LAMONGAN | duta.co – Keluhan terkait pungutan sumbangan dan penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) mencuat di SMA Negeri 1 Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Seorang wali siswa mengaku dana PIP sebesar Rp1,8 juta yang seharusnya diterima siswa tidak diberikan secara utuh, melainkan digunakan untuk membayar sumbangan melalui komite sekolah.

Keluhan tersebut mencuat di tengah pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pendidikan negeri yang dapat diakses masyarakat tanpa beban biaya pendidikan.

Wali siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kembangbahu tersebut mengungkapkan, sebelumnya pihak sekolah menyampaikan besaran sumbangan sebesar Rp3 juta. Namun, belakangan nominal tersebut disebut turun menjadi Rp2 juta.

“Sebelumnya diumumkan kalau sumbangan dikenakan Rp3 juta. Tapi saat ini turun jadi Rp2 juta,” kata wali siswa kepada wartawan, Selasa (29/9/2026).

Menurutnya, karena dana PIP sebesar Rp1,8 juta digunakan untuk pembayaran sumbangan, dirinya justru masih memiliki tunggakan sebesar Rp200 ribu. Dengan demikian, tidak ada dana PIP yang diterima untuk kebutuhan siswa.

“Dengan permintaan tersebut, saya masih punya tunggakan bayar sumbangan sebesar Rp200 ribu, karena yang Rp1,8 juta diambilkan semua dari PIP. Jadi kami gak nerima sisa apa-apa,” ujarnya.

Wali siswa tersebut mengaku kondisi itu cukup memberatkan. Terlebih, sebelumnya dirinya telah menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa kepada pihak sekolah dengan harapan mendapatkan keringanan.

Namun, besarnya nominal sumbangan yang dibebankan membuat dirinya mempertanyakan keberadaan dan fungsi SKTM tersebut.

“Saya sudah menyerahkan SKTM dan berharap mendapat keringanan. Tapi dengan adanya besaran pungutan seperti ini, saya berpikir seolah-olah surat dari desa itu tidak berlaku,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan alasan yang diterimanya terkait dana PIP yang tidak diberikan kepada siswa. Menurutnya, pihak sekolah khawatir apabila dana tersebut diberikan kepada orang tua, uang itu justru digunakan untuk kebutuhan lain.

Bagi wali siswa tersebut, alasan itu seharusnya tidak menghilangkan hak orang tua untuk mengetahui secara jelas penggunaan dana yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan anak.

“Harusnya kami juga bertanya untuk apa saja uang kami itu? Berapa kegunaannya? Kalaupun untuk uang gedung, mana bangunannya? Maka dalam hal ini, komite maupun pihak sekolah harus jelas dan transparan,” tegasnya.

Ia berharap pihak sekolah dan komite memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penarikan sumbangan, penggunaan dana, serta mekanisme penyaluran bantuan PIP kepada siswa penerima.

Pasalnya, menurut dia, bantuan PIP merupakan bantuan pendidikan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan siswa, sementara persoalan sumbangan sekolah semestinya juga dijelaskan secara transparan kepada wali siswa.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Kembangbahu, Yanto Hermawan, saat dikonfirmasi awak media melalui pesan instan maupun sambungan telepon seluler hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan. (ard)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry