“Memang tidak ada yang salah dengan politik dinasti, tetapi memilih pemimpin daerah yang tidak memiliki kapabilitas atau memilih karena politik dinasti seperti sama saja menyerahkan nasib masyarakat ke orang yang salah.”
Oleh: Firman Arifin dan Umar Sholahudin*
PEPATAH “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya”, ternyata, tidak hanya “diturunkan’ ke anak biologis. Dalam dunia politik, bisa juga ke menantu, besan, relasi sampai perkoncoan lainnya.
Setelah mewabah dalam Pemilu legislatif 2019 kemarin, kini fenomena praktek politik dinasti juga mewabah di ajang kontestasi politik Pilkada 2020. Para kerabat atau seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat, baik pusat maupun daerah, ramai-ramai masuk bursa calon.
Tahun 2020 ini, ada 270 daerah yang akan mengadakan Pilkada serentak. Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Di Jawa Timur sendiri, ada 19 kabupaten/kota yang akan mengadakan pilkada serentak.
Secara geografis, fenomena praktek politik dinasti hampir menyebar di daerah-daerah tersebut. Sebut saja, di Jawa Timur, dari 19 kabupaten/kota, setidaknya 13 kabupaten/kota berpotensi melahirkan politik dinasti. Politik dinasti ini, bukan hanya dominasi satu atau dua partai, hampir semua partai besar pun ada.
Fenomena praktek politik dinasti hampir mulai dari calon anggota legislatif sampai calon kepala daerah. Pada Pemilu 2019, beberapa politisi produk politik dinasti atau ‘karbitan’ di antaranya Puan Maharani, Edhie Baskoro Yudhoyono, Pranada Surya Paloh, Ravindra Airlangga, dan beberapa politisi lainnya. Pasca pemilu, praktek politik dinasti bukannya surut, justru semakin pasang. Di Pilkada serentak 2020 ini pun, politik dinasti semakin kental.
Sebut saja misalnya, saat ini, ada empat anggota keluarga Presiden Jokowi yang mendaftarkan diri untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi sudah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wali Kota Solo melalui DPD PDIP Jateng.
Disusul Bobby Nasution, menantu Jokowi yang ingin maju sebagai Wali Kota Medan melalui partai PDIP dan Golkar. Ada lagi suami dari adik kandung Jokowi, Wahyu Purwanto juga akan maju di pemilihan Bupati Gunung Kidul. Dan Doli Sinomba Siregar yang merupakan paman Bobby untuk Tapanuli Selatan. Puteri Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin juga maju sebagai Bakal Calon Walikota Tangerang Selatan.
Pilkada di Jawa Timur pun, ada Firman Syah Ali keponakan Menkopolhukam RI Mahfud MD yang maju dalam Pilwali Surabaya. Walaupun dibantah oleh yang bersangkutan karena dirinya tidak pernah menyebut-nyebut nama Mahfud MD dalam proses silaturahimnya. Begitu juga Mahfud MD tidak pernah komentar tentang keponakannya yang sedang running Pilkada Surabaya tersebut.
Politik dinasti laiknya virus endemik, yang menyebar ke berbagai daerah dan Parpol.
Sentimen Publik
Melihat mewabahnya praktek politik dinasti di Pilkada 2020 ini, sebenarnya bagaimana respon atau sentimen publik, baik dunia maya maupun dunia nyata terhadap fenomena politik dinasti ini? Apakah politik dinasti akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara? Di dunia maya misalnya, para netizen menjawab pertanyaan ini melalui media sosial yang diolah menggunakan big data, Drone Emprit.
Data Drone Emprit yang dirangkum 15-22 Januari 2020, menunjukkan sebaran netizen yang mentwit politik dinasti terjadi hampir merata di seluruh Indonesia. Mulai dari Lhokseumawe (Aceh) sampai Waikabubak (NTT). Ada 3 besar kota yang “peduli” terhadap percakapan tentang politik dinasti, yakni Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Dari sebaran yang hampir merata di seluruh Indonesia ini, jumlah total data yang dihimpun Drone Emprit sebanyak 1.165 percakapan tentang politik dinasti. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi oleh sentimen negatif, yakni sebesar 57% (660 twit). Sementara sentimen positifnya 31% (356 twit), dan sisanya 13% (149 twit) bersikap netral.
Respon dan sentimen negatif juga ditunjukkan dengan data survei. Survei politik Pilkada di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang dilakukan Pemuda Muhamadiyah Jawa Timur, akhir 2019 dengan jumlah responden sebanyak 1066, menunjukkan, sebanyak 52,2% responden memberikan respon negatif atau tidak percaya, 32% percaya, dan sebanyak 10,8% bersikap tidak peduli atau netral, bahwa politik dinasti akan membawa kemajuan daerah.
Mengapa mereka tidak percaya dengan calon politik dinasti, sebanyak 29,6% karena alasan menghambat proses kaderisasi kepemimpinan, sedangkan terbesar kedua sebesar 27,4% karena calon politik dinasti berpotensi penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan. Dan sebanyak 15,1% responden menyebut kinerja kepala daerah hasil politik dinasti dinilai buruk atau tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Literasi Politik untuk Masyarakat
Dari dua data survei tersebut, memberi makna dan pesan yang sangat kuat, tentang, politik dinasti, bahwa meskipun secara hukum politik dinasti tidak dilarang, namun sebagian besar masyarakat memberikan respon dan sentimen negatif. Dan ini menjadi warning politik bagi parpol, dan terutama para pemilih agar lebih berhati-hati dan lebih rasional dalam menentukan pilihan politiknya di Pilkada 2020 mendatang.
Memang tidak ada yang salah dengan politik dinasti, tetapi memilih pemimpin daerah yang tidak memiliki kapabilitas atau memilih karena politik dinasti seperti sama saja menyerahkan nasib masyarakat ke orang yang salah. Pemilih seharusnya mendapatkan political literasi berupa pemahaman dan pengalaman mengenai sepak terjang dan track record calon kepada daerah yang akan diusung dan dipilih. Jangan lagi kita terjebak membeli kucing dalam karung.
Agar masyarakat pemilih tidak tertipu, tidak emosional, dan tetap bersikap rasional dan objektif adalah dengan ditunjukkan data dan fakta tentang dampak negatif dari praktek politik dinasti.
Pertama, politik dinasti tentu saja akan menghambat dan bahkan merusak sistem kaderisasi di Parpol.
Kedua, politik dinasti akan melahirkan oligarki politik, karena dalam sistem yang “ekslusif” tersebut hanya orang-orang “eksklusif” saja yang memiliki akses dan meraih tongkat estafet kekuasan, mirip sistem politik kerajaan. Praktek ini, tentu saja akan merusak prinsip-prinsip demokrasi.
Ketiga, secara faktual, politik dinasti lebih dekat dengan praktek penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan sarat dengan praktek korupsi. Data KPK menunjukkan, daerah-daerah yang ada politik dinastinya, sebagaian besar berujung pada praktek korupsi. Pelajaran yang paling nyata fenomenal adalah politik dinasti yang terjadi di Provinsi Banten, di mana ayah, anak, menantu, keponakan dan kerabat Gubernur Ratu Atut Chosiyah memegang berbagai lini kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif.
Dengan memahami data dan fakta serta dampak yang ditimbulkan dari praktek politik dinasti tersebut, dan kampanye masif tentang dampak negatif, serta literasi politik lainnya tentang politik dinasti, diharapkan akan memberikan kesadaran dan pemahaman politik semakin tinggi dan masyarakat semakin melek politik. Para pemilih semakin rasional dan objektif dalam menentukan pilihan politiknya.
Saat ini masih ada waktu yang cukup panjang bagi masyarakat pemilih untuk menentukan pilihan politiknya. Pilihan politik masyarakat yang diwujudkan dalam suatu bilik suara, kurang lebih lima menit, akan berdampak serius terhadap nasib pemilih sendiri, masyarakat lainnya dan nasib daerah lima tahun ke depan.
Karena itu, gunakan hak pilih kita secara rasional dan bertanggung jawab, pilihlah pemimpin daerah karena visi, misi, dan program kerja yang berkualitas, bukan karena faktor politik dinasti. Suara rakyatlah yang akan menentukan arah perubahan dan perbaikan bangsa dalam lima tahun ke depan. Pemilih yang cerdas insya Allah akan menghadirkan Pilkada dan pemimpin daerah yang berkualitas. Salah pilih, bisa wassalam! (*)
*Firman Arifin adalah Dosen PENS, Kandidat Doktor Big Data di Teknik Elektro ITS dan Umar Sholahudin adalah Dosen UWK, Kandidat Doktor Ilmu Sosial FISIP di Universitas Airlangga Surabaya.
