Oleh Abd. Aziz*
TIDAK ada jabatan yang cukup tinggi untuk melampaui hukum, dan tidak ada kekuasaan yang cukup besar untuk menghindari pertanggungjawaban. Seseorang boleh menduduki kursi kekuasaan karena mandat rakyat. Namun, legitimasi kekuasaan hanya bermakna apabila dijalankan dengan integritas dan kepatuhan terhadap konstitusi. Ketika putusan pengadilan diperlakukan sebagai pilihan, bukan kewajiban, yang dipertaruhkan bukan sekadar nasib seseorang, melainkan martabat negara hukum itu sendiri.
Lord Acton, sejarawan dan pemikir politik Inggris, pernah menyampaikan ungkapan terkenal: “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut.” Pemikiran ini menjadi peringatan bahwa tidak boleh ada pejabat publik yang merasa istimewa di hadapan hukum. Persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka bukan semata-mata persoalan pribadi. Ini merupakan ujian terhadap integritas administrasi negara, tanggung jawab pejabat publik, dan konsistensi penegakan hukum.
Persoalan ini kembali menjadi perhatian publik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki ruang lingkup serta konsekuensi hukum berbeda. Kemungkinan Gibran menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus dilihat secara objektif dan proporsional. Hak mengajukan gugatan memang dijamin hukum, tetapi tidak berarti gugatan baru dapat menghapus akibat putusan pengadilan lain. Karena itu, persoalan ini tidak boleh disederhanakan menjadi sekadar menang atau kalah di ruang sidang.
Putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum harus dibaca berdasarkan amar dan pertimbangan hukumnya secara utuh. Putusan MK bersifat final dan mengikat dalam kewenangan konstitusionalnya. Namun, apabila permohonan ditolak atau tidak diterima karena alasan kedudukan hukum maupun pertimbangan prosedural, hal tersebut tidak serta-merta menjadi putusan tersendiri mengenai pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden. Konsekuensi hukum harus ditarik berdasarkan amar putusan, bukan penafsiran yang melampaui kewenangan pengadilan.
Di sisi lain, putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan juga harus dihormati. Kita tahu, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan tidak sah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan memerintahkan pencabutannya. Dari sini, jelas mengkonfirmasi konsekuensi hukum terhadap objek administrasi tersebut. Pejabat administrasi negara wajib memperhatikan dan melaksanakan putusan sesuai amar serta ketentuan yang berlaku. Putusan pengadilan tidak boleh dihormati hanya ketika menguntungkan pihak tertentu.
Namun, putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan tidak otomatis identik dengan putusan mengenai keabsahan pencalonan atau pemberhentian Wakil Presiden. Masing-masing mempunyai objek, dasar hukum, dan mekanisme penyelesaian berbeda. Apabila Gibran mengajukan gugatan baru ke PTUN, pertanyaan mendasarnya adalah apakah objek sengketa tersebut sama dengan keputusan administrasi yang telah diperiksa MA atau merupakan keputusan lain. Pembedaan ini menentukan batas kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara.
PTUN tidak dapat dijadikan jalan untuk membatalkan putusan kasasi MA dengan menggugat kembali objek dan substansi yang sama. Sistem peradilan tidak boleh digunakan untuk menghindari konsekuensi putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, keputusan administrasi lain yang berbeda objeknya tetap dapat diuji secara mandiri sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Persyaratan tersebut meliputi kewenangan pengadilan, kedudukan hukum penggugat, tenggang waktu, dan kepentingan yang dirugikan. Dengan demikian, ruang pengujian harus ditentukan berdasarkan hukum.
Karena itu, Gibran mungkin saja memenangkan gugatan di PTUN apabila memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi seluruh persyaratan. Akan tetapi, kemenangan tersebut tidak otomatis membatalkan putusan MK ataupun menghidupkan kembali surat keterangan yang telah dinyatakan tidak sah oleh MA. Semuanya bergantung pada objek sengketa, amar putusan, dan akibat hukumnya. Di sinilah letak pil pahit yang harus dipahami: kemenangan dalam satu perkara belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang melingkupinya.
Persyaratan pendidikan untuk pencalonan juga harus dibedakan dari mekanisme pemberhentian Wakil Presiden. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 mengatur persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Adapun penggantian dalam keadaan tertentu merujuk pada Pasal 8 UUD 1945. Artinya, persoalan persyaratan pencalonan tidak serta-merta sama dengan mekanisme pemberhentian dari jabatan.
Atas dasar itu, GMPK merekomendasikan agar Gibran mengevaluasi setiap rencana upaya hukum secara objektif. Gugatan tidak boleh sekadar menjadi sarana memperpanjang polemik. Gibran harus menghormati putusan MK sesuai amar dan pertimbangan hukumnya serta melaksanakan konsekuensi putusan MA sesuai objek yang telah diputus. Gibran juga perlu membuka dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonan dan memastikan keabsahannya. Penjelasan mengenai pendidikan menengah dan pendidikan tinggi harus disampaikan secara terang.
GMPK juga meminta Gibran menghindari segala bentuk penggunaan pengaruh jabatan untuk memengaruhi proses hukum maupun administrasi. Seluruh proses harus berjalan independen, transparan, dan bebas intervensi. Persoalan pengunduran diri atau pemberhentian tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik. Setiap tindakan harus mengikuti mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebagai pejabat publik, Gibran mempunyai tanggung jawab memberikan penjelasan terbuka serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
GMPK mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan secara terbuka dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut. Penjelasan harus mencakup prosedur penerbitan, dokumen pendukung, pejabat yang berwenang, dan proses verifikasi. Kementerian juga harus menjelaskan tindak lanjut terhadap putusan pengadilan. Jangan sampai ketidakjelasan administrasi berkembang menjadi persoalan konstitusional yang lebih luas. Setiap dokumen negara harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih apabila digunakan untuk memenuhi persyaratan jabatan publik tertinggi.
Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan seluruh institusi pemerintahan bersikap netral dan menghormati proses hukum. Tidak boleh ada tekanan, perlindungan istimewa, ataupun perlakuan berbeda karena seseorang sedang menduduki jabatan Wakil Presiden. DPR RI juga perlu menjalankan fungsi pengawasan secara konstitusional tanpa mengintervensi kewenangan pengadilan. Montesquieu, filsuf dan pemikir politik Prancis, dalam karyanya “Jiwa Hukum”, mengemukakan: “Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, berdasarkan hakikatnya, kekuasaan harus menjadi pengimbang bagi kekuasaan lainnya.” Prinsip ini menegaskan pentingnya pengawasan dan keseimbangan antarlembaga negara.
GMPK menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata menyangkut Gibran sebagai pribadi. Persoalan ini menyangkut integritas proses pemilihan, kredibilitas administrasi negara, dan kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Apabila persyaratan pejabat publik tidak diselesaikan secara transparan, preseden buruk dapat muncul bagi demokrasi dan penegakan hukum. Publik tidak meminta perlakuan istimewa ataupun penghakiman sepihak. Publik hanya menghendaki keterbukaan dan kepastian hukum yang berlaku sama bagi seluruh warga negara, tanpa memandang jabatan dan kekuasaan.
Gibran dan seluruh pihak terkait harus memahami bahwa jabatan bukan perisai untuk menghindari konsekuensi hukum, dan kekuasaan bukan alasan untuk mengabaikan kebenaran. Sejarah tidak pernah mencatat seseorang menjadi besar karena berhasil menghindari hukum, tetapi mencatat kehormatan mereka yang berani tunduk pada kebenaran. Jangan sampai kemenangan di ruang pengadilan justru menjadi kekalahan di hadapan nurani publik. Sebab, hukum dapat diuji melalui proses peradilan, tetapi integritas seseorang akan selalu diuji oleh sejarah. Pada akhirnya, bukan jabatan yang menentukan kehormatan seseorang, melainkan keberaniannya menghormati hukum ketika hukum tidak berpihak pada kepentingannya.(*)
*Abd. Aziz adalah Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, serta Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM). NU)
