Pigai: Jokowi Paling Gagal Turunkan Angka Kemiskinan

16 Januari 2019

197

JAKARTA | duta.co – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja meliris persentase penduduk miskin di Tanah Air untuk September 2018 sebesar 9,66 persen menurun 0,16% dari posisi Maret 2018 sebesar 9,82%. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jika dilihat angkanya maka jumlah orang miskin di Indonesia menjadi 25,67 juta orang dari yang sebelumnya 25,95 juta orang. Jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 275,2 ribu orang.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun menjadi 6,89 persen pada September 2018. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 13,2 persen atau turun menjadi 13,1 persen pada September 2018.

Tidak hanya itu, penurunan angka kemiskinan di September 2018 juga diikuti dengan perubahan garis kemiskinan yang menjadi 410.670 per kapita dari yang sebelumnya sebesar 401.220 per kapita. “Artinya ada penurunan 0,16%, kalau dihitung jumlahnya penduduknya menjadi 25,67 juta orang atau turun 280.000 orang.” ujat Suhariyanto saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Namun mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden yang paling gagal memenuhi kebutuhan rakyat. Pandangan itu berdasarkan penurunan persentase kemiskinan era Jokowi yang menurutnya hanya 1%.

“Jadi kalau kita lihat, presiden-presiden yang paling gagal memenuhi kebutuhan warga negara Indonesia adalah Presiden Jokowi. Karena dia hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1%,” kata Pigai saat menjadi pembicara diskusi bertajuk ‘Masa Depan Indonesia Pasca Jokowi’ di Media Center Prabowo-Sandiaga Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Menurut Pigai, dengan anggaran Rp 2.000 triliun per tahun Jokowi seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari 1%. Dia menyayangkan capaian penurunan tingkat kemiskinan era Jokowi.

“Padahal anggaran yang digunakan selama 4 tahun itu berapa, Rp 8.000 triliun. Kalau dihitung per tahun APBN itu Rp 2.000 triliun per tahun, Rp 8.000 triliun kalau 4 tahun bahkan lebih,” terang Pigai.

“Rp 8.000 triliun itu tidak berdampak pada peningkatan pada kualitas hidup. Makanya selama 4 tahun turun 1% saja dari 10.96% ke 9,82%, hanya 1%,” imbuhnya.

Pigai lalu menjabarkan capaian penurunan tingkat kemiskinan dari era B.J. Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pigai mengatakan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan presiden dengan tingkat penurunan kemiskinan paling signifikan.

“Apakah Jokowi termasuk yang berprestasi? Tidak. Karena kalau kita lihat sejak era reformasi bahkan zaman Soeharto itu (tahun) ’98 angka kemiskinan kita itu 23%, ini BPS ya, resmi. Hanya 8 bulan Habibie menjabat, dia mampu turunkan 1% lebih yaitu lagi 23 ke 22 (%),” papar Pigai.

“Kemudian Gus Dur dari 22 ke 18, Habibie itu 24 ke 23, salah tadi. Gus Gur 23 ke 18, 5% dia turunkan. Kemudian waktu Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) dari 18 ke 16 lebih, hampir 1,75%. Kemudian Ibu Mega ke SBY tahap pertama turun dari 16 lebih ke 13-an, hampir 3%. Kemudian tahap kedua SBY, periode kedua 13 ke 10,96 (%),” tambah Pigai.

Pigai menuturkan besaran penurunan tingkat kemiskinan suatu negara merupakan salah satu indikator kemajuan. “Dalam negara-negara di dunia, itu salah satu ukuran kemajuan, yang diukur itu adalah seberapa besar orang miskin diturunkan, seberapa besar kesejahteraan dinaikkan. Itu ukuran,” jelasnya.

Sebelumnya Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menilai angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kondisi riil bahwa masyarakat rentan secara ekonomi. Ia menilai jumlah orang yang masuk kategori miskin sebesar 25 juta orang adalah ukuran yang sangat mendasar.

“Penghasilan Rp 13 ribu per hari per orang dianggap ada stratanya hampir miskin, rentan miskin, dan lainnya,” kata Sudirman Said, di Gedung Pakarti Centre, Jakarta.

Hitungan pendapatan per kapita sebesar Rp 13 ribuan per bulan itu didasari pada hasil survei BPS per Maret 2018. BPS mencatat pendapatan per kapita atau garis kemiskinan negara, naik 3,63 persen dari Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan pada Maret 2018.

Namun, kata Sudirman Said, jika angka pendapatan itu dinaikkan setengah kali lipat, jumlah penduduk miskin bisa melonjak hingga menjadi 97 juta orang. “Belum sampai standar World Bank, jumlah yang miskin itu sebetulnya mencapai 97 juta,” ucapnya. “Sesuatu yang sangat rentan, jika terjadi hantaman krisis itu betul-betul membuat sebagian besar masyarakat kita mengalami kesulitan.”

Mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini juga mengkritik data BPS yang menyebutkan jumlah pengangguran terbuka hanya sekitar 5 juta orang. Sebab dari perhitungannya, lebih dari 40 juta orang masuk dalam kategori setengah menganggur, 3/4 menganggur, bahkan 4/5 menganggur.

Hal itu, kata Sudirman, berpatokan pada asumsi BPS bahwa siapapun yang bekerja lebih dari 2 jam per minggu dan mendapatkan upah, maka dia masuk dalam kelompok punya pekerjaan. “Padahal kalau dibayangkan orang bekerja 2 jam per seminggu itu dapat apa?” ucapnya.

Lebih lanjut Sudirman mengatakan angka BPS mengatakan 58 persen pekerja itu masuk pekerja informal, pengemudi ojek, warung kecil dan lainnya. “Dari situ dikaitkan dengan kemiskinan, sebetulnya kita punya basis yang rentan dan kembali itu tugas kita bersama,” katanya.

Soal angka kemiskinan versi BPS ini sebelumnya juga dikritik oleh mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. SBY menyatakan ada 100 juta penduduk miskin di Indonesia. Angka tersebut merujuk pada total 40 persen penduduk berpendapat rendah dari 263 juta penduduk. (wis/det)

Express Your Reaction