SURABAYA | duta.co – Ironi! Ini kata yang keluar dari mulut Ketua SCWI (Surabaya Corruption Watch Indonesia), Hari Cipto Wiyono SH tentang kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Ya! Indonesia menjadi negeri ironi. Presidennya mengecam keserakahan, tetapi, faktanya juga serakah. Saya membaca kabar dari Istana, bahwa ‘Presiden Kecam “Serakahnomics”. Menangislah rakyat,” jelas Hari Cipto Wiyono SH kepada duta.co, Rabu (27/8/25).
Padahal, jelas Cipto, harta kekayaan Prabowo itu amit-amit banyak. KPK, katanya, dalam berita detik.com, merilis dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Presiden Prabowo Subianto. 11 April 2025 besar dua triliun lebih.
“Prabowo Punya Harta Rp 2 T lebih. Dalam LHKPN itu, Prabowo tercatat memiliki 10 bidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp 294.594.738.000 (Rp 294,5 miliar). Tanah dan bangunan itu tersebar di Bogor dan Jakarta Selatan. Ini hartanya orang tiga kampung,” jelasnya.
Prabowo juga tercatat memiliki delapan kendaraan dengan total nilai Rp 1.258.500.000 (Rp 1,2 miliar). Prabowo memiliki mobil Toyota Alphard, Honda CR-V, dua mobil merek Land Rover, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero, Lexus, dan satu unit motor Suzuki.
“Luar biasa. Berani tidak, harta-harta itu diberikan kepada rakyat? Pejabat itu hidup dengan Rp10 miliar sudah lebih dari cukup. Baiklah harta itu diperoleh secara halal, tetapi, sebagai pejabat harus memberikan contoh agar tidak dililit keserakahan. Dengan harta 2 T lebih, maka, mengecam serakahnomics itu hanya menepuk air di dulang, memercik ke muka sendiri,” urainya,
Masih menurut Cipto, Prabowo juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 16.464.523.500 (Rp 16,4 miliar), surat berharga Rp 1.701.879.000.000 (Rp 1,7 triliun), serta kas dan setara kas Rp 48.044.251.191 (Rp 48 miliar). Prabowo tidak memiliki utang sehingga total harta kekayaannya Rp 2.062.241.012.691 (Rp 2 triliun lebih). “Lebihnya saja 62 miliar, ini sudah luar biasa,” tegasnya.
Obral Bintang
Cipto juga menyoroti obral bintang. Dalam peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 80 pada tahun 2025 ditandai dengan anugerah “Bintang Mahaputra” dari presiden ke beberapa orang. Kuat kesan bahwa “bintang” tersebut diobral murah.
“Jadi? Sangat wajar jika banyak yang mengkritik, karena kelayakan para penerima Bintang tersebut dipertanyakan banyak masyarakat. Mengapa? Karena sikap dan rekam jejak mereka selama ini buram. Padahal, secara aturan, yang mendapat bintang Maha putra itu berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kalau terduga koruptor juga dapat bintang kan repot,” katanya sambil tersenyum. (mky)
