SURABAYA | duta.co – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin menyatakan bahwa Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia di Bogor yang mengusung tema besar “Islam Wasathiyah (Moderat)” merupakan bukti adanya kesadaran bahwa Islam yang dikehendaki oleh masyarakat dunia adalah yang moderat.
“Saya kira Islam Wasathiyah itu sekarang sudah menjadi kesepakatan dari seluruh dunia. Kita juga sedang memopulerkan dan mensosialisasikan Islam Wasathiyah. Jadi dari seluruh dunia memang sudah memberikan kesepakatan bagaimana membangun Islam yang moderat di seluruh kawasan dunia, baik di Indonesia, Mesir dan kawasan yang lain,” ujar KH Ma’ruf Amin saat ditemui di Surabaya, Kamis (3/5/2018).
Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga mengakui kalau gerakan Islam yang radikal mulai semakin nampak, sehingga sangat berbahaya sekali karena itu bisa menimbulkan konflik di mana-mana. “Kita sudah lihat di berbagai negara di Timur Tengah. Karena itu kita harus menjaga, jangan sampai paham itu berkembang di berbagai wilayah belahan dunia yang lain,” tegas kiai Ma’ruf Amin.
Ia berharap, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Mesir dan negara-negara Islam lainnya ikut mensponsori perkembangan Islam Wasathiyah. “Dengan adanya KTT ini, kita harapkan negara yang mensponsori berkembangnya Islam Moderat akan semakin banyak,” ungkap kiai yang ahli ekonomi syariah ini.
Harapan lainnya, lanjut Kiai Ma’ruf Amin ada usaha-usaha yang intensif dan kerjasama-kerjasama melakukan seminar dan upaya kongkrit dalam rangka membangun Islam yang moderat di dunia
Ia juga berharap, kasus kekerasan yang menimpa muslim Rohingya harus menjadi tugas bersama seluruh umat muslim di dunia untuk bisa menyelamatkan mereka supaya diakui sebagai warga negara Myanmar dan memperoleh perlakukan sebagaimana penduduk negara.
Mereka harusnya, lanjut Kiai Ma’ruf, sudah diterima sebagai warga negara Myanmar, apa pun asal-usulnya. Sebab suku Rohingya sudah berpuluh tahun tinggal di sana karena tanah air mereka adalah Myanmar. “Kita perjuangkan adalah supaya Myanmar menerima mereka dan memposisikan mereka sebagai warga negaranya dengan baik,” pungkasnya. (ud)Â
