JOMBANG | duta.co – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menegaskan komitmen agar program pembangunan tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Rahmat Agung Saputra dalam membacakan padangan akhir dalam sidang paripurna Fraksi Partai Golkar DPRD Jombang, mengapresiasi terhadap langkah intensif dan inovatif Pemkab Jombang dalam memperkuat basis data wajib pajak, pengawasan, pendataan, serta digitalisasi pelayanan pajak daerah.
“Langkah ini adalah strategi cerdas yang mendukung peningkatan penerimaan pajak untuk membangun Jombang secara adil dan merata. Penyesuaian besaran PBB-P2 yang proporsional akan membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, sembari memaksimalkan potensi pajak komersial seperti pabrik, SPBU, dan gudang,” ujar Agung, Kamis (13/11).
Selain sektor pajak, Fraksi Golkar juga menyoroti proyeksi kenaikan pendapatan retribusi sebesar 2,60 persen pada tahun 2026. Fraksi berharap sinergi antarperangkat daerah dalam pengelolaan retribusi dilakukan dengan sistem daring, cepat, dan efisien agar masyarakat mudah membayar secara tertib.
“Pengawasan dan evaluasi sumber pendapatan retribusi harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sinergitas lintas OPD, retribusi daerah dapat lebih optimal dan hasilnya kembali kepada masyarakat,” tambahnya.
Fraksi Golkar turut mengapresiasi kinerja BUMD Jombang yang pada 2026 diproyeksikan meningkat 2,68 persen. Salah satunya PERUMDA Perkebunan Pangklungan yang dinilai terus berbenah dan menunjukkan tren positif.
“Dengan direksi baru, kami berharap BUMD semakin inovatif dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kinerja ekonomi daerah,” tegas Agung.
Fraksi Golkar juga mendorong Pemkab Jombang melakukan efisiensi dan fokus pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pendapatan daerah, menurut Andik, bisa dilakukan melalui potensi CSR serta sinergi program kementerian.
“Kita harus kreatif mencari sumber pendanaan baru dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. Program kementerian yang sejalan dengan daerah perlu disinergikan agar pembangunan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar juga menyinggung peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai strategis dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Program “satu dusun satu usaha prioritas” disebut dapat menjadi proyek percontohan penguatan ekonomi rakyat di pedesaan.
Selain sektor ekonomi, Golkar juga mendukung pengembangan potensi wisata daerah, seni, dan budaya lokal yang diyakini dapat menjadi motor penggerak ekonomi Jombang. “Jika wisata Jombang berkembang, yang diuntungkan bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga masyarakat luas,” kata pria yang duduk di Komisi D DPRD Jombang.
Fraksi Golkar juga menyoroti validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, karena ditemukan masih banyak warga miskin yang belum terdaftar. Fraksi meminta pemerintah daerah memperbaiki data tersebut melalui verifikasi lapangan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, Fraksi menegaskan pentingnya pelaksanaan SK Bupati No.188.4.45/369/415.10.1.3/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Jombang, terutama untuk menjamin keamanan dan kenyamanan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar.
Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar mengapresiasi penyerapan anggaran yang dinilai efektif dan efisien, terutama pada pembangunan infrastruktur jalan beton yang menunjang aktivitas masyarakat dan mendukung akses menuju kawasan wisata.
“Kami berharap, dengan kebijakan yang terarah dan berpihak kepada rakyat, Pemerintah Kabupaten Jombang mampu mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh masyarakat,” pungkas. (din)
