“Dan yang mengerikan, beberapa kiai yang bertoleransi tinggi terhadap pelanggaran, politik uang dan kecurangan, justru berbusa-busa ikut mengarahkan rakyat agar memenangkan Capres 01.”

Oleh: Choirul Anam *

KECURANGAN KPU bisa dibuktikan lagi ketika 18 parpol mengikuti verifikasi faktual. Tiga hari menjelang pleno KPU memutuskan parpol lolos peserta pemilu, saya dan beberapa pimpinan parpol diundang berdiskusi oleh komunitas jurnalis peduli pemilu, di Media Centre KPU, Jl. Imam Bonjol, guna memprediksi parpol mana saja yang akan lolos sebagai peserta pemilu 2014.

Saya tegaskan kepada para wartawan waktu itu, bahwa parpol yang akan diloloskan hanya 9+1= 10 parpol yang boleh mengikuti pemilu 2014. Mereka lalu mendesak saya untuk membuka dari mana info tersebut? Saya jawab, dari sumber yang bisa dipercaya karena dia sangat dekat dengan kalangan oligarki.

Berapa jumlah parpol yang bisa ikut pemilu sudah diputus para oligark bersama rezim dan parpol berkuasa, jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. KPU hanya bekerja sesuai perintah rezim tetapi harus dikesankan seolah melaksanakan tahapan pemilu secara bersungguh-sungguh.

Dan terbukti, pada pleno KPU RI Senin, 7 Januari 2013, diputuskan jumlah parpol yang dinyatakan lolos menjadi peseta pemilu 2014 sebanyak 10 parpol. Sembilan parpol berkuasa di Senayan dan satu parpol baru, yaitu partai Nasdem. Sedangkan 24 parpol lainnya dinyatakan tidak lolos.

Pimpinan 24 parpol lalu membentuk Aliansi Parpol Penegak Konstitusi (AP2K) dipimpin Ketua Umum PKPI yang juga mantan Gebernur DKI Jakarta Sutiyoso. Bang Yos segera menggelar rapat di kantornya untuk menempuh jalur hukum ke MK atau MA. Saya tegaskan lagi dalam forum itu, upaya apapun dari AP2K akan sia-sia belaka, karena penetapan 9+1 itu merupakan keputusan tingkat dewa antara para oligark dan rezim.

Ada yang menyoal apa pentingnya oligarki ikut campur? Saya bilang baca saja buku Oligarki Jeffrey A. Winters (2011). Motif utama oligarki tiada lain untuk mengamankan kekayaannya di bumi pertiwi ini. Kalau masih tidak percaya, coba saja  bertanya kepada Akbar Faisal.

Delegasi AP2K kemudian berusaha menemui Akbar Faisal, politisi Hanura, yang (kala itu) dinilai memiliki integritas dan cara berfikir konstitusional. Benar, Akbar pun menyambut dengan ramah tanpa basa-basi dan bahkan mengajak bicara dari hati ke hati. Dia mengatakan bahwa revisi UU Pemilu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hanura pun sudah dalam posisi harus setuju, karena parpol peserta pemilu 2014 sudah ditentukan 9+1. Sembilan parpol Senayan (sudah dijamin aman) dan satu partai baru, yaitu Nasdem.

Tapi kenapa PBB (Partai Bulan Bintang) selalu saja diloloskan di detik-detik terakhir (baik pemilu 2014 maupun 2019). Itulah anehnya, karena tidak ada yang tahu senjata apa yang pergunakan Prof. Yusril Ihza Mahendra untuk menggedor pintu penguasa, sehingga PBB selalu bisa lolos menjelang finish. Tapi meski diloloskan, perolehan suara PBB tidak pernah bergerak dari 1,8% alias tidak lolos parliamentary threshold. Itulah permainan kedaulatan bangsa yang diperankan KPU RI, yang harus dikesankan seolah-olah sebagai institusi independen.

Marilah kita lihat dari awal tahapan pemilu 2019, hari “H” hingga pasca coblosan. Apa yang terjadi sesungguhnya bisa dilihat dengan mata telanjang, bahwa pemilu 2019 adalah pemilu paling sadis memasung peradaban dan kedaulatan rakyat, dan diduga kuat KPU diperankan sebagai “algojo” rezim.

Pada awalnya, KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual 16 parpol lolos sebagai peserta pemilu 2019. Ada beberapa parpol baru yang amat mudah lolos seperti PSI misalnya. Apakah benar partai baru lolos berdasar verifikasi faktual KPU? Jangan mudah percaya! Mana ada partai baru gembar-gembor akan menghapus perda syari’ah dan menuduh partai oposisi hanya pintar mengkritik pemerintah tetapi tidak memberikan solusi? Jadi, partai bau kencur itu diduga sengaja dipasang dan diloloskan KPU untuk mengganggu oposisi dan memuluskan petahana.

Lalu untuk Capres, jauh hari sudah diatur para oligark hanya untuk Capres tunggal (Jokowi). Caranya, dengan mematok PT (Presidential Threshold) 20 %, atau 25% dari total suara perolehan parpol pengusung pada pemilu 2014. Padahal, perolehan suara pemilu 2014 sudah digunakan untuk Pilpres tahun itu juga. Nalar kritis publik pun tidak diberi ruang untuk mempersoalkan. Ada memang, pihak yang coba mengajukan review PT 20% itu ke MK (Mahkamah Konstitusi). Tapi MK pun tidak kuasa membatalkannya.

Pendeknya, rakyat dipaksa untuk menyaksikan adegan unik tampilnya Capres 01 yang, adalah juga orang nomor 1 di Republik ini, yang memiliki kekuasaan untuk menggerakkan roda birokrasi, memerintahkan seluruh aparat pemerintah (mulai dari menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kades dan bahkan RT-RW) untuk memenangkan petahana agar bisa dua periode. Selain itu, institusi netral seperti Polri (diakui atau tidak) dipaksa ikut membuka jalan memenangkan petahana. Cukup? Belum juga!

Pakar IT dari ITS, Agus Maksum, mengungkap, Kemendagri menambah DPT (Daftar Pemilih Tetap) siluman pemilu serentak sebesar 31 juta jiwa. Apakah ini termasuk pemilih gila, belum diketahui kepastiannya. Tatapi ada kabar viral, jutaan orang tidak waras mencoblos Capres 01.

Mengerikan! Dan jauh sebelum itu, sejumlah lembaga survei terus menerus merilis tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah di atas angka 70%. Padahal, rakyat pada umumnya, justru merasakan sebaliknya. Rakyat merasakan hidup semakin susah, harga bahan pokok melonjak-lonjak, BBM naik, listrik naik, PBB (Pajak Bumi Bangunan) mencekik, dan 10 juta lapangan kerja yang dijanjikan tidak ada wujudnya. Mobnas kebanggaan yang diberi nama “Mobil SD eh ..SMK” juga tak pernah mengaspal. Pertumbuhan ekonomi nasional yang dijanjikan 8%, hanya merangkak-rangkak di sekitar angka 5%.

Dan anehnya lagi, dalam suasana kehidupan serba susah itu, lembaga survei justru semakin gencar merilis tingkat elektabilitas petahana meroket dan tak tertandingi. Lalu  disimpulkan, Capres petahana tiada lawan yang bisa mengalahkan, sehingga dipasangkan dengan “sandal jepit pun” dijamin pasti menang. Tapi anehnya, ketika diumumkan sebagai Capres 01 tidak juga mengembil cuti. Sehingga, statusnya menjadi Capres yang juga merangkap (sebagai) Presiden RI. Perintah Presiden kepada aparat birokrasi dan juga ASN serta alat keamanan negara, pasti dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitasnya.

Sebagai anak bangsa berdaulat, patut bersyukur ada sosok Capres 02 Prabowo Subianto yang berani berseru: merebut kembali kedautan bangsa dan negara agar rakyat Indonesia bisa merasakan hidup berkeadilan dan berkemakmuran. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada hujan dan tidak pula angin, Jenderal (pur) TNI Luhut Binsar Panjaitan langsung berseru: Awas ada kelompok radikal yang akan mengganti Pancasila. Disusul Jenderal (Pur) AM. Hendropriyono lebih sangar lagi: Hati-hati ada pihak yang akan mendirikan Negara Khilafah. Meski seruan tidak ditujukan langsung kepada Capres 02, tapi rakyat bisa merasakan bahwa yang dimaksud adalah  agar rakyat jangan memilih Prabowo. Berbahaya!

Bukan cuma itu, ketika memasuki hari kampanye, lokasi kampanye Capres 02 seringkali dipindahkan ke tempat lain dengan berbagai macam alasan. Bahkan, pesawat yang ditumpangi Capres 02 seringkali tidak diperbolehkan mendarat di bandara yang semestinya. Paling sadis, ketika pesawat Capres 02 hendak take off mendadak direm dan harus kembali memutar di landasan pacu, karena ada tiga jenis pesawat tempur terbang menghalanginya. Pendeknya, Capres 02 dicegat dari berbagai penjuru agar tidak bisa menang. Dan sudah diserimpung semacam itu, masih juga dituduh melakukan kecurangan. Terlalu, kata Bang Haji Romo Irama.

Di Jawa Tengah, gerakan memasung kedaulatan rakyat semakin gila. Bawaslu Jateng memutuskan deklarasi pemenangan Capres 01 yang dilakukan Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah (Bupati/Walikota se- Jateng) melanggar aturan netralitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015. Tapi apakah ada tindak-lanjut dari yang berwenang? Jelas tidak mungkin, karena Capres 01 adalah juga Presiden RI. Siapa berani? Buktinya, politik uang di Jateng semakin terang-terangan. KPK justru melakukan OTT di Jateng dengan bukti ratusan ribu (mungkin bisa jutaan) amplop berisi uang untuk serangan fajar. Sampai kemudian KPK perlu memberikan anjuran: agar tidak memilih calon pemimpin yang bagi-bagi uang dan sembako.

Di Jawa Timur lebih gila lagi. Asas netralitas pemerintah tidak berlaku di wilayah ini. Mulai dari geburnur, bupati/walikota, camat, kades/lurah dan RT-RW menggiring rakyat untuk kemenangan Capres 01 dengan membentuk zona-zona basis dan membagi-bagi uang serta sembako. Diduga kuat aparat kepolisian ikut mengatur pertemuan-pertemuan dengan menyediakan trasportasi dan uang saku. Pembesar dari Jakarta terjun langsung ke Jatim seperti Jenderal (Pur) TNI Luhut Binsar Panjaitan dengan membagi-bagi amplop yang dianggap sebagai bisyarah silaturrahim biasa.

Dan yang mengerikan, beberapa kiai yang bertoleransi tinggi terhadap pelanggaran, politik uang dan kecurangan, justru berbusa-busa ikut mengarahkan rakyat agar memenangkan Capres 01. Hadis sahih la’ana Allahu al-raasyii wa al-murtasyii wa al-raaisya al-ladzi yamsyii dilupakan begitu saja.

Panglima TNI dan Kapolri ikut pula membagi-bagikan sembako di Jatim dibalut untuk korban bencana, namun terlihat ada baliho Capres 01. Sehingga, hampir seluruh polres dan polsek se-Jatim, diduga meniru apa yang dilakukan Kapolri. Rakyat miskin tentu senang menerima uang dan sembako. Tetapi pemberian sembako dan uang untuk menggiring suara rakyat memilih Capres 01, sama halnya memasung peradaban dan kedaulatan itu sendri.

Dugaan pelanggaran dan kecurangan juga terjadi di hari H pencoblosan. Bawaslu menyebut ribuan petugas KPPS tidak netral dan mencoblosi surat suara Capres 01 secara terang-terangan. Perolehan suara parpol berkuasa dan calegnya, digelembongkan dengan politik uang. Pemilih fanatik Capres penantang dihalau dan dipersulit untuk memperoleh hak pilih. Jutaan surat suara dan surat undangan tidak didistribusikan kepada yang berhak. Gedung penyimpan kotak suara dibakar. Perampasan C1 tak terhindarkan, bahkan dokumen C1 yang memenangkan Capres penantang dibuang di tempat sampah. Lebih sadis lagi, ada kabar dari Madura tukang coblos 100 surat suara Capres 01 yang ketangkap, terpaksa diadili warga dan dipotong jarinya.

Dugaan pelanggaran dan kecurangan diduga terjadi di semua TPS di seluruh pelosok negeri. Hanya saja, tidak semua bisa muncul ke permukaan oleh karena, rakyat sudah merasa bosan melihat kecurangan yang dipertontonkan. Mau berteriak kritis takut dijemput polisi, karena institusi penegak hukum itu diyakini tidak netral. Mau melapor ke Panwascam, Panwaslu atau Bawaslu, juga ogah-ogahan karena ribuan berkas laporan serupa sudah menumpuk di meja mereka. Kapan bisa diproses, kapan ditindak-lanjutinya? Akhirnya rakyat memilih diam sambil bergumam: Gusti Allah mboten sare—Tuhan tidak tidur. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur dan massif pasti akan terbongkar.

Bagi elit bangsa yang masih peduli masa depan peradaban dan kedaulatan, patut segera turun tangan membentuk tim penyelidik untuk membongkarnya. Pemilu serentak yang ternyata tidak taat asas jurdil, dan telah menelan korban 119 petugas KPPS meninggal dunia, dan 548 orang lainnya jatuh sakit, diduga kuat telah merusak peradaban dan kedaulatan bangsa.

Jika Presiden AS Richard Nixon memilih mundur dari jabatan presiden, karena diketahui memerintahkan penyadapan dan tidak ingin membuat sejarah gelap demokrasi Amerika. Maka, dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan penguasa Indonesia yang sangat kasat mata, juga harus dilakukan penyelidikan demi masa depan peradaban dan kedaulatan bangsa.(*)

Choirul Anam adalah Ketua Dewan Penasehat PB PPKN (Pengurus Besar Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyah).

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.