Oleh Bey Arifin*
MENJELANG momentum besar perjalanan organisasi, satu pertanyaan mendasar patut diajukan: ke mana arah Nahdlatul Ulama hendak dibawa? Apakah tetap berdiri kokoh sebagai jamâiyyah diniyyah yang berakar pada turats, atau perlahan bergeser menjadi arena pragmatisme kekuasaan?
Pertanyaan ini menjadi penting, sebab setiap organisasi besar selalu menghadapi dua tantangan sekaligus: menjaga identitas dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Dalam konteks NU, jawaban atas dua tantangan itu sejatinya telah diwariskan sejak awal berdirinya melalui Qonun Asasi.
Qonun Asasi bukan sekadar dokumen historis atau teks organisasi yang dibaca saat seremoni. Ia adalah cetak biru ideologis, peta jalan moral, sekaligus fondasi epistemologis NU. Di dalamnya termuat prinsip dasar bagaimana jamâiyyah ini harus berjalan: menjaga agama, merawat tradisi, memperkuat ilmu, dan menegakkan kemaslahatan umat.
Masalahnya, dalam perjalanan panjang organisasi, tidak sedikit spirit Qonun Asasi yang mengalami reduksi. Orientasi khidmah kadang bergeser menjadi orientasi jabatan. Ruh keilmuan kadang kalah oleh pragmatisme politik. Musyawarah kadang berubah menjadi kalkulasi kepentingan.
Di titik inilah reaktualisasi Qonun Asasi menjadi kebutuhan mendesak.
Reaktualisasi bukan berarti mengubah fondasi, melainkan menghidupkan kembali spirit dasarnya agar relevan dengan tantangan zaman. Sebab tantangan NU hari ini jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan fikih klasik. NU berhadapan dengan infiltrasi ideologi transnasional, disrupsi digital, fragmentasi otoritas keagamaan, krisis kaderisasi ulama, hingga komersialisasi agama.
Tanpa kembali kepada Qonun Asasi, NU berisiko kehilangan arah.
Blueprint reformasi NU setidaknya harus berpijak pada empat pilar utama.
Pertama, reformasi orientasi. NU harus kembali ditegakkan di atas basis khidmah, bukan sekadar perebutan struktur. Jabatan dalam NU harus dipahami sebagai amanah pengabdian, bukan instrumen mobilitas sosial atau politik.
Kedua, reformasi kaderisasi. Qonun Asasi menegaskan pentingnya ilmu sebagai fondasi. Maka NU masa depan harus melahirkan kader yang kuat dalam sanad keilmuan, matang dalam akhlak, dan cakap membaca realitas zaman. Tanpa itu, NU hanya akan melahirkan aktivis organisatoris, bukan penjaga peradaban.
Ketiga, reformasi otoritas keilmuan. Di era digital, siapa pun bisa bicara agama tanpa sanad dan metodologi. NU harus menguatkan kembali otoritas ulama pesantren sebagai pusat rujukan keagamaan, agar umat tidak terseret arus simplifikasi dan radikalisasi pemahaman agama.
Keempat, reformasi tata kelola organisasi. Organisasi sebesar NU membutuhkan sistem yang transparan, akuntabel, dan profesional tanpa kehilangan ruh keikhlasan. Modernisasi manajemen bukan ancaman bagi tradisi, justru menjadi instrumen untuk memperkuat khidmah.
Dalam kerangka Qonun Asasi, reformasi NU bukan proyek mengganti wajah, tetapi memperbaiki arah. Bukan sekadar regenerasi figur, tetapi regenerasi nilai.
Karena sesungguhnya krisis terbesar organisasi bukan kekurangan tokoh, melainkan kehilangan orientasi.
Qonun Asasi mengajarkan bahwa kekuatan NU terletak pada keseimbangan antara turats dan tajdid, antara sanad dan pembaruan, antara tradisi dan transformasi. Jika salah satu ditinggalkan, NU akan pincang.
Maka reaktualisasi Qonun Asasi harus menjadi agenda besar, bukan sekadar slogan. Ia harus diterjemahkan menjadi gerakan pembaruan yang konkret, mulai dari pesantren, struktur organisasi, hingga ruang digital.
Sebab masa depan NU tidak cukup dijaga dengan nostalgia sejarah. Ia harus dibangun dengan keberanian melakukan reformasi tanpa kehilangan jati diri.
Dan Qonun Asasi adalah kompas paling sahih untuk memastikan reformasi itu tetap berada di jalan yang benar.
BEY ARIFIN
Pengurus LKSPHK PRESNAS IKAPETE
