Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur (duta.co/ardhy)

LAMONGAN | duta.co – Pernyataan Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur dalam APBD Lamongan tahun 2020 tidak ingin ada anggaran seperti ‘lem Aibon’ Rp 82,8 miliar, dalam daftar belanja anggaran DKI Jakarta yang viral diunggah oleh politisi PSI di media sosial beberapa waktu yang lalu, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Ghofur mengatakan, pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi anggota banggar untuk mengoreksi KUA-PPAS.

“ Kemarin dalam rapat kami persilakan semua anggota Banggar menanggapi rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2020,” kata Abdul Ghofur di kantor DPRD Lamongan, kepada sejumlah awak media, Selasa (05/11) kemarin.

Dia mengungkapkan, persoalan usulan anggaran lem Aibon yang terjadi DKI Jakarta, setidaknya menjadikan pelajaran bagi para anggota DPRD Lamongan agar lebih cermat dalam pembahasan KUA-PPAS sebelum ditetapkan menjadi RAPBD Lamongan 2020.

“ Kejadian di APBD DKI Jakarta yang ramai terungkap ke publik jadi pelajaran, jangan sampai terjadi di APBD Lamongan tahun 2020,” ungkap ketua DPC PKB Lamongan tersebut.

Namun faktanya, dalam surat usulan kegiatan koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Lamongan kepada Bupati Lamongan, tanggal 15 Oktober 2019, berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

Dalam surat tersebut dijelaskan, sehubungan dengan pembahasan rencana kerja dan anggaran pada rancangan APBD tahun 2020 dan untuk menunjang kegiatan koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD lamongan, maka diusulkan kegiatan koordinasi konsultasi pimpinan DPRD Lamongan tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut.

Untuk kegiatan koordinasi atau konsultasi Komisi ABC dan D tahun 2020 keluar Provinsi dengan transportasi pesawat terbang sebanyak 48 kali dengan anggaran Rp 42.326.400.000.

Koordinasi konsultasi badan anggaran sebanyak 2 kali naik pesawat terbang dengan anggaran Rp 731.100.000. Koordinasi konsultasi Badan Musyawarah sebanyak 2 kali naik pesawat terbang dengan anggaran Rp 731.100.000.

Kemudian, koordinasi konsultasi Badan Kehormatan sebanyak 2 kali naik pesawat terbang dengan anggaran Rp 181.400.000. Koordinasi konsultasi pimpinan sebanyak 4 kali naik pesawat terbang dengan anggaran Rp 647.200.000.

Selanjutnya, Bimtek bagi anggota DPRD sebanyak 2 kali luar Provinsi dengan anggaran Rp 1.164.000.000. Koordinasi konsultasi pimpinan dalam Provinsi sebanyak 6 kali dengan anggaran Rp 1.159.200.000. Dari jumlah kegiatan tersebut diperlukan biaya anggaran sebesar Rp 47.420.400.000.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih. Surat ditandatangani oleh ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur dengan tembusan disampaikan kepada Sekda Lamongan, BPKAD, dan Bappeda. Ard

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry