SURABAYA I duta.co – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur menargetkan peningkatan perolehan suara pada Pemilu 2029 hingga menembus angka dua digit. Target tersebut disampaikan dalam kegiatan media gathering bersama sejumlah wartawan di kantor DPW PKS Jatim, Surabaya, Rabu (11/3/2026).
Ketua DPW PKS Jawa Timur Bagus Prasetia Lelana yang didampingi Sekretaris DPW Muhamad Syadid menjelaskan bahwa sebagai partai politik, PKS memiliki target jelas dalam menghadapi kontestasi pemilu, baik untuk pemilihan legislatif maupun eksekutif.
Bagus mengatakan, target tersebut merupakan amanah dari Musyawarah Nasional (Munas) PKS yang menekankan pentingnya peningkatan perolehan suara partai di berbagai wilayah.
“Sebagai partai politik, PKS tentu memiliki target. Dalam kepengurusan saat ini, kami menetapkan target untuk legislatif maupun eksekutif. Sesuai amanah Munas, PKS menargetkan pertumbuhan dua digit atau two digit growth pada pemilu mendatang,” ujar Bagus.
Ia menjelaskan, saat ini perolehan suara PKS di Jawa Timur masih berada pada kisaran satu digit. Pada pemilu sebelumnya, PKS meraih sekitar 6 persen suara di tingkat nasional, 4,3 persen di tingkat provinsi, serta sekitar 6,2 persen di tingkat kabupaten/kota.
Karena itu, PKS Jawa Timur menargetkan peningkatan perolehan suara hingga mencapai 10 persen pada Pemilu 2029.
“Melihat dinamika politik di Jawa Timur yang sangat kompetitif dengan karakter pemilih yang beragam, kami menilai target 10 persen masih realistis untuk dicapai,” jelasnya.
Apabila target tersebut tercapai, PKS memperkirakan dapat meraih sekitar delapan kursi DPR RI dari daerah pemilihan di Jawa Timur. Saat ini, terdapat 87 kursi DPR RI yang diperebutkan dari 11 daerah pemilihan di provinsi tersebut.
“Jika dihitung, 10 persen dari 87 kursi itu sekitar 8,7 kursi. Karena itu kami menargetkan sekitar delapan kursi DPR RI dari Jawa Timur,” kata Bagus.
Selain fokus pada pemilihan legislatif, PKS juga mulai memetakan peluang politik untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur mendatang. Namun, Bagus menegaskan bahwa partainya kemungkinan tetap akan menjalin koalisi dengan partai lain.
Hal itu karena jumlah kursi PKS di DPRD Jawa Timur saat ini masih sekitar lima kursi, sehingga belum memenuhi syarat untuk mengusung calon gubernur secara mandiri.
“Untuk Pilgub Jawa Timur, kemungkinan kami tetap berkoalisi dengan partai lain karena jumlah kursi PKS di DPRD Jatim belum cukup untuk mengusung calon sendiri,” ujarnya.
Bagus juga menyinggung potensi perubahan sistem pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024. Jika skema tersebut diterapkan, pemilu nasional dan pemilu lokal berpeluang digelar secara terpisah.
Dalam skenario itu, Pemilu 2029 hanya akan memilih Presiden, DPR RI, dan DPD. Sementara pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota kemungkinan digelar dalam pemilu lokal sekitar tahun 2031.
“Jika skema tersebut berlaku, pemilu nasional akan dilaksanakan lebih dahulu pada 2029, kemudian sekitar dua hingga dua setengah tahun setelahnya baru digelar pemilu lokal,” jelasnya.
Meski demikian, Bagus menegaskan bahwa dinamika politik dan sistem pemilu masih sangat mungkin berubah. Karena itu, PKS saat ini lebih fokus pada penguatan konsolidasi organisasi dan memperluas basis dukungan masyarakat.
“Politik selalu dinamis. Yang paling penting bagi kami adalah memperkuat konsolidasi internal dan memperluas dukungan masyarakat agar target pada Pemilu 2029 dapat tercapai,” pungkasnya. (zi)
