TRENGGALEK | Duta.co -Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Sumberdaya Air bersama Pemerintah Kabupaten menggelar pertemuan konsultasi masyarakat (PKM),terkait pembebasan tanah untuk Bendungan Bagong, Rabu (25/1).
Sosialisasi disampaikan oleh tim dari Balai Besar Brantas, PT. Aditya Enginering (pihak ketiga yang dipercaya melakukan pendataan tanah yang terdampak), serta beberapa OPD terkait di Balai Desa Sumurup Kecamatan Bendungan.
Ratusan kepala keluarga dari 3 desa di Kecamatan Bendungan (Sumurup, Depok, dan Sengon) yang terdampak pembangunan bendungan tersebut hadir dalam sosialisasi Larap. Pembangunan Bendungan Bagong ditujukan untuk pengendalian banjir di Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya. Bendungan Bagong direncanakan akan dibangun di sekitar Sungai Bagong.
Disamping untuk pengendalian banjir, Bendungan Bagong memiliki berbagai fungsi lain. Seperti halnya sebagai waduk penampung air demi ketersediaan air baku irigasi domestik, konservasi sumberdaya air untuk perkembang biakan biota perairan air tawar yang juga dapat digunakan sebagai sarana rekreasi.
Rencana pembangunan Bendungan Bagong dimulai sejak tahun 2013, dengan studi awal. Tahun 2014 dilanjutkan SID Bendungan termasuk model test dan dilanjutkan dengan amdal bendungan pada tahun 2015. Karena letaknya yang berada di atas lahan warga dan perhutani, maka pembangunan bendungan memerlukan sejumlah lahan yang harus dibebaskan, baik di area genangan maupun di tubuh bendungan.
Dalam sosialisasi pastinya terdapat pro dan kontra. Ada yang menerima maupun yang menolak adanya Bendungan Bagong. Rata-rata masyarakat yang kontra mengaku ketakutan akan kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Mereka takut bila harus tinggal jauh dari tanah kelahiran, serta kehilangan mata pencarian karena lahan pertanian mereka terdampak pembangunan bendungan.
Keberatan itu disampaikan oleh beberapa warga dalam sesi tanya jawab. “Rencana pembangunan Bendungan Bagong ini sudah digagas lama sehingga tidak mungkin bila mendadak, karena ada masyarakat yang sudah mendengar dan tidak mendengar. Perbedaan pendapat itu suatu hal yang wajar, yang jelas tujuan adanya proyek bendungan ini dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tidak mungkin Bupati dalam hal ini ingin menyengsarakan rakyatnya,” ujar Gigih, salah satu warga Bendungan.
“Yang kita butuhkan sekarang ini penjelasan dari pemerintah secara gamblang terhadap masyarakat bila memang pemukimannya tergusur, mereka bisa difasilitasi untuk mendapatkan pemukiman yang lebih layak, dengan kesepakatan akan tinggal di mana. Sedangkan untuk yang kehilangan mata pencaharian karena lahan pertaniannya terdampak, akan ada sumber pendapatan lain atau usaha yang menjadi sumber pendapatan lainnya,” imbuh Gigih.
Sementara itu, Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Trenggalek, Drs Edi Supriyanto yang menjadi moderator dalam sosialisasi menyampaikan, tahapan sosialisasi masih panjang. Saat ini masih dalam tahap pendataan, sedangkan untuk penentuan lokasi sudah ditentukan melalui kajian teknis yang cukup panjang.
“Untuk keluhan masyarakat yang masih mengganjal dalam sosialisasi kali ini, akan dapat didiskusikan kembali dengan baik di lain kesempatan,” tuturnya. * ttg
