JAKARTA | duta.co – Gelombang massa aksi mulai membesar. Setidaknya itu bisa dilihat dari aksi mengawal laporan dugaan kecurangan pemilu saat memadati Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019) siang
Sekitar pukul 13:30 WIB massa yang didominasi berpakaian putih-putih mulai berdatangan dan langsung bergabung ke massa aksi lainnya. Mereka terlihat membawa bendera merah putih dan spanduk dari berbagai macam tulisan”Tugasmu mengayomi, Pak Polisi Pak Polisi jangan ikut kompetisi,” begitu seru massa.
Massa terlihat terus berdatangan memadati depan gedung Bawaslu RI. Selain itu, kondisi lalu lintas lumpuh total yang melintas di depan ratusan massa yang telah hadir.
Di tengah-tengah massa ada belasan emak-emak yang mengaku dari Bogor, Jawa Barat turut hadir di depan Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat guna mengikuti pengawalan laporan dugaan kecurangan Pemilu 2019, Jumat (10/5).
Emak-emak berdiri di depan pagar kawat yang melintang di gedung Bawaslu RI. Hadirnya emak-emak menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di Jalan MH. Tamrin, Jakarta Pusat karena menggunakan pengikat kepala daun berwarna hijau.
Tak sedikit pejalan kaki yang lewat ingin berswafoto bersama emak-emak tersebut. Selain berdiri di depan kantor Bawaslu, emak-emak juga melakukan salawat nabi Muhammad saw sembari menunggu massa aksi lainnya yang sedang menuju ke lokasi.
Berjuang perlu pengorbanan. “Kami dari Bogor naik Transjakarta mas,” ucap salah satu peserta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/5).
Ada Neno Warisman dan sejumlah tokoh berorasi. Tampak pula Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak yang menegaskan aksi ini dimaksudkan untuk mengawal pelaporan BPN Prabowo-Sandiaga atas dugaan kecurangan Pemilu.
“Kami harap Bawaslu, KPU, dan aparat agar benar-benar membuktikan Pilpres 2019 berjalan jurdil. Umat tak akan resah, gelisah, marah tatkala kejujuran sudah terbuka. Kami harap Bawaslu terbuka mau verifikasi temuan-temuan dan hitung secara manual bersama BPN-TKN agar setelah Pemilu keluar pemimpin yang adil, ini penting,” ujar Yusuf Martak.
Pembuktian dugaan kecurangan, menurutnya, harus dilakukan secara transparan sesuai dengan aturan. Tapi Yusuf Martak meminta agar persatuan tetap dijaga. “NKRI harus berdaulat utuh tak boleh pecah kita harus pertahankan, semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Kiat rukun kembali setelah kejujuran dan keadilan dibuktikan di depan hukum,” sambungnya. (rmol.dtc)
