SURABAYA | duta.co – Ketahanan pangan menjadi salah satu dari delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di 2026.
Faktor penting untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, salah satunya adalah pupuk terutama yang bersubsidi. Ketersediaan, keterjangkauan serta kemudahan petani memperoleh pupuk subsidi, menjadi perhatian pemerintah.
Ketersediaan pupuk subsidi, pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada produsen, agar bisa terus berproduksi dan menjaga stok tetap aman sesuai dengan kebutuhan petani.
Keterjangkauan pupuk subsidi, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga. Sedangkan kemudahan, petani bisa mendapatkan pupuk subsidi tanpa ribet, cukup bawa KTP, datang ke kios, dan pupuk subsidi bisa langsung dibawa pulang.
Untuk mewujudkan tiga hal itu, pemerintah mereformasi tata kelola pupuk subsidi. Pemerintah telah menyinkronkan 145 regulasi yang selama ini diaggap telah menghambat efisiensi produksi dan distribusi pupuk subsidi.
Dengan regulasi baru itu, dana alokasi pupuk subsidi 2026 tidak mengalami perubahan. Jumlahnya masih sama seperti tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 46,9 triliun untuk penyediaan 9,62 juta ton pupuk bersubdisi. Anggaran yang sama itu ternyata mampu membuat produsen pupuk untung, distributor tertawa bahagia, kios pupuk senang dan petani riang gembira.
Kebijakan pemerintah bagi produsen pupuk misalnya dengan cara pembayaran pupuk subsidi yang lebih cepat atau sebelum pupuk diproduksi. Juga kebijakan merevitalisasi pabrik-pabrik yang kurang produktif dan banyak aturan lainnya.
Bagi distributor dan kios, salah satunya dengan menurunkan harga tebus pupuk ke produsen. Sehingga keuntungan bisa lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Sementara untuk petani, pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen pada 22 Oktober lalu. Ini aturan terbaru yang banyak disambut ruang gembira petani di seluruh Indonesia.
Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.
Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.
Tata kelola ini merupakan wujud kesungguhan pemerintah dalam memastikan pupuk bersubsidi sesuai prinsip 7 Tepat: Tepat Harga, Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Penerima, Tepat Tempat dan Tepat Waktu.
PT Pupuk Indonesia (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negera (BUMN) yang menjalankan penugasan dari pemerintah untuk memproduksi pupuk termasuk pupuk subsidi, berkomitmen untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi. Dia menegaskan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama.
“Pupuk itu penting untuk menuju swasembada pangan, mewujudkan ketahanan pangan. Makanya beliau (Presiden Prabowo) sangat perhatian dengan pupuk. Karena pupuk itu elemen utama dalam ketahanan pangan sehingga harus dijaga ketersediaannya, ketercukupannya dan keterjangkauannya,” ujarnya.
Untuk ketersediaan, pemerintah kata Rahmad mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 9,62 juta ton untuk 2026. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. “Dan untuk stok di gudang-gudang kita saat ini sebesar 1,1 juta ton. Itu sangat cukup untuk digunakan petani saat musim tanam ini. Dan kita tetap pastikan, pupuk itu bisa mengalir lancar ke hingga ke seluruh pelosok negeri dengan tepat sasaran,” jelasnya.
Stok pupuk yang melimpah tidak akan bisa dinikmati jika aturannya tidak berpihak pada petani. Dikatakan Rahmad, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah membuat petani bisa menebus pupuk dengan tepat waktu. “Nah ini sekarang harganya diturunkan supaya keterjangkauannya semakin bagus,” tambahnya.
Dikatakannya, Pupuk Indonesia juga bertransformasi untuk mendukung program prioritas ini mulai dari volumenya, aturan distribusinya dan harganya. “Mudah-mudahan dengan semua kebijakan pemerintah, ketahanan pangan semakin cepat tercapai,” ujarnya.
Nakal, Langsung Putus Kerjasama
Kebijakan penurunan harga pupuk ini, dipastikan Rahmad tidak akan diselewengkan. Distributor (Pelaku Usaha Distribusi/PUD) dan kios (Penerima Pupuk pada Titik Serah/PPTS) tidak akan bisa ‘bermain-main’ dengan pupuk subsidi.
Pupuk Indonesia kata Rahmad memperketat aturan atas PPTS-PPTS atau kios yang menjadi garda terdepan penyaluran pupuk hingga sampai ke tangan petani.
“Kalau zaman dulu, kios itu tanda tangan kontraknya dengan distributor. Sekarang, kios tanda tangan kontrak langsung dengan Pupuk Indonesia. Jadi kita bisa awasi langsung kios-kios itu, bagaimana mereka menjual pupuk subsidi. Kalau ada yang nakal, langsung kita tindak, bahkan hingga pemutusan kerjasama,” ungkapnya.
Cara pengawasan dengan sistem yang sudah dibuat Pupuk Indonesia, bisa dilakukan secara real time. “Ketika ada penebusan pupuk bahkan dari pabrik sampai ke gudang sampai ditebus oleh petani, di command centre kami di Jakarta itu bisa melihat secara transparan. Pengawasan bisa lebih baik, tidak ada yang bisa main-main. Begitu ada yang melanggar, kita langsung matikan sistemnya, mereka tidak bisa jualan,” ungkapnya.
Biasanya kenakalan banyak kios ini adalah menjual pupuk melebihi harga eceran tertinggi (HET). Selain ada beberapa kenakalan lain yang dilakukan. Karenanya saat ini petani diberi akses untuk melaporkan agen atau kios nakal yang menjual pupuk subsidi di atas HET dan yang melakukan kecurangan lainnya.
Rahmad mengaku sudah menindak banyak kios dengan memberhentikan menjadi penyalur. “Karena real time itu kita bisa menindaknya secara langsung,” ungkapnya.
Pengawasan ketat itu dibenarkan Mohammad Kaiyis, Ketua Koperasi Konsumen Bina Swadaya Masyarakat Jawa Timur, distributor pupuk subsidi di tiga kecamatan di Kabupaten Bangkalan yakni Kwanyar, Arosbaya dan Sepulu.
Kaiyis mengatakan ada satu kios yang ada di bawahnya diberhentikan Pupuk Indonesia karena menjual pupuk subsidi di atas HET. “Sebenarnya sudah saya ingatkan, tapi masih dilakukan. Akhirnya ya sudah, diberhentikan (Pupuk Indonesia,red). Memang tidak boleh main-main dengan subsidi,” ujarnya.
Affan Nailuridho, pemilik kios pupuk subsidi UD Sandang Pangan di Desa Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan juga mengatakan kios tidak bisa begitu saja menjual pupuk subsidi dengan harga di atas HET. Karena saat ini akses untuk melaporkan kenakalan kios sangat terbuka lebar. “Semua bisa lapor kalau merasa dirugika. Jadi tidak boleh seenaknya,” ungkapnya.
Sesuai aturan, kata Affan, harga pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah itu berlaku untuk pembelian di kios.
Dikatakan Affan, untuk penebusannya bisa dilakukan dengan dua cara yang sudah diatur Pupuk Indonesia. Yakni bisa dilakukan sendiri oleh petani dan bisa dilakukan melalui kelompok tani (Poktan).
“Harga HET yang ditetapkan pemerintah itu untuk petani yang membeli sendiri ke kios dan mengangkut sendiri pupuknya, tanpa bantuan orang lain. Cukup serahkan KTP dan pupuk bisa dibawa pulang,” kata Affan.
“Namun jika petani meminta bantuan pihak lain untuk mengangkut pupuknya hingga sampai rumah atau lahan, maka akan ada kesepakatan untuk ongkos kirimnya. Ongkos kirim itu tidak termasuk dalam harga, hanya kesepakatan petani dan yang mengantarkan pupuknya. Terkadang, ongkos kirim ini dianggap bagian dari harga jual, padahal jelas bukan,” jelas Affan.
Sementara untuk penebusan lewat Poktan, kios biasanya akan meminta surat kuasa dan KTP yang mewakili anggotanya. Hanya nama yang tertera di surat kuasa yang bisa melakukan penebusan.
“Terkadang ada Poktan yang menaikkan harga di atas HET ketika petani mengambil jatahnya itu ke mereka. Petani menganggapnya itu harga dari kios, padahal di kios tetap harga HET. Harus ditelusuri dulu, apa benar harga tidak sesuai HET itu dari kios atau dari pihak lain. Kalau memang dari kios, laporkan saja,” ujarnya.
Karenanya, kata Affan, dengan semakin ketatnya pengawasan dari Pupuk Indonesia, dia berhati-hati dengan terus mengedukasi petani agar tidak ada kesalahpahaman yang bisa saling merugikan.
Industri Untung, Tak Lagi Buntung
Rahmad Pribadi menyebut kebijakan pemerintah bagi ekosistem pertanian ini sangatlah unik. Di mana harga pupuk ke petani turun sebesar 20 persen, anggaran subsidi pupuk tidak berubah tetapi Pupuk Indonesia tetap mencatat keuntungan.
Agar kebijakan ini menguntungkan, kata Rahmad, Pupuk Indonesia memperbaiki model bisnis dengan melakukan revitalisasi terhadap pabrik-pabrik yang dimilikinya.
“Kita punya 60 pabrik pupuk dan non pupuk. Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta untuk merevitalisasi pabrik yang sudah tua. Pabrik yang sudah tua yang tidak efisien tidak akan lagi digunakan produksi sehingga ada penghematan. Dengan begitu kita akan untung bukan lagi buntung,” jelasnya.
Ada tujuh pabrik yang akan direvitalisasi. Di Januari 2026 ada satu pabrik hasil revitalisasi yang akan diresmikan. Dan Desember 2026 juga ada satu lagi akan diresmikan. Dan ditargetkan pada 2029 di masa terakhir kepemimpinan Presiden Prabowo, pabrik-pabrik Pupuk Indonesia sudah efisien, baru dan handal.
“Kebijakan pemerintah ini merupakan satu paket, ada satu sisi penghematan fiskal, kemudian diberikan ke petani dalam bentuk diskon, lalu sisi lain ada kebijakan di mana industri pupuk bisa terus tumbuh secara lebih sehat. Jadi ini semuanya paket kebijakan yang luar biasa,” ungkapnya.
Kebijakan lain kata Rahmad adalah skema pembayaran subsidi yang diatur dalam pasal 14 dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 6 Tahun 2025.
Skema tersebut mengubah pola pendanaan BUMN Pupuk dalam pengadaan bahan baku. Melalui ketentuan tersebut, BUMN Pupuk wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi kepada kuasa pengguna anggaran. Pembayaran subsidi untuk pengadaan bahan baku diberikan sebelum proses produksi dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan.
“Perubahan pola pembayaran mengubah model operasi di Pupuk Indonesia, model bisnis kita perbaiki, saving yang ada ini kemudian oleh pemerintah diputuskan untuk diberikan kepada petani. Betapa sayangnya pemerintah kepada petani,” ujar Rahmad.
Hasil revitalisasi tata kelola pupuk bersubsidi menghasilkan efisiensi besar bagi negara. Melalui pembenahan sistem, pemerintah akan menghemat anggaran hingga Rp10 triliun, menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Dan ditargetkan laba PT Pupuk Indonesia bisa meningkat hingga Rp2,5 triliun pada 2026, dengan proyeksi total keuntungan mencapai Rp7,5 triliun. Revitalisasi ini juga berpotensi menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.
Distributor, Kios dan Petani Juga Senang
Kebijakan pemerintah ini juga dirasakan lebih dari 155 juta penerima manfaat yang terdiri dari petani dan keluarganya di seluruh Indonesia. Riyalim (72) salah satunya. Ditemui di lahannya yang berada di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (21/12/2025) pagi, dia sedang mengecek semaian padi yang sudah mulai menghijau. Dia menyingkirkan lumpur yang menutupi aliran air agar lancar hingga ke tempat semaian.
“Beberapa hari lagi mulai tandur (tanam), Bismillah semoga cuaca mendukung. Kalau bagus, nanti lebaran bisa panen,” ujarnya.
Ini adalah tanam padi perdana usi kemarau panjang. Riyalim menggarap lahan sewa seluas 1,5 hektar. Riyalim mengaku hanya bisa dua kali tanam. Maklum di daerahnya itu adalah sawah tadah hujan.
Namun setiap kali panen, hasilnya lumayan. Saat panen bisa menghasilkan 13 kwintal per 1.000 meter persegi. Hasil itu sudah bisa membuatnya senang. “Bisa untuk hidup,” kata Riyalim.
Dengan menggarap lahan 1,5 hektar itu, dia mengaku mendapatkan jatah 18 sak atau 600 kilogram pupuk subsidi jenis urea. Itu dibuat dua kali pemupukan dan ditebusnya secara bertahap.
Riyalim pun mengaku senang harga pupuk subsidi diturunkan. “Katanya urea Rp 90 ribu/sak (50 kilogram,red), dan Ponska Rp 92 ribu per sak. Ya Alhamdulillah, bisa irit biaya,” katanya.
Riyalim mengaku saat ini petani banyak dikasih kemudahan. Sebelumnya harga gabah yang ditetapkan pemerintah Rp 6.500 per kilogram sudah membuat petani senang. “Dan sekarang harga pupuk subsidi diturunkan, jelas petani tambah senang,” katanya.
Kebahagiaan itu juga dirasakan kios dan distributor pupuk subsidi. Mohammad Kaiyis, Ketua Koperasi Konsumen Bina Swadaya Masyarakat Jawa Timur, salah satu distributor pupuk subsidi mengaku, di kepemimpinan Presiden Prabowo ini semua pihak yang bergelut di bidang pertanian, diuntungkan. Margin yang didapat distributor saat ini lebih tinggi dibanding sebelumnya. “Kami merasa bisa bernafas. Zaman Pak Prabowo ini distributor bisa dapat untung. Kalau dulu, tetap dapat untung, cuma tipis banget,” ujarnya.
Kaiyis menyebut, saat sebelum harga pupuk subsidi diturunkan di tingkat petani, pemerintah sudah menurunkan harga di tingkat distributor dan kios.
“Jadi, sebelum harga jual ke petani turun 20 persen, kami beli pupuk ke produsen harganya juga sudah diturunkan. Jadi ketika sekarang harga petani turun, kami juga diuntungkan, margin lebih,” tambahnya.
Affan Nailuridho, salah satu kios pupuk subsidi juga mengaku pemilik kios pupuk subsidi merasakan keuntungan yang lebih di pemerintahan Prabowo. “Kami bisa tertawa lah, tanpa harus menjual di atas HET, tanpa harus berbuat curang. Top pokoknya,” ungkapnya.
Kaiyis maupun Affan mengaku tidak hanya keuntungan, tapi di pemerintahan Presiden Prabowo ini, semua regulasi yang ribet disederhanakan. Sehingga semua hal kini lebih mudah dilakukan. “Karenanya kami dari distributor pun berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah untuk menuju ketahanan pangan,” tutur Kaiyis.
Nilai Tukar Petani Naik
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, nilai tukar petani (NTP) nasional pada November 2025 sebesar 124,05. NTP ini sebagai salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.
Kementerian Pertanian menyambut baik capaian sektor pertanian ini. Peningkatan NTP ini tidak hanya menjadi sinyal positif bagi kesejahteraan petani melalui peningkatan daya beli, tetapi juga memperkuat optimisme terhadap stabilitas pangan nasional.
Kenaikan NTP didorong oleh meningkatnya Indeks Harga yang Diterima Petani (It), lebih tinggi dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). Komoditas utama penyumbang meningkatnya harga yang diterima petani adalah gabah, kelapa sawit, jagung, dan bawang merah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis bahwa tren positif ini menjadi sinyal kuat bagi ketahanan pangan nasional. Kenaikan NTP menunjukkan daya beli petani terus membaik. “Angka tersebut menandakan petani memiliki surplus, di mana nilai produksi yang diterima lebih besar dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya.
Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga, Dr Imron Mawardi menambahkan salah satu kenaikan NTP ini dari penurunan harga pupuk subsidi. Di mana petani bisa menebus pupuk subsidi dengan harga lebih murah. Sehingga biaya produksi juga bisa ditekan. “Pupuk ini perannya besar sehingga kalau harga bisa turun, maka biaya produksi bisa ditekan,” katanya.
Dikatakan Imron, inilah saatnya petani bisa sejahtera. Apalagi sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo, pembelian gabah ditetapkan harus sesuai dengan harga pemerintah yakni Rp 6.500 per kilogram. “Ini yang menjadi acuan, pihak swasta di luar Bulog yang mau menyerap gabah petani juga minimal harganya Rp 6.500 per kilo, sehingga ini juga menjadikan nilai tukar petani jadi naik,” katanya.
Dengan NTP yang tinggi, diharapkan petani bisa lebih semangat untuk terus menggarap lahan. Sehingga swasembada pangan bisa terwujud.
“Kalau beras kita ini sebenarnya sudah swasembada. Dengan produksi sekitar 34 jut ton, dan kebutuhan beras nasional 32 juta ton, berarti masih surplus 2 juta ton, itu sudah swasembada,” katanya.
Tapi untuk menuju ketahanan pangan memang dibutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak. “Kebijakan pemerintah yang sudah pro petani, bisa menjadi jalan menuju ketahanan pangan itu,” tandas Imron. *endanglismari
