JAKARTA | duta.co – Media sosial kita tengah ramai dengan upaya pemerintah Indonesia mengintensifkan upaya diplomatik dan kemanusiaan di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam menyikapi perkembangan situasi di Palestina.
Ketua Umum Jamaah Dzikir Nurul Wathon Al-Hambalangi, Drs Mukhlas Syarkun, menilai kontrovesi itu seharusnya tidak terjadi. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah lebih kepada sisi kemanusiaan. “Bukan relokasi, tetapi evakuasi. Itu pun harus mendapat persetujuan dari semua pihak,” tegas Cak Mukhlas panggilan akrabnya kepada duta.co, Jumat (11/4/25).
Masih menurut Cak Mukhlas, sebagai negara besar berpenduduk muslim, Indonesia harus ‘pasang badan’ melihat anak-anak Gaza yang hari-harinya semakin mengenaskan. “Kita memiliki puluhan ribu pesantren. Kalau hanya evakuasi seribu warga Gaza, maka, setiap pesantren hanya kebagian satu warga . Itu pun hanya seribu pesantren,” tegasnya.
Seperti diberitakan salah satu fokus utama kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke sejumlah negara di kawasan tersebut, termasuk Turki, Persatuan Emirat Arab (PEA), Mesir, Qatar, dan Yordania adalah masalah Palestina.
Menteri Luar Negeri Sugiono sudah menyampaikan bahwa kunjungan Presiden Prabowo tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga dimaksudkan untuk melakukan konsultasi mendalam terkait situasi geopolitik dan kondisi kemanusiaan di Palestina.
“Beliau melawat melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di kawasan ini, kawasan Timur Tengah dan Turkiye, dalam rangka untuk berkonsultasi mengenai situasi geopolitik dan juga isu-isu lain,” ujar Sugiono kepada awak media, Kamis, 10 April 2025 sebagaimana diunggah presidenri.go.id.
Indonesia, katanya, menegaskan posisi konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk relokasi paksa terhadap warga Gaza. Menlu Sugiono menegaskan bahwa langkah-langkah kemanusiaan yang tengah dipertimbangkan oleh Indonesia bersifat sukarela dan harus berdasarkan persetujuan semua pihak yang terlibat.
“Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext, dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus suka rela dan dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina,” tegasnya.
Dalam konteks bantuan kemanusiaan, Indonesia menyatakan kesiapan untuk membantu secara aktif, termasuk kemungkinan mengevakuasi sementara korban luka-luka, anak-anak yatim piatu, dan pelajar-pelajar yang terdampak konflik ke Indonesia, selama hal tersebut diminta dan disetujui oleh semua pihak terkait.
“Jika diminta, dibutuhkan, Indonesia siap melakukan upaya mencapai perdamaian itu tadi, dan dalam rangka kesiapan itu juga dan kesinambungan bantuan kemanusiaan dari Indonesia, kita siap jika ada warga Gaza yang perlu dievakuasi,” jelas Menlu.
Sugiono menambahkan bahwa bantuan tersebut sepenuhnya merupakan bentuk kepedulian dan kemanusiaan Indonesia. “Kita ingin menyampaikan rasa kepedulian dan kemanusiaan. Kita siap jika dibutuhkan untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak, pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia dan pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza,” imbuhnya.
Saat ini, konsultasi masih berlangsung antara Presiden Prabowo dan para pemimpin negara di kawasan. Hasil dari konsultasi tersebut akan menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan langkah dan mekanisme selanjutnya.
“Jadi saat ini perlu saya jelaskan juga, ini kan kita masih berkonsultasi. Beliau masih berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan ini. Hasil konsultasi itulah nanti jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Semuanya harus sepakat, semuanya setuju. Kalau ada yang tidak setuju berarti no deal,” tegas Menlu.
Pemerintah menegaskan kembali bahwa segala langkah kemanusiaan yang diambil tidak dimaksudkan untuk merelokasi warga Gaza secara permanen, tetapi semata-mata sebagai bentuk konkret solidaritas dan kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina. (mky)
