JAKARTA | duta.co – Ada yang heran, mengapa Prabowo-Sandi tidak mengungkit belum tuntasnya kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan? Padahal kalau ini diledakkan dalam debat Pilpres, Jokowi-Ma’ruf diperkirakan bakal kedodoran.
Ternyata, Prabowo memang melarang Sandiaga S Uno untuk menyerang lawan. Tetapi, keduanya punya prioritas tuntaskan kasus Novel dalam 100 hari kerja. Yang terkahir ini tempaknya membuat Tim Gabungan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan bergerak cepat.
Sejumlah tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi dilibatkan dalam Tim Gabungan yang diteken langsung Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 8 Januari 2019 menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.
Peneliti senior LIPI Prof Hermawan Sulistyo yang menjadi jurubicara Tim Gabungan menegaskan, selain dari pihak kepolisian, sejumlah pakar juga dilibatkan dalam tim gabungan ini.
Selain dirinya, antara lain tedapat nama dari mantan Wakil Pimpinan KPK dan gurubesar hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji; Ketua Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Amzulian Rifai; Ketua LSM Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi; Komisioner Kompolnas/mantan Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti; mantan Komsioner Komnas HAM, Nur Kholis; dan Komisioner Komnas HAM, Ifdhal Kasim.
Hermawan mengatakan, bahwa Tim Gabungan punya komitmen kerja keras untuk menuntaskan kasus Novel. “Tim gabungan ini sudah melakukan rapat koordinasi pertama pada tanggal 14 Januari 2019 kemarin dihadiri oleh tim penyidik KPK, perwakilah tokoh, pakar dan tim penyidik polisi,” ujar Hermawan saat dimintai konfirmasi wartawan, Senin (21/1).
Hermawan menjelaskan, saat itu agenda membahas dan pemaparan penyidikan kasus oleh penyidik tim gabungan dan perkembangan kasus Novel.
“Tim Gabungan ini juga ada sekretariat di Direktorat Krimun Polda Metro Jaya untuk koordinasi setiap minggu. Tim gabungan ini kan dibentuk untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang Novel dan ini atas rekomendasi Komnas HAM,” tegasnya.
Bahkan Hermawan menambahkan, yang sudah dilakukan Tim Gabungan ini yaitu penyidik sudah melakukan penyelidikan. Bahkan kinerja Tim Gabungan ini dipantau langsung oleh eksternal, yakni Komnas HAM, Ombusdman dan Masyarakat.
“Di internal kepolisian sendiri kan kita ketahui, Polri ikut pantau ada Irwasum, Propam dan Biro Wasidik. Dengan usia Tim Gabungan 6 bulan ini, tim harus kerja cepat untuk mengupas agar kasus Novel ini terang benderang,” tutupnya.
Sementara Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap alasan Prabowo tak mau membahas kasus teror penyidik KPK, Novel Baswedan, saat debat perdana Pilpres 2019.
“Sejak awal, Prabowo nggak akan serang kelemahan lawannya. Bang Sandi udah bersiap, dan saya selalu ingatkan, tapi Prabowo bilang, kita ingatkan namanya, kita tunjukkan keunggulan kita. Ini beliau, pesan Prabowo, kita sampaikan keunggulan kita,” kata Dahnil di D’Consulate, Jalan KH Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).
Tim Gabungan Beda dengan TGPF
Dia mengatakan penuntasan kasus teror air keras terhadap Novel tetap menjadi salah satu prioritas Prabowo-Sandiaga. Penuntasan kasus itu, menurut Dahnil, bakal masuk prioritas 100 hari Prabowo-Sandiaga jika terpilih
“Terkait Novel, kita akan jadi prioritas 100 hari pertama. Bahkan Prabowo bilang ya 30 hari akan selesai TGPF, dan ada saya di situ, sejak awal kasus Novel, ada mas BW (Eks Pimpinan KPK Bambang Widjojanto) juga. Jadi ini akan jadi prioritas kita juga,” ujarnya.
Selain bicara alasan Prabowo melarang untuk membahas kasus Novel saat debat, Dahnil juga mengomentari pembentukan tim gabungan oleh Polri. Dia mengatakan tim tersebut berbeda dari apa yang diminta selama ini, yaitu tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang dibentuk presiden.
“Saya pikir sama saja dengan yang kemarin, bukan seperti yang diharapkan teman-teman masyarakat sipil, yakni TGPF, yang dibentuk presiden,” ucap Dahnil. (rmol.dtc)
