GRESIK | duta.co – Program pembangunan di Kabupaten Gresik terancam macet. Sebab, beberapa program infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (DPU TR) Gresik yang dianggap prioritas pada tahun 2017, tetapi Pemkab Gresik mem-pending dengan dalih menunggu kekuatan anggaran dalam perubahan APBD (P-APBD) 2017. Kebijakan tersebut membuat Komisi C DPRD Gresik mencak-mencak.
“Kita akan pertanyakan dalam rapat evuali anggaran. Kenapa anggaran yang strategis diberi tanda bintang yang artinya menunggu perkembangan keuangan,” tandas Ketua Komisi C, Moh Syafi’ AM SH, kemarin.
Dijelaskan politisi PKB ini, anggaran yang khusus dialokasikan untuk proyek peningkatan jalan, awalnya sekitar Rp 107 miliar. Namun, masih dikurangi lagi sehingga hanya tersisa sebesar Rp 46 miliar.
“Anggaraan itu, eksekutif memprioritaskan untukl peningkatan 3 ruas jalan yakni Sekapuk-Ujungpangkah. Lalu, Driyorejo-Laksantri dan Menganti-Kepatihan. Ruas jalan itu (anggaran tahun 2016) kemarin, sudah dilebarkan. Pada tahun ini, sisanya yang belum tuntas akan di beton. Kenapa harus memaksa di beton? Sebelumnya sudah di aspal. Apalagi, daerah itu tidak termasuk rawan banjir,” kecamnya.
Dijelaskan Moh Syafi’ AM, kalau jalan di beton atau cor, anggarannya membutuhkan sekitar Rp 11 miliar untuk 1 km. Sedangkan kalau diaspal, anggarannya menghabiskan sebesar Rp 6 miliar untuk jalan sepanjang 1 km.
Untuk itu, Komisi C meminta agar dievaluasi lagi rencana 3 jalan yang bakal dicor untuk diganti aspal saja. Sehingga bisa dialihkan untuk kelanjutan peningkatan jalan yang lain. Misalnya, jalan Cerme-Metatu dan Benjeng-Metatu.
“Kelanjutan Cerme-Metatu, eksekutif merencanakan untuk di beton. Padahal, sebelumnya sudah di sebagaian di aspal. Kan, lebih baik diteruskan untuk diaspal saja,” tandasnya.
Menurut Moh Syafi’ AM, Pemkab Gresik kalau memiliki niat, maka biarkan perusahaan yang murni membiayai jalan yang rusak.
“Karena hasil kita ke study banding ke Bogor, perusahaan disana membangun jalan sepanjang 6 kilometer. Pemkab seharusnya bisa meminta perusahaan yang berkepentingan sepanjang Jalan Harun Thohir yang rusak berat agar diperbaiki oleh perusahaan yang menjadi penyebab kerusakan,” jlentrehnya.
Anggota Komisi C, Eddy Santoso ST meminta DPU TR Gresik juga memprioritaskan kelanjutan proyek drainase dan trotoar di Jl Panglima Sudirman maupun Jl Dr Soetomo yang hanya tersisa sekitar 100 meter.
“Supaya pembangunan tidak nanggung. Kan hanya tersisa sekitar 100 meter saja,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPU TR Gresik, Ahmad Washil ketika rapat kerja dengan Komisi C membahas evaluasi program 2016 dan rencana program 2017 menyatakan, sesuai rencana kegiatan anggaran (RKA) di DPU TR Gresik, total mencapai Rp 419 milyar. Itupun masih terkena kode bintang atau masih bisa turun lagi karena posisi keuangan tak tersedia.
“Ada penyesuaian dari hasil evaluasi propinsi terkiat APBD 2017,” tandasnya.
Pengurangan anggaran pembangunan di DPU mencaai Rp 213 miliar. Untuk peningkatan jalan, pemeliharaan jalan dan jembatan sekitar Rp 54 miliar, sumber daya air sebesar Rp 11 miliar dan Cipta Karya sebesar Rp 8 miliar. pii
