“Penataan ulang posisi menjadi kebutuhan mendesak. NU perlu menegaskan kembali sebagai pusat otoritas keilmuan yang relevan.”
Oleh Bey Arifin*
DALAM dinamika keagamaan dan politik Indonesia hari ini, yang sedang berlangsung sejatinya bukan sekadar perbedaan sikap atau konflik wacana. Lebih dari itu, kita sedang menyaksikan pertarungan positioning yakni bagaimana organisasi dan tokoh menempatkan diri dalam persepsi publik.
Sebagai organisasi keagamaan terbesar, Nahdlatul Ulama sejak awal memiliki positioning yang kuat: penjaga tradisi Islam moderat berbasis fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Posisi ini tidak lahir secara instan, melainkan dibangun melalui sejarah panjang, tradisi pesantren, serta otoritas ulama yang kokoh.
Namun dalam perkembangan mutakhir, positioning tersebut mulai menghadapi tantangan. Di satu sisi, NU tetap dipandang sebagai otoritas keagamaan. Di sisi lain, ia juga semakin terlihat sebagai aktor sosial bahkan politik. Pergeseran ini tidak sepenuhnya salah, tetapi berpotensi mengaburkan identitas jika tidak dikelola dengan jelas.
Dalam konteks politik, Partai Kebangkitan Bangsa juga menghadapi dilema serupa. Sejak kelahirannya, PKB diposisikan sebagai representasi politik warga NU. Namun dalam praktiknya, PKB kerap berada di antara dua kutub: sebagai partai ideologis berbasis nilai Aswaja, atau sebagai partai pragmatis yang menyesuaikan diri dengan dinamika kekuasaan.
Ketegangan antara nilai dan kepentingan ini membuat posisi PKB menjadi tidak selalu konsisten di mata publik. Ketika nilai tidak tampak dominan, maka persepsi yang muncul adalah pragmatisme politik. Di sinilah tantangan utama PKB: menjaga keseimbangan antara idealisme dan realitas.
Pada level tokoh, positioning menjadi lebih personal sekaligus lebih rentan. Muhaimin Iskandar, misalnya, membangun citra sebagai politisi nasional yang merepresentasikan aspirasi warga NU. Namun dalam beberapa momentum, pendekatan politik yang terlalu dominan dapat memunculkan persepsi menjauh dari nilai-nilai keulamaan yang selama ini menjadi akar legitimasinya.
Sebaliknya, Yahya Cholil Staquf cenderung menempatkan diri sebagai ulama dengan visi global dan pendekatan intelektual. Kekuatan positioning ini terletak pada otoritas pemikiran dan jejaring internasional. Namun tantangannya adalah bagaimana tetap membumi dan terhubung dengan basis kultural warga NU di tingkat akar rumput
Dinamika posisi di level elite ini tidak berhenti di atas. Ia mengalir ke bawah dan membentuk karakter organisasi kader. Gerakan Pemuda Ansor dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, misalnya, kerap berada dalam posisi menjaga loyalitas organisasi sekaligus menghadapi tekanan untuk tetap kritis.
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mengambil peran sebagai aktor wacana yang relatif lebih independen. Namun mereka pun tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh dinamika politik yang berkembang.
Persoalan muncul ketika posisi organisasi kader tidak lagi berbasis nilai dan manhaj, tetapi ikut terseret dalam konflik figur. Ketika ini terjadi, kaderisasi kehilangan arah, dan organisasi berisiko menjadi sekadar alat resonansi, bukan ruang pembentukan nalar.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya citra organisasi atau tokoh, tetapi arah gerakan itu sendiri. Positioning yang jelas akan melahirkan kepercayaan. Sebaliknya, positioning yang kabur akan melahirkan kebingungan.
Karena itu, penataan ulang posisi menjadi kebutuhan mendesak. NU perlu menegaskan kembali dirinya sebagai pusat otoritas keilmuan yang relevan dengan zaman. PKB perlu memperjelas identitasnya sebagai partai nilai, bukan sekadar kendaraan politik. Sementara para tokoh dituntut menjaga konsistensi antara citra yang dibangun dan sikap yang ditampilkan.
Di tengah arus informasi yang cepat dan sering kali dangkal, persepsi publik menjadi medan utama. Siapa yang mampu mengelola positioning dengan tepat, dialah yang akan memimpin arah wacana.
Dan dalam konteks ini, positioning bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan penentu masa depan.(*)
*Bey Arifin adalah pengurus IKAPETE Jombang.
