BANYUWANGI | duta.co – Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah persuasif untuk meredam kegaduhan soal pernyataan salah satu anggota dewan yang menyebut 80 persen kepala desa di banyuwangi lakukan pemotongan dana bantuan sosial.
Hal itu dilakukan seiring kedatangan ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (ASKAB) maupun Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) ke gedung DPRD setempat, Senin (17/11/2025).
Tanpa orasi, ratusan kepala desa langsung diterima pimpinan dan beberapa anggota dewan lintas fraksi, Kapolresta Banyuwangi serta perwakilan SKPD terkait melalui forum aspirasi bertempat di Ruang Khusus Dewan.
Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi Gerindra, Suwito secara terbuka menyampaikan permohonan maaf dan mencabut pernyataannya.
“Terkait masalah pernyataan saya yang viral, saya sampaikan atas nama pribadi, apa yang saya katakan itu salah. Saya sebagai manusia biasa memohon maaf, tidak ada niatan apapun,” ucap Suwito.
Politisi Gerindra bersuara lantang ini menegaskan kembali bahwa ucapannya tentang 80 persen kepala desa mengkorupsi bansos tidak berdasar. Pada kesempatan itu Suwito juga mengajak para kepala desa untuk kembali fokus pada kerja sama dalam menyukseskan program pemerintah pusat sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Askab Banyuwangi, Budiharto, menyampaikan bahwa pernyataan Suwito yang beredar di salah satu media itu tidak memiliki dasar yang jelas. “Itu dasarnya dari mana, kita bingung. Ternyata saat kita tanya di ruangan (parlemen) tadi, itu hanya kepeleset lidah,” jelasnya.
Terkait permintaan maaf yang telah disampaikan, Budiharto menegaskan bahwa para kepala desa menerima dan menganggap permasalahan ini telah selesai.
“Banyuwangi ini pilot project nasional (digitalisasi bansos), percontohan, bahwa sistemnya digital sehingga pihak bank datang langsung ke kantor desa, semua penerima bantuan dipanggil satu per satu,” terangnya.
Forum aspirasi berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat keamanan dan diakhiri dengan kesepahaman bahwa kesalahan ucap tersebut tidak akan memperpanjang konflik antara para kades dan salah satu anggota dewan. (*)
