JAKARTA – Jangan anggap enteng. Kondisi keuangan kita (Indonesia) sudah ngeri-ngeri sedap. Dolar membuat rupiah nyungsep, hari ini Rp17.718,- perdolar. Ironisnya, Presiden Prabowo Subianto masih saja kelewat optimis. “Dia harus turun ke bawah. Jangan hanya mendengar laporan anak buah. Pidatonya hebat! Tetapi, ingat, seluruh isi pidatonya melenceng dari kenyataan,” demikian disampaikan Arief Supriyono, SE, SH MM pemerhati bangsa kepada duta.co, Rabu (20/5/26).
Hari ini, DPR RI menggelar paripurna. Presiden hadir dalam siding ke-19 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026) siang. Yang dibahas tentang kebijakan ekonomi makro dan fiskal. “Jadi, menurut saya, sebelum memutuskan untuk turun jabatan atas dasar ketidakmampuan mengemban amanah sebagai Presiden, maka satu putaran turunlah ke bawah (turba) untuk merasakan getaran dan suara kehidupan rakyat yang sebenarnya,” tambah Arief.
Selama ini, terkesan pidato (Presiden Prabowo) jauh melenceng dari kenyataan. “Jangan sekedar terima laporan Menteri atau bawahan Presiden lainnya. Turun ke tempat yang tidak dikondisikan terlebih dahulu sehingga bukan suara rekayasa yang didengar atau dari mereka yang baru saja menerima pembagian sembako. Kalau ABS (asal bapak senang) semua baik, kalah dengan Pak Tino Sidin,” katanya.
Ya! Kehadiran kepala negara dalam agenda krusial tersebut memicu respons positif dari parlemen karena dinilai dapat meningkatkan perhatian publik terhadap arah perekonomian nasional. Jangan hanya sebagai seremoni. Di media PDIPerjuangan, Sekjen Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar M Sarmuji menilai keterlibatan langsung presiden akan memberikan dampak signifikan bagi penyusunan anggaran negara.
“Bagus-bagus saja Presiden menyampaikan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Atensi rakyat akan lebih besar. Senyampang masih siklus awal APBN, masih memungkinkan respons balik rakyat untuk memberi masukan terutama melalui parlemen,” kata Sarmuji saat dihubungi, Selasa (20/5/2026).
Sarmuji meyakini bahwa kehadiran pemimpin negara dalam forum legislatif tersebut membawa agenda penting terkait masa depan ekonomi Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai momentum untuk menumbuhkan rasa percaya diri di tengah masyarakat. “Pasti ada misi Presiden menyampaikan secara langsung. Saya meyakini Presiden akan membangun optimisme melalui kerangka makro dan pokok kebijakan fiskal,” ucap Sarmuji.
Selain membawa pesan optimisme, Sarmuji tetap menitipkan harapan agar pemaparan yang disampaikan nantinya tetap berpijak pada kondisi riil di lapangan. Penyelarasan antara target dan situasi aktual menjadi poin utama yang digarisbawahi oleh legislator Golkar tersebut. “Optimisme basisnya adalah kenyataan. Dua-duanya pasti dipadukan Presiden,” ujar Sarmuji.
Kepastian mengenai kehadiran perdana Presiden Prabowo dalam rapat paripurna ini juga dikonfirmasi oleh pimpinan DPR RI. Agenda utama dalam persidangan ini mencakup pemaparan dua dokumen strategis negara. “Ya, rencananya seperti itu ya (Prabowo hadir paripurna),” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Saan menjelaskan lebih lanjut mengenai rincian materi yang akan dibawa langsung oleh presiden dalam forum resmi tersebut. Dokumen tersebut meliputi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). “Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” ujar Saan.
Politikus dari Partai NasDem tersebut menambahkan bahwa momen ini sekaligus menandai kehadiran pertama kalinya bagi Prabowo Subianto di rapat paripurna sejak menjabat. “Ya, yang saya tahu ya (perdana),” ujar Saan.
Media detik.com mewartakan bahwa DPR memang menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda yang dibahas legislator dan pemerintah. Perdananya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri rapat paripurna dan menyampaikan langsung pandangan pemerintah soal ekonomi ke depan.
Agenda paripurna lainnya, laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR atas evaluasi perubahan kedua prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Agenda berlanjut pendapat fraksi-fraksi atas revisi Undang-Undang usul inisiatif Komisi III, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR.
Rencana memang harus hadir dalam paripurna DPR. “Ya, rencananya seperti itu ya (Prabowo hadir paripurna),” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Saan mengatakan rencananya Prabowo akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro (KEM). Kemudian, Prabowo disebut juga akan memaparkan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF). “Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden,” ujarnya.
Dasco Ungkap Pertimbangan Prabowo
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pertimbangan Prabowo hadir langsung dalam paripurna hari ini. Dasco menilai Presiden dapat langsung menyampaikan pandangan pemerintah di DPR. “Kan tidak ada aturan yang kemudian, yang kemudian membuat seorang Presiden, bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Dasco mengatakan kehadiran Prabowo di paripurna DPR merupakan perdana seorang Presiden menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di depan anggota DPR. “Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Iya,” sebut Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Istana Ungkap Alasan Prabowo
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo hendak menyampaikan langsung paparan yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan tersebut. Prasetyo menyebut gelaran rapat paripurna DPR itu bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. “Kebetulan tanggal 20 hari Kebangkitan Nasional. Jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa,” kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (19/5).
Utamanya, lanjut Prasetyo, penyatuan pandangan itu diperlukan dalam menjaga perekonomian bangsa. “Terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” sambungnya sebagaimana diunggah detik.com. (mky,net)
