Warga yang menunggu pencairan bantuan BPNT namum belum cair. (FT/IST)

JOMBANG | duta.co – Hampir di seluruh daerah di kawasan Jatim BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sudah berjalan dan dinikmati rakyat miskin. Namum, pemandangan berbeda terjadi di Kabupaten Jombang, hingga sekarang belum terlaksana. Pasalnya, para institusi terkait masih menata ulang.

BPNT merupakan program dari Pemerintah pusat yang dijalan pemerintahan Kabupaten dan Kota masing-masing untuk menyalurkan ke rakyat miskin langsung.

Namum, hingga akhir tahun masa program Pemkab Jombang belum bisa melakukan program tersebut. Padahal, di beberapa daerah lain sudah berjalan. Seperti,  Kota Mojokerto bulan Mei 2018 sudah dicairkan, sedangkan Kabupaten Nganjuk  terlaksana di akhir bulan Oktober 2018.

“Sebenarnya Kabupaten Jombang terjadwal menerima pencairan BPNT  bulan Mei 2018, tersiar kabar pencairan BPNT ditunda dikarenakan adanya kontestasi Pilkada waktu itu. Plt. Sekda pada waktu itu melayangkan surat ke Kementrian Sosial mengenai ketidaksiapan Pemkab Jombang untuk pelaksanaan pencairan program BPNT di bulan Mei. Karena belum tersalurkannya secara menyeluruh kartu ATM BPNT ke KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” kata salah satu pendamping Arafat, Kamis (8/11) saat ditemui duta.co, Kamis (8/11/2018).

Untuk memastikan informasi tersebut, wartawan duta.co mencoba mengecek di tingkat lapangan, dengan menemui salah satu warga penerima BPNT Ibu Binti di Desa Sambongdukuh. Binti  mengatakan, dirinya sudah didata sejak lama dan hingga sekarang belum ada kepastian.

Butuh Waktu Koordinasi

“Ya mas sudah didata, ya pingin ya cepat dapat, kan sekarang beras lagi naik harganya jadi bantuan itu sangat diharapkan bisa membantu keuangan keluarga,” ungkap Binti saat ditemui di rumahnya.

Sementara itu, secara terpisah. Kepala Dinas Sosial Jombang M. Saleh. Menjelaskan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, benar-benar serius menangani BPNT. Karena itu secara marathon dan berkali kali di adakan rapat koordinasi antar Dinas.

Dari Dinas sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahan Pangan dan juga melibatkan perwakilan petani pemilik selep atau penggilingan padi yang diwakili lembaga KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan).

Kepala DInas Sosial Kab. Jombang yang baju putih saat koordinasi pendamping. (FT/IST)

“Karena koordinasi lintas lembaga dan Dinas maka memerlukan waktu, jadi ya harap maklumlah jika agak panjang waktunya,” ujarnya, sembari menjelaskan bahwa pihaknya memikirkan agar program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak KPM agar mendapat barang yang sesuai dengan nilainya secara fair dan sesuai harga pasar, pada dasarnya yang kita utamakan adalah pelayanan terhadap KPM, pungkas M. Saleh. (ali/bi)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.