JOMBANG | duta.co – Ghirah swasembada pangan atau ketahanan pangan nasional, sangat tinggi. Ratusan juta petani Indonesia menyambutnya dengan antusias. Begitu juga pemerintah, melalui banyak program, sampai penambahan dua kali lipat pupuk bersubsidi terus dilakukan.
“Langkah ‘Tanam Raya’ Lazisnu Jatim, PWNU Jatim dan PCNU Jombang sangat tepat. Selama ini kita hanya mengenal panen raya, maka, butuh tanam raya. Soal sawah itu bukan hanya panen, tetapi, bagaimana menanam dengan benar,” tegas Sugiat SSos, MPsiT, mantan Pj Bupati Jombang yang juga Mustasyar PCNU Jombang kepada duta.co, Kamis (9/1/25).
Menurut pensiunan BIN (Badan Intelijen Negara) itu, sekarang terpenting adalah kesiapan seluruh stakeholder atau pihak terkait dalam menyambut program ini. Apalagi membaca program swasembada pangan, itu secepat mungkin. Tahun depan, sudah tidak ada lagi impor beras. “Semua daerah siap. Jombang misalnya, jauh lebih siap soal sembada pangan. Masalahnya, apakah pihak terkait siap? Ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Pihak terkait, jelas lelaki asli Jombang itu adalah termasuk piranti desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). “Dulu, Jombang sudah punya program ‘Mole Nggowo Gabah’. Artinya, kalau produksi beras Jombang hanya untuk warga Jombang, itu sudah turah-turah (berlebih). Masalahnya, begitu panen, gabah tidak ada, kemana?,” tegas Pj Bupati yang dinilai paling peduli dengan Jombang ini.
Yang unik, lanjutnya, Jombang pernah inflasi gegara harga beras. Lalu, untuk menekan laju inflasi, pemerintah daerah bersama Tim Satgas Pangan turun lapangan, operasi pasar. “Memang aneh, begitu panen, gabah tidak ada. Maka, jaringan ini juga harus diselesaikan, bagaimana petani merasa terlindungi,” tegasnya.
Ia memuji kebijakan Presiden Prabowo yang menaikkan harga gabah sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Zulhas mengumumkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) mulai berlaku 15 Januari 2025.
“Ini sangat penting. Dan lebih penting lagi kebijakan ini harus disertai dengan kesiapan adalah kesiapan stakeholder. Gabah naik, tapi tidak ada yang beli juga kasihan petani. Maka, setiap desa perlu ada lumbung gabah. Sekarang sudah ada BUMDES, ini harus cepat bergerak menjemput kebijakan itu,” terangnya.
Sarannya? “Percepatan swasembada pangan harus diimbangi dengan kesigapan pemerintah desa, terutama BUMDES. Kondisi saat ini harus kita akui, BUMDES perlu pembenahan secara cepat dan serius, baik sumber daya manusianya maupun legal formalnya,” pungkas Sugiat. (din)
