BLITARÂ | duta.co – Kondisi pilihan wali kota Blitar mulai memperlihatkan friksi sesama partai. Salah satunya munculnya penolakan pengurus DPC PKB Kota Blitar yang mengusulkan pasangan Hendry – Yasin sebagai pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Blitar.
Tidak tanggung – tanggung seluruh ranting DPC PKB Kota Blitar kompak mendesak ketua untuk berlaku trasparan dalam proses pemunculan nama calon walikota.
Situasi di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Blitar kian memanas. Ancaman bakal terbelahnya dukungan pada Pilkada atau Pilwali 9 Desember 2020 nanti kemungkinan bukan isapan jempol semata. Pasalnya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Blitar tetap bersikukuh sudah meminta petunjuk kepada Dewan Pimpunan Wilayah (DPW) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) soal pasangan Hendry – Yasin.
Kondisi itu ternyata berbanding terbalik dengan keinginan mayoritas pengurus dan sesepuh PKB Kota Blitar yang menolak beredarnya isu pasangan Hendry – Yasin sebagai calon Wali Kota dan Wakil Walikota pada Pilkada 2020. Adanya anggapan bahwa tidak ada niatan untuk menjalin komunikasi maupun kordinasi, mayoritas pengurus dan sesepuh PKB kembali melakukan pembahasan internal, Minggu 28 Juni 2020 malam untuk menentukan langkah selanjutnya.
 Wakil Ketua DPC PKB Kota Blitar, Tantowi mengatakan, sampai detik ini ternyata ranting dan pengurus anak cabang (PAC) tidak pernah diajak musyawarah membahas terkait Pilwali 2020. Padahal pihaknya menghendaki untuk akti dan sowan kepada Nahdlatul Ulama’ (NU). Namun disisi lain, ternyata tim sembilan juga tidak pernah terbentuk.
“Kita mendorong agar DPC menjalakan tugas sebagai partai untuk membentuk tim sembilan. Dimana salah satu unsur terbesar yang dominan adalah dari unsur NU,” ujarnya.
Kalau berbicara NU, lanjut Tantowi, didalamnya ada sesepuh, para masayu yang akan diwakili oleh syuruah. Setelah itu sebagai pelaksana keorganisasian ada yang namanya tanfidiyah. Selanjutnya yang mewakili unsur NU perempuan itu adalah muslimat, serta fatayat. Kemudian kader generasi muda di NU itu adalah anshor.
“Nah itu semua selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses penjaringan aspirasi yang berangkat dari NU dan banom-banomnya,” tungkasnya.
Untuk diketahui, munculnya isu pengajuan rekom Hendry – Yasin membuat kalangan pengurus dan sesepuh PKB melakukan penolakan. Pasalnya, proses pengusulan nama untuk menjadi calon walikota dan wakil walikota dinilai tidak sesuai dengan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART). (ndi)
