“Dalam sejarah panjang misi perdamaian PBB, Indonesia dikenal sebagai kontributor yang profesional dan relatif netra.”
Oleh: Abdur Rahman El Syarif
DI tengah dunia yang semakin terpolarisasi, ketika konflik kerap lebih cepat meletup daripada diplomasi menemukan jalannya, lahir kebutuhan akan format kepemimpinan global yang baru, kepemimpinan yang lebih kolektif, lebih berimbang, dan lebih berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Dalam konteks inilah Board of Peace (BOP) hadir sebagai forum negara-negara yang berkomitmen menjaga perdamaian dunia secara konkret, bukan sekadar normatif.
Indonesia telah menjadi bagian dari forum tersebut. Namun yang membuat posisinya berbeda adalah komitmen nyata: kesiapan mengirim TNI sebagai pasukan penjaga perdamaian di Gaza di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari sinilah argumentasi menguat, Indonesia, bahkan Presiden Prabowo Subianto, layak melangkah dari sekadar anggota menjadi pemimpin.
Kepemimpinan Dibangun dari Kontribusi Nyata
Dalam politik global, legitimasi bukan lahir dari klaim moral semata, tetapi dari tindakan yang bisa diukur. Banyak negara berbicara tentang gencatan senjata. Tidak semua bersedia mengirim pasukan untuk menjaganya.
Kesiapan Indonesia menempatkan TNI sebagai tentara perdamaian menunjukkan bahwa negeri ini tidak berhenti pada solidaritas verbal. Ia bersedia hadir di lapangan, ikut mengawasi implementasi gencatan senjata, melindungi warga sipil, dan menjaga ruang diplomasi tetap terbuka.
Itulah fondasi kepemimpinan: keberanian menanggung tanggung jawab.
Dalam sejarah panjang misi perdamaian PBB, Indonesia dikenal sebagai kontributor yang profesional dan relatif netral. Reputasi ini menjadi modal strategis dalam forum seperti BOP. Kepemimpinan yang kuat harus berdiri di atas kredibilitas, dan Indonesia memilikinya.
Indonesia sebagai Jembatan di Dunia yang Terbelah
Posisi geopolitik Indonesia memberi keunggulan unik. Ia bukan bagian dari blok Barat, bukan pula berada dalam orbit kekuatan Timur. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, anggota G20, dan kekuatan utama di Asia Tenggara, Indonesia memiliki legitimasi moral sekaligus kapasitas strategis.
Dalam konflik Gaza, Indonesia tidak memiliki kepentingan teritorial atau agenda tersembunyi. Sikapnya konsisten mendukung solusi damai dan keadilan kemanusiaan. Netralitas inilah yang membuat Indonesia berpotensi menjadi honest broker, penjembatan di antara blok-blok kekuatan yang saling curiga.
Seorang Ketua BOP idealnya berasal dari negara yang dapat diterima oleh banyak pihak. Indonesia memenuhi kriteria itu.
Prabowo: Kombinasi Keamanan dan Diplomasi
Presiden Prabowo Subianto membawa latar belakang pertahanan yang kuat. Ia memahami bahasa stabilitas, keamanan, dan dinamika militer. Namun dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, ia juga bergerak aktif dalam diplomasi internasional.
Dalam forum seperti BOP, kombinasi ini menjadi relevan. Perdamaian bukan hanya soal idealisme, tetapi juga soal manajemen risiko, pengendalian eskalasi, dan desain keamanan kolektif. Kepemimpinan yang efektif harus mampu berbicara dalam dua bahasa: bahasa kekuatan dan bahasa dialog.
Prabowo memiliki pengalaman dan jaringan yang memungkinkan Indonesia memainkan peran lebih besar. Bukan sebagai kekuatan dominan, tetapi sebagai pengarah konsensus.
Dari Balance of Power ke Balance of Peace
Dunia hari ini masih banyak bergerak dalam logika balance of power, keseimbangan kekuatan yang sering kali menciptakan ketegangan baru. BOP menawarkan paradigma berbeda: balance of peace. Keseimbangan bukan untuk saling mengancam, melainkan untuk saling menahan diri.
Indonesia memiliki warisan historis sebagai pelopor solidaritas global Selatan, sejak Konferensi Asia-Afrika 1955. Semangat itulah yang kini bisa diterjemahkan dalam konteks baru: membangun arsitektur perdamaian multipolar yang lebih inklusif.
Mengangkat Indonesia sebagai Ketua BOP bukan sekadar soal jabatan simbolik. Ia adalah pesan bahwa kepemimpinan global tidak harus selalu lahir dari adidaya, tetapi bisa muncul dari negara yang konsisten menjaga prinsip dan berani bertindak.
Tanggung Jawab yang Menyertai
Tentu, kepemimpinan global membawa beban besar. Indonesia harus menjaga netralitas operasional, memastikan mandat PBB dijalankan dengan disiplin, dan menghindari jebakan politisasi konflik.
Namun justru di situlah nilai kepemimpinan diuji. Negara yang bersedia mengambil risiko demi stabilitas global menunjukkan kematangan politiknya.
Jika Indonesia memimpin BOP, ia tidak hanya mengangkat reputasi diplomasi nasional, tetapi juga memperkuat posisi sebagai arsitek stabilitas regional dan global. Ini berdampak pada kepercayaan internasional, daya tawar ekonomi, dan penguatan citra Islam moderat yang damai.
Dari Anggota Menuju Pemimpin
Kepemimpinan bukan soal ambisi, melainkan konsekuensi dari komitmen. Jika Indonesia telah menunjukkan kesediaan berkontribusi nyata dalam menjaga gencatan senjata dan mendukung rekonstruksi perdamaian, maka kepemimpinan di Board of Peace menjadi langkah yang wajar.
Presiden Prabowo Subianto berada pada momentum strategis untuk membawa Indonesia dari sekadar partisipan menjadi pengarah arah kolektif. Dunia membutuhkan figur dan negara yang tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi siap menjaga dan merawatnya.
Dari anggota menuju pemimpin, itulah transformasi yang kini terbuka di hadapan Indonesia. Dan jika momentum ini dikelola dengan konsistensi, kehati-hatian, dan visi jangka panjang, maka panggung Board of Peace dapat menjadi ruang di mana Indonesia menegaskan dirinya: kekuatan besar yang memilih jalan damai sebagai strategi utama peradaban.(*)
