“Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pesona Muktamar pada Ormas manapun, termasuk NU, sessi pemilihan Ketua Umum adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu.”
Oleh Syarif Thayib*
NAHDLIYIN tidak perlu alergi terhadap politik praktis, dari dahulu NU telah berkiprah di dunia politik. Terutama politikul karimah, sebagaimana tujuan penulisan ini dibuat.
Judul tulisan ini sengaja dibuat bebas. Memaknainya pun bebas, bahwa Ahwa (ahlul halli wal aqdi) merupakan institusi khusus yang terdiri dari kiai sepuh panutan dan harus ditaati, karena dibentuk untuk keperluan khusus, antara lain memilih pemimpin NU, khususnya Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah di berbagai tingkatan kepengurusan yang syarat kepentingan politik praktis.
Sejak awal berdiri, NU memiliki latar politikul karimah yang kuat. Istilah politikul karimah penulis kembangkan bebas dari istilah Politik Kebangsaan yang dipopulerkan pertama kali oleh almaghfurlah KH. Ahmad Shiddiq. Juga dari sebutan High Politics (politik tingkat tinggi) yang digaungkan Rais Aam PBNU almaghfurlah KH Sahal Mahfudz. Untuk lebih memudahkan, Politikul Karimah terinspirasi dari kalimat Akhlaqul Karimah atau akhlak yang terpuji.
Serentetan latar politik jam’iyyah NU dimulai dari terbentuknya Komite Hijaz (cikal bakal NU) pada 31 Januari 1926 untuk memperjuangkan kebebasan bermazhab di Tanah Suci dan pelestarian situs bersejarah di sana. Langkah high politics para Muassis NU mencegah Raja Ibnu Sa’ud yang akan “menghilangkan” jejak makam Rasulullah SAW dengan dalih pemurnian ajaran Islam dan seterusnya. Baca foto copy surat Raja Saud di Museum NU Surabaya.
Dilanjut dengan keterlibatan NU dalam perlawanan terhadap penjajah, hingga lahir Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Juga masuknya KH. Abdul Wahid Hasyim (ayahanda Gus Dur) sebagai anggota BPUPKI dan PPKI yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Puncaknya, NU bermetamorfosis menjadi partai politik pada 1952 – 1973.
Kemudian Muktamar NU 1984 di Situbondo menjadi titik balik. NU harus kembali ke Khittah 1926. Meski faktanya, khittah itu dimaknai dan dipraktekkan bebas oleh kalangan NU struktural. Buktinya, Gus Dur selaku aktor intelektual Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo, akhirnya, secara terbuka mendeklarasikan partai untuk Nahdliyin bernama PKB pada 23 Juli 1998.
Lalu apa hubungannya dengan Ahwa?
Sejarah mencatat, bahwa NU sejak kepemimpinan Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari tidak pernah dipilih oleh Ahwa, baik terhadap jabatan Rais Akbar (sekarang Rais Aam), maupun pada jabatan Ketua Umum Tanfidziyah. Semangatnya adalah pemilihan oleh Muktamirin melalui pemilihan langsung, yaitu aklamasi atau voting, kecuali pada pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah Muktamar ke 27 NU 1984 di Situbondo dan pemilihan Rais Aam di Muktamar ke-33 NU 2015 di Jombang, serta Muktamar ke-34 NU 2021 di Lampung.
Ada analisa menarik dari peristiwa terpilihnya Gus Dur melalui mekanisme Ahwa pada Muktamar NU Situbondo. Pertama, untuk menghentikan laju konflik internal NU antara kubu Situbondo dan Cipete. Kedua, sebagai cara paling elegant “melengserkan” Almarhum KH. Idham Cholid yang sudah mengakar puluhan tahun di PBNU. Buktinya, pada 2 (dua) Muktamar berikutnya, Gus Dur menang beruntun, yaitu pada Muktamar ke-28 NU 1989 di Krapyak, dan Muktamar ke-29 NU 1994 di Cipasung dalam pemilihan langsung (bukan Ahwa) paling dramatis sepanjang sejarah NU.
Sedangkan mekanisme Ahwa dalam menentukan siapa Rais Aam pada Muktamar Jombang melahirkan analisa, bahwa Ahwa merupakan cara halus untuk meredam pendukung Allahu yarhamh KH. Hasyim Muzadi yang hendak mencalonkan mantan Ketua Umum PBNU dua periode (1999-2004 dan 2004-2010) itu sebagai Rais Aam. Benarkah demikian? Hanya Allah SWT yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.
Untuk itu, penulis menyebut dua analisa di atas sebagai “politikul karimah Ahwa”, menjadikan Ahwa sebagai alat politik yang terhormat (?)
Kini, menjelang Muktamar ke-35 NU 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas – Jombang, Ahwa tetap berperan sebagai politikul karimah. Bedanya, ia tidak lagi dipakai untuk menghadang laju kandidat Rais Aam maupun Ketua Umum Tanfidziyah, tetapi untuk menjegal ajang transaksional “wani piro?” para tim sukses.
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pesona Muktamar pada Ormas manapun, termasuk NU, sessi pemilihan Ketua Umum adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bahkan penulis tahu sendiri kasak-kusuk sebagian peserta Munas dan Konbes NU 20 – 23 Juni 2026 di Ploso – Kediri, bahwa kalau pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah memakai Ahwa, maka Muktamar NU Agustus 2026 nanti lebih baik lewat Daring saja.
Walaupun begitu, penulis yang mengikuti sidang Komisi Organisasi pada Munas dan Konbes kemarin, mulai pagi hingga jelang dini hari tetap optimis, bahwa kekuatan politikul karimah Ahwa bakal sukses menghadang potensi Risywah (suap-menyuap) dalam pelaksanaan pemilihan pimpinan tertinggi NU. Semoga! Alfatihah.
*Syarif Thayib adalah santri, alumni pondok pesantren Jagasatru Cirebon.
