
PROBOLINGGO | duta.co – Permasalahan banjir yang berulang di Dusun Banger, Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Probolinggo.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD, pemerintah daerah dan instansi terkait menyepakati langkah cepat normalisasi sungai sebagai solusi jangka pendek, sekaligus evaluasi tata ruang dan sempadan sungai untuk penanganan jangka panjang.
RDP digelar pada Rabu (28/1/2026) di Ruang Rapat Banggar DPRD Kabupaten Probolinggo, menindaklanjuti surat Kelompok Masyarakat Krejengan tertanggal 25 Januari 2026 yang menyampaikan keresahan warga atas banjir yang dinilai belum tertangani secara serius.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan UPT SDA Provinsi, PU Pengairan Kabupaten, BPBD, kecamatan, pemerintah desa, serta instansi teknis lainnya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al-Fatih, menegaskan bahwa penanganan banjir di Dusun Banger tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menyentuh akar persoalan dari hulu hingga hilir.
“Jangka pendeknya tadi sudah komitmen dengan UPT SDA Provinsi, besok hari Kamis akan disurvei oleh operator sekaligus dari dinas terkait untuk perencanaan bagaimana model normalisasi sungai di sana. Minggu depan alat akan turun di Dusun Bangger ini,” ujarnya.
Gus Fatih, sapaanya, menjelaskan, normalisasi akan dilakukan dengan pendalaman alur sungai serta pemanfaatan tanah galian sebagai tanggul alami.
Selain itu, Komisi III juga mendorong peninggian jembatan di lokasi karena saat banjir terakhir, muka air sempat melampaui badan sungai.

“Yang jelas kita wajib normalisasi dulu sungai ini. Normalisasi itu berarti pendalaman, didalamkan sekaligus dibuatkan tanggul-tanggul alami dari tanah yang diangkat ini menjadi tanggul,” katanya..
Untuk jangka panjang, DPRD menyoroti pemanfaatan sempadan sungai yang diduga banyak dilanggar. Indikasi alih fungsi lahan, termasuk kawasan hutan yang berubah menjadi kebun atau pertanian, juga akan ditelusuri.
“Tadi ada indikasi seperti pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, sempadan sungai dibuat untuk jadi lahan padahal sebenarnya tidak boleh. Terus juga ada alih fungsi hutan yang sepertinya ada indikasi hutan beralih menjadi kebun atau menjadi pertanian, itu tidak boleh,” tegasnya.
Komisi III juga akan berkoordinasi dengan BPN untuk memastikan status lahan di sempadan sungai.

Menurutnya, meskipun bersertifikat, lahan di sempadan tetap berfungsi sebagai tanah pengairan yang tidak boleh dibangun maupun ditanami. Penertiban akan melibatkan Satpol PP sebagai penegak Perda tata ruang.
“Kalau memang ada pohon-pohon di situ, ada bambu-bambu di situ, warga silakan mengambil sebelum dinormalisasi tapi tidak akan ada masalah kompensasi,” jelas Gus Fatih.
Ia menambahkan, komitmen warga Dusun Banger cukup positif. Masyarakat disebut siap mendukung normalisasi tanpa menghambat alat berat, setelah sebelumnya sempat terjadi penolakan karena tuntutan kompensasi tanaman.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menyampaikan bahwa rapat telah membagi tugas lintas instansi.

“Tadi kita sudah bagi tugas, jangka pendeknya nanti akan ada normalisasi di Dusun Banger. Insyaallah hari Kamis besok akan disurvei lokasi untuk menentukan titik-titik mana yang akan dikeruk. Dan rencananya minggu depan alat berat sudah bisa turun ke lokasi,” ujarnya.
Oemar juga menekankan pentingnya penataan sempadan sungai untuk mencegah penyempitan alur.
“Karena memang ada indikasi penyempitan saluran akibat bangunan atau tanaman warga yang masuk ke area sempadan. Nanti akan kita cek lagi aturannya, kalau memang itu masuk lahan pengairan, ya harus ditertibkan demi kepentingan bersama agar tidak banjir lagi,” kata Oemar. hul








































