KEDIRI | duta.co -Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program JKN-KIS, Kepala BPJS Kesehatan KC Kediri Yessi Kumalasari secara khusus bersilahturahim Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Kediri dr. H. Fauzan Adhima di ruang kerjanya, kemarin.
Dalam pertemuan ini, disampaikan Fauzan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan penambahan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah kota sebanyak 20.000 jiwa.
“Kami berharap nantinya secara teknis penduduk yang didaftarkan kita arahkan untuk ke Kantor BPJS kesehatan secara langsung dengan membawa pengantar dari Dinas Kesehatan. Peserta tersebut kemudian didata untuk dapat terdaftar di bulan selanjutnya. Kami berharap mekanisme pendaftaran seperti ini bisa dijalankan demi kemudahan calon peserta. Tidak perlu lagi lewat Dinas Sosial karena saat ini konteksnya adalah menuju UHC, dimana yang didaftarkan bukan hanya penduduk miskin dan tidak mampu saja,” ujar Fauzan.
Selain membahas rencana pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Kediri, Fauzan juga memberikan masukan terkait optimalisasi upaya promotif dan preventif yang seharusnya dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), khususnya Puskesmas.
Fauzan menilai, besarnya jumlah peserta JKN-KIS yang memilih Puskesmas sebagai FKTP cukup menyebabkan petugas kewalahan untuk menjalankan program-program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 128 tahun 2004, Puskesmas memiliki tiga fungsi utama, diantaranya adalah Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
“Angka kunjungan sakit di Puskesmas pada saat ini bisa mencapai 100 jiwa per hari. Petugas di Puskesmas kewalahan dalam menjalankan UKM. Harus kita pahami betul bahwa Puskesmas juga harus menjalankan fungsi vital yaitu memberikan layanan promotif dan preventif. Sebagai persiapan UHC, kami harap FKTP swasta dapat bekerjasama dan bersinergi dengan Puskesmas dalam menjalankan fungsi UKP,” terang Kadinkes.
Pada kesempatan yang sama Yessi Kumalasari menyampaikan apresiasinya atas masukan diberikan Kadinkes. Menurutnya, masukan disampaikan dr. Fauzan akan dijadikan bahan ke tingkat propinsi sebagai bentuk ide dan inovasi Dinas Kesehatan Kota Kediri.
“Kami sepakat dengan yang disampaikan oleh Bapak Kadinkes. Selain pemberian layanan kesehatan kuratif, kita juga harus perhatikan indikator-indikator lain seperti kesehatan ibu dan anak, kematian bayi dan balita, prevalensi kekurangan gizi, stunting, dan lainnya. Ini tanggung jawab semua stakeholder pembangunan kesehatan nasional termasuk FKTP swasta,” tutup Yessi. (nng)
