SURABAYA | duta.co – Mengambil tempat di depan Kantor Kecamatan Gubeng, Jl Gubeng Airlangga No. 1, Surabaya, SCWI (Surabaya Corruptions Wacht Indonesia) Rabu (15/10/25) akan menggelar demo soal Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau dikenal sebagai Surat Hijau.
“Ya! Betul. Kami sudah kirim pemberitahuan ke Polrestabes soal rencana aksi penyampaian pendapat di muka umum. Ini sangat penting, dan bahaya karena ada kesalahan mendasar, mengandung unsur pidana terkait IPT,” tegas Hari Cipto Wiyono, SH. Ketua SCWI kepada duta.co, Senin (13/10/25).
Menurut Cipto, ada 3 tuntutan yang akan dilakukan. Dan, ini setelah dilakukan hearing (dengar pendapat) oleh DPRD Kota Surabaya. “Kalau masih tidak beres, kami mohon dengan hormat agar pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo mau turun gunung. Ini (kasus) sudah puluhan tahun, sebelum Indonesia merdeka, bahkan banyak tanah masjid yang status tanahnya IPT,” terangnya.
Tuntutan SCWI, pertama: Mendesak camat untuk menghentikan Penarikan IPT yang Tidak Berdasar Hukum. “Kami mendapatkan laporan dan keluhan dari warga bahwa camat di wilayah Kecamatan Gubeng masih melakukan praktik penarikan iuran yang disebut IPT,” urainya.
Penarikan ini, katanya, tidak didasarkan pada regulasi atau peraturan resmi. “Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan beban tambahan yang tidak semestinya diterima oleh warga masyarakat. Oleh karena itu, kami menuntut agar camat terkait segera menghentikan penarikan IPT ini demi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah,” tambahnya.
SCWI juga menuntut agar ada Pengembalian Dana IPT yang Telah Dibayar kepada Warga. “Sejumlah warga telah terdampak karena telah membayar IPT yang seharusnya tidak dipungut atau tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kecamatan Gubeng harus memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti pungutan yang tidak resmi,” pungkasnya. (lif)
