat dan hanya menguntungkan segelintir elite. Sikap PKS yang walk out saat sidang paripurna DPR RI dan Demokrat yang akan turun gunung disambut antusias masyarakat. Kekuatan oposisi harus konsisten dan bertindak lebih jauh, misal memotong gaji dan tunjangan untuk kepentingan rakyat,” jelas Hidayaturrahman dari CIR.
Kekuatan lain PKS adalah partai yang disukai kalangan muda/millennial (11,1 persen) bersama dengan Demokrat, baru diikuti Gerindra (9,8) dan PDIP (9,6). PKS juga dipandang membela kepentingan kaum perempuan (13,9 persen) disusul PDIP (10,0), Gerindra (6,5), PKB (6,4), Golkar (6,2) dan Nasdem (6,1). Posisi PKS sebagai kekuatan oposisi di luar pemerintahan disetujui oleh 24,3 persen responden, diikuti Demokrat (12,2). Sebagian responden juga melihat Gerindra kadang kritis dengan pemerintah (5,6), begitu pula PDIP (3,8) melalui beberapa elite yang berbeda dengan arus utama partai.
Naiknya dukungan publik terhadap kekuatan oposisi dipengaruhi pula oleh kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amien yang dipandang buruk dalam beberapa sektor strategis, antara lain pemberantasan korupsi (53,5 persen memandang buruk), lapangan kerja (51,8 persen buruk), ekonomi (47,1 persen buruk), pengentasan kemiskinan (44,8 persen buruk) dan penegakan hukum (40,3 persen buruk). Kinerja pemerintah dipandang baik dalam hal pertahanan-keamanan (49,1 dan 51,6 persen) serta penanganan pandemi Covid-19 (50,5 persen baik).
“Konstelasi partai politik di kancah nasional akan bergeser setiap saat, tergantung dari respon publik terhadap kebijakan pemerintah, misalnya menaikkan harga BBM bersubsidi yang berakibat pada kenaikan harga barang dan jasa. Dulu PDIP juga menikmati tambahan dukungan sebagai oposisi saat pemerintahan SBY berkuasa (2009-2014),” simpul Muhsinin.
Disamping itu, juga format koalisi yang akan terbentuk di antara partai-partai dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu akan berdampak elektabilitas (coat-tail effect). Berdasarkan survei LKSP, tiga bakal capres teratas adalah Anies Baswedan (38,9 persen), Prabowo Subianto (33,5) dan Ganjar Pranowo (27,5).
Anies mungkin mendapat dukungan PKS, Demokrat dan Nasdem sebagai simbol perubahan. Dukungan untuk Prabowo mungkin Gerindra dan PKB. Ganjar kemungkinan Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar, PAN dan PPP). Sedangkan PDIP yang percaya diri bisa mengajukan Puan Maharani berpasangan dengan figur populer. (*)
