Meme yang beredar luas di media sosial.

SURABAYA | duta.co – Tidak jelas, apakah rapat persiapan Pemilu 2024 yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu, 10 April 2022 itu untuk menyambut demo mahasiswa? Yang jelas, isinya lumayan tegas. Presiden Jokowi mengataka, bahwa, pemerintah sudah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu, 14 Februari 2024. Dengan begitu, tidak ada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan kepala negara.

“Sudah jelas pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode,” ujar Jokowi dalam (video) rapat yang beredar di media sosial, sampai Senin (11/4/22) pagi.

Menurut Jokowi, rangkaian tahapan pemilu dimulai pada Juni mendatang. Hal tersebut bersandar pada ketentuan di Undang-undang Pemilu yang, menyebutkan bahwa proses pelaksanaan harus dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara.

“Pada 12 April pemerintah juga akan melantik KPU dan Bawaslu agar mereka bisa segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak 2024. Pemerintah akan membicarakan ini dengan matang bersama KPU dan Bawaslu,” tutur mantan wali kota Solo itu.

Sementara, rencana aksi unjuk rasa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terus bergulir. Demonstrasi besar-besaran akan digelar hari ini, Senin, 11 April 2022 di Istana Negara. Alasananya Jokowi dinilai tidak serius menolak wacana jabatan tiga periode.

Berlawanan dengan Tindakan

Tak kalah menarik, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengaku sejak awal skeptis bahwa penetapan hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, bakal mengakhiri spekulasi soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Di berbagai kesempatan Azyumardi mengatakan kepada publik, agar jangan begitu yakin dengan penetapan pemungutan suara Pemilu 2024. Sebab, menurut dia, perkataan Presiden Joko Widodo kerap berbanding terbalik dengan tindakannya.

“Banyak orang yang bilang bahwa tidak ada lagi wacana mengenai perpanjangan masa jabatan presiden periode ketiga. Tapi saya juga terbuka mengemukakan di media, saya kira jangan jangan, apalagi yakin, karena saya melihat gejalanya apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan,” ujar Azyumardi Azra dalam diskusi daring Paramadina Democracy Forum, Rabu (2/3/2022) sebagaimana warta kompas.com.

Azyumardi mencotohkan, Jokowi pernah berjanji akan memperkuat lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, di era Jokowi pula ada revisi UU KPK yang justru memperlemah lembaga antirasuah tersebut. Lalu, Jokowi pernah mengatakan akan melindungi para buruh, tapi membuat omnibus law UU Cipta Kerja.  “Kan tidak ada yang konsisten ya. Jadi tidak bisa dipegang menurut saya, jangan percaya dulu,” ucapnya. (mky)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry