JOMBANG | duta.co — Keputusan pembatalan relokasi RSUD Jombang memantik tanda tanya di ruang publik. Bukan hanya karena rencana lama itu sudah menghabiskan anggaran kajian dari pajak rakyat, tetapi juga karena arah kebijakan tiba-tiba berubah, relokasi dibatalkan, diganti rencana pembangunan gedung baru 10 lantai di lahan bekas Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang dengan estimasi biaya Rp400 miliar.
Di tengah pemberitaan yang masif terkait rencana besar itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jombang Rahmat Agung Saputra, dirinya mengetahui proses itu sejak awal karenanya dirinya juga menjadi anggota pansus dalam relokasi RSUD dan rencananya pada hari Kamis 23 April akan memanggil pihak terkait.
“Segera akan kami panggil,” ujarnya saat dikonfirmasi duta.co. Selasa (21/4).
Bagi Rahmat, ini bukan sekadar soal teknis bangunan atau lokasi. Ini menyangkut konsistensi perencanaan. Sebab dalam proses relokasi sebelumnya, RSUD telah melakukan kajian serius yang juga dibiayai oleh uang APBD.
“Ini harus segera diluruskan. Dalam perencanaan relokasi itu sudah ada anggaran yang keluar tidak sedikit untuk kajian,” tegas mantan aktivis mahasiswa itu. Sembari menegaskan. “Yang jelas, pihak RSUD akan kami panggil.” ujar politikus muda Partai Golkar.
Seperti berita duta.co sebelumnya. Jejak rencana yang pernah disiapkan kembali ke Mei 2023. Saat itu, Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSUD menyampaikan kepada media bahwa pembangunan RSUD di lokasi baru direncanakan mulai 2024. Masterplan disebut sudah siap.
Bahkan pada 25 Mei 2023, RSUD melakukan pengadaan masterplan lokasi baru melalui paket lelang dengan pagu Rp725 juta, dan nilai kontrak Rp699.423.000. Saat itu, manajemen RSUD menegaskan site plan tersedia, dan pembiayaan pembangunan diusulkan melalui APBN dengan estimasi kebutuhan Rp400–600 miliar.
Narasi yang dibangun kala itu jelas RSUD akan pindah, ruang lama dianggap tak lagi memadai, dan lokasi baru dinilai lebih representatif. Namun dua tahun berselang, arah itu berbelok. Pada 7 Oktober 2025, usai rapat paripurna di DPRD, Warsubi menyampaikan bahwa relokasi resmi dibatalkan. Pemerintah memilih mengoptimalkan RSUD di pusat kota.
Keputusan itu diperkuat pernyataan Direktur RSUD dr. Puji Umbaran, M.KP pada 10 April 2026 kepada duta.co yang menyebut akan membangun gedung 10 lantai di atas lahan eks Dinkes berukuran kurang lebih 25 × 150 meter. Gedung itu direncanakan menampung layanan rawat jalan, rawat inap, penunjang medis, parkir kendaraan, hingga food court, dengan estimasi anggaran Rp400 miliar. (din)
