PROBOLINGGO |duta.co -Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Hasan Aminuddin menilai pesta demokrasi Pilkada tahun ini sangat sepi. Padahal, yang namanya pesta demokrasi harus meriah dan gebyar.
Menurutnya, salah satu sebab sepinya pesta demokrasi di banyak daerah karena Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017. Dalam peraturan tersebut terlalu banyak larangan, sehingga masyarakat menjadi takut. Padahal rakyat punya hak memilih dan dipilih.
“Pesta demokrasi tahun ini tak semeriah pilkada tahun-tahun sebelumnya. Sekarang sepi. Saya prihatin. Pasti ada dampak pada pembangunan politik, salah satunya demokrasi dipastikan kurang berkualitas,” kata Hasan di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (10/3/2018).
Hasan mengatakan, sepinya pilkada tak hanya terjadi di Kabupaten Probolinggo, tapi hampir di seluruh daerah yang diselenggarakan Pilkada tahun 2018.
“Dulu-dulunya sangat semarak dan menarik. Kebangkitan demokrasi dimulai sejak tahun 1999. Kala itu partisipasi seluruh elemen masyarakat aktif. Uang yang berputar dalam pesta demokrasi juga aktif. Sehingga ideologi terbangun oleh masyarakat itu sendiri,” tandasnya.
Menurutnya, tiap tahun Pilkada makin sepi. Rakyat juga terlihat pasif. Peraturan KPU perlu dievaluasi dan direvisi.
“Saya menyayangkan KPU. Peraturan KPU sebaiknya dievaluasi saja agar dilonggarkan. Agar masyarakat maksimal berpartisipasi dalam pesta demokrasi,” ujarnya.
“Silahkan wartawan menggugat ke Mahkamah Konstitusi atas peraturan tersebut. Karena membatasi kampanye pasangan calon. Media juga terkesan kurang bebas memberitakan pasangan calon karena terkendala peraturan itu. Jadinya, masyarakat kurang mendapatkan informasi soal sepak terjang calon kepala daerah,” jelasnya.
Larangan lain yang juga disoroti Hasan mengenai ASN. Dalam peraturan KPU disebutkan, ASN dan kepala desa dilarang hadir dalam deklarasi calon. Namun boleh hadir dalam kampanye asalkan tidak mengenakan atribut partai dan calon, tidak menjadi juru kampanye dan tidak memobilisasi massa.
“Alat peraga kampanye juga dibatasi, terlalu banyak larangan. Gambar calon di mobil sempat dilarang oleh KPU Kabupaten Probolinggo, tapi DPD Nasdem menolak karena itu tidak ada dalam peraturan KPU. Kalimat-kalimat dilarang ini sangat menakutkan,” tambahnya. afa
