Rofik, Biro Pres PKC PMII Kalbar. (FT/IST)

POTIANAK | duta.co —  Pemprov Kalbar diminta tidak ‘slintutan’ soal duit. Ada keganjilan yang dirasakan, Pemprov yang telah memperoleh prediket WTP ((Wajar Tanpa Pengecualian) lima kali berturut-turut, tiba-tiba pertengahan semester 2018, dikabarkan APBD terancam defisit alias tekor.

Tidak heran, kalau banyak pihak heran, tidak terkecuali PKC PMII Kalbar. Bahtiar, Biro Hukum dan Kajian Publik PMII Kalbar mendesak agar Pemprov professional dalam mengelola duit rakyat.

“Kami telah membaca di media penjelasan Pj Gubernur Kalbar terkait APBD yang berpotensi defisit, salah satunya karena pembagian THR kepada SKPD. Namun perlu dipertanyakan secara mendalam terkait pengelolaan keuangan daerah tersebut,” jelas Bahtiar dan sejumlah aktivis PMII, Selasa (31/7/2018).

Menurut Bahtiar, semestinya antara pagu belanja dengan pengeluaran sudah bisa diprediksi dari awal. Bahkan biasanya ada anggaran cadangan, ini malah potensi defisit. “Ini lucu. Khawatirnya bukan malah berpotensim tapi justru sudah defisit,” tambahnya.

Menurutnya, pengelolaan anggaran harusnya dari awal perencanaan sudah matang. Bahkan ada DPRD sebagai mitra kerja. “Kalau semua sesuai perencanaan, tidak aka nada defisit,” tambahnya.

Bahtiar juga meminta kepada BPK RI untuk turun langsung dan memeriksa terkait kondisi yang terjadi di Pemrov. Ia juga menegaskan jika kasus ini belum clear, PMII tidak segan-segan untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasi masyarakat guna mempertanyakan secara langsung kepada Pemrov. (fik)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry