Gus A'am Wahib (kiri) dan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas ketika ditemui di Kantor MUI Pusat, Jakarta (14/5). (GATRA/Ardi Widi Yansyah/re1)

JAKARTA | duta.co – Keresahan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas menyaksikan perlakuan polisi terhadap Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), lalu membandingkan (masalah yang sama) di Ormas NU, mendapat perhatian H Agus Solachul A’am Wahib.

Ketua Umum Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN) ini, sepakat bahwa keadilan belum tegak, terutama menyangkut politik. Hukum masih rasa penguasa, keadilan jauh panggang dari api.

“Sekarang, polisi kesannya menjadi alat penguasa. Siapa saja yang tidak sejalan dengan penguasa, menjadi target tersangka. Yang dekat penguasa, aman. Kami bisa memahami keresahan tokoh Muhammadiyah ini,” jelas Gus A’am Wahib, kepada duta.co, Rabu (15/5/2019).

Menurut Gus A’am Wahib, hari ini pekerjaan berat pemerintah (polisi) adalah membuktikan tegaknya keadilan. Penetapan tersangka Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), dalam kasus kasus pencucian uang dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS), semakin menguatkan dugaan tebang pilih.

Salah seorang Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas kepada gatra.com mengomentari panggilan terhadap Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), seorang kader Muhammadiyah yang menjadi Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) terkait kasus pencucian uang dana Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) merupakan bentuk ketidakadilan.

“Coba berani nggak (polisi) periksa orang NU (Nahdhatul Ulama)? Mereka kan juga menghimpun dana umat,” tegas Sekretaris Jenderal MUI tersebut kepada gatra.com yang diunggah Rabu (15/5/2019).

Ia juga menyayangkan banyaknya pendukung pasangan calon 02 (Prabowo-Sandi) yang kasusnya diproses secara hukum. Anwar menjelaskan bahwa penegak hukum bukan aparat pemerintah, melainkan aparat negara.

“Jadi, dalam bertindak tidak tebang pilih. Kalau tebang pilih berarti tidak tegak. Kalau keadilan tidak tegak, jangan bermimpi perdamaian akan tegak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini aparat hukum malah jadi aparat pemerintah. Ini membuat Indonesia berada dalam persimpangan jalan menuju kedamaian.

“Kalau mau damai tegakkan hukum secara adil, jangan diskriminatif. Penguasa mengabdi pada masyarakat. Bukan masyarakat yang tunduk pada penguasa. Masyarakat tunduk pada keadilan. Penguasa juga tunduk pada keadilan,” tegasnya.

“Ketika menegakkan hukum, harus adil. Jangan tajam ke bawah tumpul ke atas. Kalau tajam ke bawah, tumpul ke atas, tunggu waktunya. Ibarat bunga menunggu matang jatuh,” ujarnya. (gtc)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.