TRENGGALEK | duta.co — Perpecahan di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pusat versi Rifai dan versi Fadh berdampak besar terhadap perpecahan organisasi ini di Jawa Timur. Hal ini merespons kejadian yang kentara memaksakan momentum Musyawarah Daerah (Musda) ke-12 KNPI Jatim yang diadakan di Kabupaten Trenggalek.
Musda yang menghasilkan terpilihnya Ketua DPD I KNPI Jatim yang baru Moch Nur Arifin dinilainya cacat hukum. Juga dinilai inkonstitusional dan tidak sesuai amanat hasil konggres KNPI di Surabaya tahun 2012 yang lalu. Bahkan, ada tudingan penyelenggaraan Musda ini syarat kepentingan politis, dengan berupaya menggiring organisasi pada pemenangan kandidat Moch Nur Arifin.
Dari pantauan, Achmad Fajar Ridwan Hisyam, salah satu kandidat calon ketua yang merasa dirugikan pihak panitia Musda Trenggalek dan karteker KNPI Jatim, bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kekaryaan dan beberapa gerbong OKP ke Partaian lain serta keagamaan, tetap solid akan melakukan Musda di Malang atau Surabaya. Hal ini dengan alasan demi terciptanya keutuhan dan kesolidan KNPI Jatim ke depan.
Wakil Ketua AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) Jawa Timur, Andira Reoputra, yang sekaligus Ketua Tim sukses kandidat Fajar Ridwan Hisyam mengatakan, dirinya sejak awal mengetahui adanya Musda di Trenggalek. Dia berupaya tetap menghormati, walau dianggapnya telah menyalahi hasil keputusan kongres.
“Kehadiran kami di Trenggalek ini menghormati organisasi, walau sepertinya acara itu banyak kejanggalan karena informasinya tertutup, seperti tidak adanya rapat kerja daerah (rakerda),” ucapnya, Rabu (11/4/2018) di Trenggalek.
Namun, kekecewaan kembali dituainya, ketika dia dan OKP yang lain tidak diberikan database OKP dan peserta Musda Trenggalek yang diundang. Hal ini membuatnya curiga ada semacam permainan agar pihaknya tidak bisa mengikuti momentum sakral tersebut.
“Kami hadir di Trenggalek, ternyata ketika di arena Musda para panitia sengaja untuk menutupi database OKP yang diundang di Musda tersebut. Ini jelas ada permainan dan settingan untuk memenangkan Gus Ipin. Kami rasa Musda di Trenggalek ini tidak transparan,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Reo ini, menjelaskan bahwa di KNPI terdapat 4 unsur OKP, OKP Kekaryaan yang beranggotakan AMPI, BMK 57 Kosgoro, Hima Kosgoro, Baladika Karya dan lain-lain, OKP Profesi, OKP Keagamaan dan OKP Kemahasisswan. Kesemuanya sepakat menilai Musda di Trenggalek itu cacat hukum dan cacat organisasi. Sebab, menurut mereka, panitia di bawah karateker Musda Jatim tidak bisa menunjukan data peserta yang harus terverifikasi oleh semua elemen OKP Jawa Timur.
“Musda itu cacat hukum dan hasilnya kita tolak,” tegasnya.
Untuk itu, Reo dan kawan-kawan menegaskan, pihaknya tidak mendukung hasil Musda ke-12 KNPI dan menolak hasilnya. mereka juga siap diadu data OKP dan KNPI yang tidak mendukung adanya Musda di Trenggalek.
”Datanya kita siap kalau mau diklarifikasi,” terangnya.
Pihaknya juga menyesal dengan adanya perpecahan di tubuh KNPI Jatim, yang menghasilkan Gus Ipin Wabup Trenggalek terpilih menjadi ketua. Hal ini, kata dia, akan menjadi insiden permasalahan organisasi pemuda di Jawa Timur.
“Kita prihatin,” pungkasnya. (ham)
