Keterangan foto waspada.co.id

JAKARTA | duta.co – Indonesia secara geografis, merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, lempeng benua Asia, benua Australia, samudra Hindia, dan samudra Pasifik.

Pada bagian selatan dan timur Indonesia, terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi, sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan daratan rendah yang sebagian di dominasi oleh rawa-rawa.

Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Sudah ratusan ribu jiwa melayang. Tsunami Aceh yang merenggut lebih dari 240 ribu jiwa, meluluhlantakkan seisi kota dan mengakibatkan kerugian lebih dari Rp 42 triliun, harus menyadarkan Indonesia bahwa kita hidup berdampingan dengan bencana.

“Zaman Presiden SBY, Indonesia sudah menjadi focal point penanggulangan bencana, tidak hanya di regional Asia tetapi juga dunia. Banyak negara berkembang yang justru belajar dari Indonesia cara penanganan bencana. Sekarang amburadul. Oleh karena itu, bangsa ini tidak punya pilihan lain, selain mempunyai presiden yang punya visi besar penanggulangan bencana,” jelas Anggota DPD RI Fahira Idris, Sabtu (29/12/2018).

Menurut Fahira, dalam empat tahun terakhir, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia mulai dari kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bahkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami kemajuan signifikan. Bahkan banyak pihak yang berpendapat mengalami kemunduran.  “Kita harus mencari pemimpin Indonesia ke depan harus punya visi besar dalam upaya penanggulangan bencana,” jelasnya.

Dia mengatakan, idealnya penanggulangan bencana di Indonesia dalam empat tahun terakhir bisa lebih terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh karena semua perangkat baik dari sisi regulasi maupun badan penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah tersedia.

Ditambah pengalaman pasca gempa dan tsunami Aceh harusnya dalam penanggulangan bencana yang terjadi sepanjang 2018 ini berjalan lebih baik dan maju.

“Saya ingatkan kepada kedua Capres bahwa penanggulangan bencana sesuai amanat undang-undang adalah bagian integral dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Jangan hanya sebatas narasi dalam visi misi dan dalam RPJMN tetapi political will mulai dari anggaran hingga program aksinya tidak menjadi prioritas,” tegas Fahira.

Jangan Cuma Bangga dengan Tol
Gus A’am Wahib dan ilustrasi jalan tol (detik.com)

Hal yang sama disampaikan H Agus Solachul A’am Wahib. Menurut Ketua Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN) ini, pemerintah sekarang terlihat lengah soal menghadapi bencana. Padahal, kalau diukur dari skala prioritas, ini masalah utama.

“Tsunami di Selat Sunda sudah menelan 426 orang meninggal, korban luka tercatat 7.202 orang, 40.386 orang mengungsi. Lalu, sampai kapan kita begini? Karena itu, kita butuh presiden yang mampu memimpin negeri ini secara benar, termasuk bagaimana menghadapi ancaman bencana yang terus menghantui kita,” jelas Gus A’am Wahib panggilan akrabnya.

Putra Menteri Agama RI ke-8 KH Wahib Wahab Chasbullah ini, juga mengkritisi kebanggaan pemerintah Jokowi soal infrastruktur jalan tol. Apalagi, kenyataannya, hampir seluruhnya milik swasta. Itulah sebabnya, mengapa tarif tol masih mahal dan gila-gilaan.

Ini pernah disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, bahwa RAPBN 2018 pemerintah hanya menganggarkan dana untuk pembangunan 25 kilometer (km) jalan tol. Sementara sisanya yang targetnya bisa terbangun 1.851 km jalan tol baru hingga 2019 dibangun oleh swasta dan BUMN.

“Pembangunan jalan tol yang jadi beban pemerintah hanya 25 km. Investasi jalan tol ada Rp260 triliun lebih, yang masuk (didanai) APBN hanya 25 km, yang jadi nanti hanya 1.851 km,” kata Basuki di Penjelasan Nota Keuangan APBN 2018 di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (16/8/2017) seperti dikutip detik.com.

Dengan fakta ini, lanjut Gus A’am Wahib, pemerintah sekarang tidak perlu membangga-banggakan jalan tol. Karena mayoritas rakyat ‘tidak kuat’ naik (bayar) tol. Kelewat mahal. Karena itu, pemerintah ke depan harus mengerti skala prioritas, itu baru bisa kalau ganti presiden,” tegasnya. (mky,rmol)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.