SURABAYA | duta.co – Capres Prabowo Subianto dengan telaten mencatat, mendengarkanm bertanya kepada KH Abdul Qoyyum Mansur (Gus Qoyyum) tentang kewajiban seorang pemimpin. Sesekali Prabowo menyela, Gus Qoyyum menjawab dengan kalem. Itulah video pendek yang sedang viral di grup-grup WA, Sabtu (9/2/2019) pagi ini.
“Betul. Perlu ngaji bagi calon pemimpin. Biar tahu apa kewajibannya. Jangan sampai pemimpin membuat ukuran sendiri, hanya mementingkan kelompok politiknya saja, tanpa mau mendengar jeritan rakyat,” demikian komentar warganet.
Gus Qoyyum, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, Lasem, Jawa Tengah ini menjelaskan tentang kaidah fiqih yang popular di kalangan ahlusunnah waljamah (ASWAJA), yaitu Tasharruful Imam ‘Ala Al Ra’iyyati Manuutun Bi Al Maslahat (tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan). “Maaf saya harus mencatat, ini penting,” tegas Prabowo yang duduk di samping Gus Qoyyum.
Gus Quyyum kemudian memberikan lima tugas penting pemimpin agar memberikan maslahah bagi rakyatnya. Pertama, “Harus bisa menjaga agama (hifdzu ad-din),” tegasnya.
“Kedua, menjaga jiwa (hifdzu an-nafs). Ketiga menjaga akal (hifdzu al-aql). Keempat, menjaga keturunan (hifdzu an-nasl) dan kelima menjaga harta (hifdzu al-mal).
Gus Qoyyum kemudian memberi contoh, mewanti-wanti, jangan sampai negara membiarkan praktek asusila, membiarkan anak-anak terlantar. Membiarkan peredaran narkoba yang menyasar generasi muda.
“Ini contoh ya, jangan sampai membiarkan anak-anak terlantar, jangan membiarkan maraknya narkoba. Menjaga akal itu termasuk menjaga anak-anak dari serangan narkoba,” jelasnya.
Pemimpin negara, tambah Gus Qoyyum, juga harus bisa menjaga harta. “Yang terakhir harus bisa menjaga dan menyelamatkan asset negara, hifdzu al-mal. Itu tujuan Islam,” tegasnya.
Dibedah Para Kiai dan Habaib
Kaidah fikih ini pernah dibedah para kiai dan habaib di Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Dari lima kewajiban pemimpin itu, Presiden Jokowi dinilai ‘tidak lulus’.
“Setelah kami mencermati kinerja pemerintah sekarang, dirasa belum dapat mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan harapan kami,” demikian disampaikan Gus Musa, kepada duta.co, di dalem KH Abdulloh Siroj (anggota Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri), Kraton, Kab. Pasuruan, Sabtu (12/1/2019).
Menjaga agama (hifdzu ad-din) misalnya, pemerintahan Jokowi mengalami kemunduran. Hal ini terlihat adanya pembelahan di kalangan umat Islam, kriminalisasi ulama dan bahkan di dalam NU sendiri, terjadi perpecahan. “Rezim ini seperti melakukan pembiaran terhadap oknum yang melakukan pelecehan atas syariah dan rukun iman. Ini menjadi bukti gagalnya menjaga agama,” tegasnya.
Begitu juga menjaga jiwa, hifdzu an-nafs, rezim ini belum mampu menuntaskan berbagai persoalan HAM sebagaimana yang diharapkan dan apa yang dijanjikan. Pemerintah juga gagal meningkatkan perbaikan ekonomi secara signifikan, kemiskinan hanya turun 1% dibanding jaman Gus Dur 5 % dan zaman SBY 2,5.
“Sementara utang negara semakin membengkak, daya beli masyarakat pada umumnya menurun tajam akibat dicabutnya subsidi. Kebijakan import disektor pangan membuat para petani kehilangan pendapatan, selain itu impor baja dan berbagai barang komiditi serta membanjirnya tenaga asing menyebabkan PHK di mana-mana.”
“Perwakilan ribuan pekerja PT Freeport Indonesia ngluruk ke Jakarta. Mereka ini kena PHK sepihak, bagaimana dengan keluarganya, sekolah anaknya,” tegasnya.
Tentang menjaga akal, khifzdul aqal, pemerintah menggunakan UU ITE untuk menyekat kebebasan berpendapat, sehingga indeks demokrasi mengalami penurunan. Parlemen terlihat lemah dalam memberikan kritik yang mencerdaskan.
“Hukum hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Presiden tidak bisa hanya mengatakan laporkan-laporkan, sementara laporan yang disampaikan kelompok beda politik, mandek greg. Kasus Ahmad Dhani menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum,” pungkasnya. (zi,mky,net)
