TRENGGALEK | duta.co — Dengan banyaknya destinasi wisata di wilayah Kabupaten Trenggalek, sudah selayaknya berbanding lurus dengan alokasi anggaran yang memadai. Selama ini, pariwisata dan seni budaya merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di luar pajak untuk Kabupaten Trenggalek. Sehingga pendukung dari pariwisata harus diprioritaskan baik dari akses infrastruktur, lahan parkir maupun prasarana lainya.
Hal tersebut sering dikeluhkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto.
“Dinas kita mempunyai beberapa bidang, jadi sudah seharusnya diberi anggaran sesuai dengan peruntukan yang ada di kami,” jelas Joko Irianto, Sabtu (29/7/2018).
Namun, selama ini anggaran yang mendukung operasional dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek hanya di kisaran Rp 8 Miliar, sehingga terkadang belum mampu meng-cover seluruh agenda kerja Dinas tersebut.
“Dengan anggaran sekitar Rp 8 Miliar per tahun, Dinas kami belum mampu memenuhi target dari seluruh keperluan bidang yang ada,” imbuh Joko.
Semestinya, kata dia, dengan target PAD yang tinggi untuk pariwisata, maka anggaran pendukung dan fasilitas lain juga harus menyesuaikan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar) dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, diharapkan bisa mendukung penuh anggaran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
“Team penganggaran, baik dari legislatif dan eksekutif, kita harapkan bisa mendukung semua program di kita,” harap putra dari salah satu mantan Bupati Trenggalek ini.
Dengan bertambahnya jumlah destinasi wisata baru di beberapa titik, maka perlu juga ada prioritas alokasi dukungan anggaran. Dengan semakin banyaknya titik-titik destinasi wisata baru di Trenggalek, prioritas dan dukungan anggaran dari otoritas terkait selalu diharapkan.
“Dukungan dari stakeholder terutama yang mampu mendukung anggaran selalu diharapkan,” tandasnya.
Sedangkan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Trenggalek yang sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam, saat diklarifikasi mengenai hal di atas mengatakan jika semua akan dikaji lebih lanjut.
“Kita yang di DPRD akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, segala hal akan kita kaji secara mendalam disesuaikan dengan kondisi maupun payung hukum yang ada,” jelas Samsul.
Dia juga mengatakan, semua hal itu ada aturannya tidak serta merta bisa dilaksanakan secara objektif. “Terkait anggaran, ada ada aturan yang mengikat jadi tidak bisa kita putuskan secara tergesa-gesa dan subjektif. Tetap harus berpedoman pada aturan dan perundangan yang melingkupi,” tutup politisi PKB ini diplomatis. (ham)
