
PROBOLINGGO | duta.co – Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2025 telah resmi memasuki tahap akhir. Rabu siang (30/7/2025).
DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi sekaligus Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD.
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma. Selain dihadiri oleh para pimpinan dan anggota legislatif, turut hadir Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris, Sekda Ugas Irwanto, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Raperda P-APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Mereka memahami landasan perencanaan anggaran yang disampaikan eksekutif, sembari memberikan sejumlah catatan dan masukan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah.
Secara teknis, Perubahan APBD 2025 mencatatkan pendapatan daerah yang semula sebesar Rp2465790060479 mengalami penurunan sebesar Rp22292264239 sehingga menjadi Rp2443497796240. Di sisi lain, belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp26022728053,80 dari semula Rp2590790060479 menjadi Rp2616812788532,80.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan daerah bertambah dari Rp125000000000 menjadi Rp173314992293,80. Tidak terdapat perubahan pada pos pembiayaan pengeluaran yang tetap sebesar Rp0. Sehingga pembiayaan netto setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp173314992293,80.
Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama dilakukan oleh Bupati Probolinggo Gus Haris dan unsur pimpinan DPRD sebagai bentuk pengesahan resmi P-APBD 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Haris menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dan dedikasi selama proses pembahasan. Ia menekankan bahwa APBD tidak boleh dipahami sekadar sebagai formalitas birokrasi, tetapi sebagai cerminan dari harapan masyarakat yang wajib dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
“Saya minta keseriusan seluruh Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti koreksi serta saran DPRD. APBD bukan hanya sekadar formalitas. Saya mohon, koreksi yang disampaikan jangan dianggap angin lalu. Ini bentuk aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat DPRD dan wajib dicermati bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Haris mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 905 km, penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan menjadi prioritas utama ke depan. Ia juga memaparkan efisiensi pembangunan melalui penggunaan paving produksi lokal sebagai inovasi penghematan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung isu sosial yang sempat viral terkait penelantaran orang tua oleh anak.
“Saya instruksikan Dinas Sosial untuk segera tanggap terhadap laporan masyarakat. Masalah ini bukan hanya soal individu, tapi menyangkut akhlak dan wajah Kabupaten Probolinggo,” ujarnya dengan tegas.
Bupati Haris pun menutup sambutannya dengan ajakan untuk terus menjaga kolaborasi dan membangun sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Membangun Kabupaten Probolinggo tidak cukup dengan mimpi, tapi butuh sinergi, strategi dan keberanian. Semoga keputusan hari ini membawa maslahat dan menjadikan Kabupaten Probolinggo semakin sejahtera, amanah-religius dan eksis berdaya saing,” pungkasnya. hul







































