JAKARTA | duta.co – Pimpinan KPK telah menyetujui pengunduran diri Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK Dedie A Rachim. Dedie akan maju di Pilkada Kota Bogor 2018 mendampingi petahana Bima Arya Sugiarto.
“Pak Dedie mengajukan pengunduran diri kemarin dan telah diproses hari ini,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Syarif di Jakarta, Jumat (29/12).
Laode memberi pesan khusus agar Dedie. Salah satunya agar tetap menjaga integritasnya yang selama ini dipegang. “Kepada Pak Dedie dipesankan, nilai-nilai integritas yang dijalankan selama di KPK harus dijalankan juga di luar KPK,” tegasnya.
Pengunduran diri Dedie diyakini itu tidak akan berpengaruh banyak terhadap kinerja KPK. Alasannya, banyak yang bisa menjalankan tugas yang selama ini dilakukan Dedie. Sedangkan untuk penggantinya, akan dilakukan melalui sistem perekrutan internal maupun eksternal KPK. “Seperti biasa akan dibuka pada internal atau eksternal yang memenuhi syarat,” ucap Syarif.
Untuk diketahui, melalui akun instagramnya, Bima pun memposting foto dirinya bersama ratusan warga melalui akun instagramnya. Ia menuliskan keterangan foto meminta izin dan doa dari warga untuk melanjutkan perjuangan membenahi Kota Bogor.
Berikut bunyi keterangan fotonya “Hari ini Jumat 1 Desember 2017, 12 Rabiul Awal 1439 H, dengan memohon Ridho Allah SWT, perkenankan saya Bima Arya, meminta izin dan doa dari warga Kota Bogor untuk melanjutkan ikhtiar dan perjuangan saya membenahi Kota Bogor yang kita cintai. Kerja belum selesai. Insya Allah saya tidak kemana mana. Hati saya di Bogor, selalu. Bogoh Ka Bogor. La Hawla wa Laa Quwatta Illa Billah”.
Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung langkah Dedi tersebut. Menurut dia, dalam keikutsertaan Dedi dalam kontestasi Pilkada membawa perubahan pemerintahan dari sikap kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Mantan ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan atau jasa Pemerintah (LKPP) itu juga menyebut dukungan terhadap Dedi juga disuarakan pimpinan lainnya. “Pimpinan KPK setuju, merestui, dan mendukung agar bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bersih serta bebas KKN di kota Bogor,” ujar Agus, Jumat (29/12).
Alasan Bima Arya dan PAN
Bima Arya memilih Dedie A Rachim sebagai pasangan dengan alasan Dedie adalah tokoh nasional yang bisa mewujudkan birokrasi Indonesia. “Kang Dedie adalah salah satu putra terbaik Kota Bogor yang berkiprah di skala nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi di Indonesia,” kata Bima saat dihubungi, Jumat (28/12).
Sementara Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto keputusan meminang Dedie untuk mendampingi Bima Arya akan dikomunikasikan dengan partai koalisi. Sebagai partai yang menaungi Bima, PAN akan segera mengkomunikasikannya dengan deret partai koalisinya yakni Gerindra dan PKS.
“Ya itu memang salah satu yang Bima laporan ke DPP. Calon wakil wali kota salah satunya itu (Dedie). Kita minta dikomunikasikan dengan partai koalisi,” kata Yandri ketika dikonfirmasi terpisah.
Yandri belum bisa memastikan apakah koalisi akan setuju dengan usulan dari Bima tersebut. Namun kata anggota komisi II DPR ini, keputusan tersebut merupakan jalan tengah yang diambil Bima sebagai petahana. Mengingat partai koalisi juga banyak mengajukan calon wakil untuk Bima.
“Ya itu mungkin jalan tengah menurut bima. Dari kalangan profesional kan. Mungkin itu kesepakatan antar koalisi, saya belum tahu persisnya,” tandasnya.
Satgas Antipolitik Uang
Sementara itu, Polri bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) jelang Pilkada serentak 2018. Tujuannya mengawasi adanya praktik politik yang berpotensi pada pesta demokrasi tahun depan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sudah melakukan komunikasi dengan KPK untuk membentuk Satgas tersebut.
“Saya sudah sampaikan pada pimpinan KPK. ‘Pak kita buat saja tim bersama’. Nanti Mabes Polri bikin khusus Satgas money politics, Satgas pungli,” kata Tito saat memaparkan hasil kinerja akhir tahun di Gedung Rupatama Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/12).
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menjelaskan, Satgas ini nantinya akan dibentuk atau dipimpin oleh jenderal bintang tiga. Yaitu Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.
“Nanti menyangkut sosok yang tidak bisa kena UU KPK, ditangkap oleh KPK serahkan kepada kami. Begitu juga kalau yang ditangkap kami bisa ditangani KPK, kami serahkan,” jelasnya.
Alasan pembentukan Satgas ini, Tito mengungkapkan, karena melihat masih banyaknya kasus politik uang. Dia menjelaskan, hal tersebut yang menyebabkan biaya tinggi untuk menjadi seorang kepala daerah. hud, mer
