Kiai Said (kiri) dan KH Ma'ruf Amin dalam sebuah acara. (FT/DUTA.CO)

SURABAYA | duta.co – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj meminta agar PWNU Jatim dalam Pilgub tidak memihak salah satu pasangan alias netral. Apalagi dua pasangan yang ada sama-sama kader NU.

“NU sebagai pengurus jamiyah, bukan partai politik harus netral. Siapa pun yang datang harus diterima. Lazimnya begitu,” demikian disampaikan Kiai Said kepada wartawan di sela peresmian Masjid Arif Nurul Huda di komplek Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Selasa (13/2/2018).

Kiai Said kemudian menyontoh Pilgub DKI. Sebagai organisasi keagamaan, NU harus netral dalam pemilihan kepala daerah. Begitu juga yang ia terapkan untuk Pilgub DKI. Semua para kandidat calon gubernur DKI diterima.

“Saya di (Pilgub DKI) Jakarta, di PBNU, AHY datang. Ahok datang. Anies Baswedan juga datang. Jadi, membawa NU harus netral. Semuanya saya terima dan tidak ada yang dibedakan, sama,” ujarnya.

Sekali lagi, Kiai Said menegaskan, bahwa, NU itu organisasi civil society, bukan kekuatan partai politik. “Semuanya harus diterima. Semuanya saudara kita sebangsa se tanah air,” jelasnya.

Saran Ketum PBNU ini, diapresiasi Mahfud M Nor, Ketua Umum PPKN. Hanya saja Mahfud menyebutnya ini seharusnya bukan sekedar saran, tetapi kewajiban seorang pengurus NU.

“Ini mestinya bukan lagi saran, tetapi, keharusan. Tidak boleh tidak. Masalahnya adalah sejauhmana organisasi ini memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut,” kata Mahfud kepada duta.co.

Karenanya, kata Mahfud, PBNU harus berani menertibkan pengurus yang terkontaminasi politik. Kalau tidak, organisasi ini akan menjadi alat tukar. “Kami mendesak PBNU untuk memberikan sanksi. Bagi mereka yang ikut mondar-mandir menjadi tim sukses, seharusnya diminta mundur atau cuti. Keberanian PBNU ini kita tunggu,” katanya. (zal)

 

Tinggalkan Balasan