JAKARTA | duta.co – Debat pertama pasangan capres-cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis (17/1) malam, belum mempertontonkan pertarungan kelas berat yang pemenangnya akan menduduki tahta pemimpin negara-bangsa terbesar di Asia Tenggara yang sedang terpuruk nyaris di segala bidang. Debat terasa kaku. Petahana Jokowi menyerang yang ditangkis dengan santai oleh rivalnya capres Prabowo Subianto yang santun.
Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV) Adhie M Massardi kepada pers di Jakarta, Jumat (18/1) siang ini, mengatakan, petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin tampak hanya berputar-putar seraya melontarkan jab-jab ringan yang mudah dihindari sang penantang Prabowo-Sandi yang tampak sangat hati-hati akibat terjebak dalam obsesi kesantunan politik.
“Santun politik itu oleh lawannya justru dikesampingkan,” komentar Adhie.
Makanya, menurut budayawan politik ini, bila tadi malam pasangan Prabowo-Sandi bisa dinyatakan sebagai pemenang, hitungannya hanya menang angka tipis. Itu juga lebih akibat kesalahan petahana yang terlalu text book alias konsentrasi pada contekan yang dibawanya sehingga kehilangan fokus.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini melihat sebetulnya Prabowo-Sandi bisa memenangi pertarungan dengan TKO (technical knockout) jika dua jab menghentak yang dilontarkannya segera disusul dengan pukulan swing atau lazim disebut loong hook, senjata andalan khas Mohammad Ali yang ditakuti lawan-lawannya karena memang menyengat.
Dua jab menyengat itu adalah ketika (pertama) mempersoalkan karut-marut hukum sekarang karena hanya kepada kader (partai) pendukung. Seharusnya langsung dikatakan: “Bagaimana bisa lahir keadilan hukum jika dua institusi penting seperti Kejaksaan Agung dan Kementerian Kehakiman dipimpin kader partai, apalagi di musim pemilu begini!”
Kedua, saat petahana menjelaskan bahwa impor besar-besaran komoditas beras, gula dll yang bikin petani domestik tercekik ternyata diputuskan dalam sidang kabinet di Istana.
“Mengingat semua orang tahu bahwa itu (impor gila-gilaan) berpotensi melanggar undang-undang kemungkinan menimbulkan kerugian keuangan negara (korupsi), maka patut dapat diduga ada kekuatan besar di luar (kartel impor) yang menekan Istana,” jelas Adhie.
Sayang, kata dia, Probowo-Sandi tidak mengatakan begitu karena terlanjur masuk perangkap KPU yang mendesain debat adem-ayem dan tidak ada yang dipermalukan.
“Padahal kenyataannya debat politik pilpres ini justru mempermalukan rakyat karena mata dunia melihat kualitas (kandidat) pemimpin bangsa yang besar ini orang-orang yang canggung di panggung lokal, bagaimana pula nanti di pentas internasional?” pungkas Adhie Massardi.
Wakil Ketua Badan Pemengangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera memuji performa pasangan calon nomor urut 02 pada debat pertama Pilpres 2019. Prabowo-Sandi unggul 3-0 atas Jokowi-Ma’ruf.
“Alhamdulillah debat pertama sudah kita lewati dan kita sudah cukup puas dengan hasilnya. Penilaian saya Prabowo-Sandi sementara unggul dengan skor 3-0,” kata Mardani.
Politisi PKS ini mengangap Prabowo-Sandi memiliki gagasan yang lebih konkrit menyelesaikan isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
“Pak Prabowo dan Bang Sandi menjanjikan akan menjadikan hukum sebagai panglima dan harus berkeadilan sedangkan jawaban pasangan nomor 01 yang menganggap institusi penegak hukum ditempati oleh kader partai politik tidak masalah padahal justru sangat mengkhawatirkan karena bisa terjadi intervensi politik dalam putusan hukum,” ujarnya.
Selain itu, menurut Mardani, 4 tahun lebih kepemimpinan Presiden Jokowi semangat pemberantasan korupsi belum terlihat jelas terbukti masih banyak pejabat pusat yang tertangkap korupsi dan berbagai kepala daerah lebih miris lagi sampai ada korupsi dana bencana.
Dalam penegakan HAM juga, menurutnya masih lemah. Kriminaliasasi ulama, persekusi misalnya, kasus Novel Baswedan, TKI di luar yang masih terkena hukuman mati dan sebaginya.
Terkait terorisme, menurut Mardani petahana juga seharusnya menjelaskan harus ada visi penanganan terorisme di Indonesia terlebih dari sisi preventif dengan meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mengkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada lagi orang yang melakukan tindakan tindakan terorisme.
Terakhir, Legislator asal Dapil Jakarta Timur ini menilai komitmen Nawacita selama 4 tahun lebih kepemimpinan Jokowi-JK masih banyak PR dan belum ada trobosan di bidang Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
“Menurut saya setelah menonton debat kandidat ini, pasangan nomor urut 01 belum memiliki grand design gambaran 5 tahun ke depannya,” pungkas Mardani. (rmol/wis)
