SURABAYA | duta.co – Ketua BPJS Watch Jawa Timur, Arief Supriyono ST, SE, SH, MM yang terus memelototi sektor ketenagakerjaan, mengaku prihatin menyaksikan maraknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di berbagai sektor. Janji pengusaha untuk tidak melakukan PHK, rasanya sulit dilakukan.
“Dampak PHK itu mengerikan. Ini urusan perut. Kalau bicara pekerja, tidak bisa menafikan keluarganya. Ada anak dan istri di rumah. Tahun ini pengangguran bukannya berkurang, malah bertambah. Kalau tahun lalu 7,28 juta orang, sekarang naik 1,11%,” begitu disampaikan Arief Supriyono kepada duta.co, Kamis (15/5/25).
Menurut Arief, kondisi ini memang memprihatinkan. Sesuai data di BPJS Ketenagakerjaan maupun Kementerian Pekerjaan, angka PHK terus meningkat sejak awal tahun ini. BPJS Ketenagakerjaan mencatat selama 1 Januari hingga 10 Maret 202 ada 73.992 pekerja tidak lagi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akibat terdampak PHK.
Belum lagi bicara soal Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi yang konon berlaku 22 Januari 2025. “Saya bertemu dengan teman-teman dari sektor pariwisata (perhotelan). Tadinya bisa 50 acara dalam satu bulan, sekarang nol. Pukulan ini sangat dirasakan pengusaha,” tegas Arief yang juga Ketua RW-09 Desa Sidorejo, Krian, Sidoarjo ini.
Target pemerintah yang akan membuka 3 sampai 4 juta pekerja baru, menjadi sulit dipenuhi alias impossible. “Saya yakin, perusahaan dilema. Mereka pilih ambruk atau PHK? Itu saja pilihannya. Karena itu, pemerintah harus segera melakukan injeksi. Di sisi lain, kita saksikan perusahaan sektor padat karya juga megap-megap,” urainya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada tren PHK di Indonesia dan mencerminkan tekanan berat yang dihadapi dunia usaha.
“Jelas kenaikan yang sangat signifikan dan tidak berhenti di sini. Makanya sekarang kenapa kita perlu revitalisasi padat karya? Karena PHK ini menjadi satu perhatian yang mengkhatirkan buat kita,” ujarnya saat media briefing di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (13/5/2025) dikutip media.
Shinta memberikan solusi kebijakan. Menurutnya, kalau kita bisa melewati masa covid dengan baik, maka, tahun ini pemerintah juga harus memberikan kelonggaran sebagaimana diterima pengusaha saat menghadapi covid-19. “Intinya soal stimulus, kebijakan,” tegasnya.
Khusus perusahaan di Jawa Timur, memang ada janji untuk tidak melakukan PHK, di tengah kondisi perekonomian yang dinilai kurang stabil ditambah lagi adanya kebijakan ekspor Presiden Amerika Donald Trump.
Kesepakatan tersebut disampaikan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (Apindo Jatim), kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
“Komitmen itu sampai terakhir Pak Wagub memastikan dengan mereka, diulangi kembali oleh Pak Wagub, bahwa mereka bersepakat untuk tidak melakukan PHK,” kata Gubernur Khofifah, Kamis (10/4) kepada wartawan.
Arief Supriyono menyarakan pemerintah segera buka kran (kebijakan) baru. “Kalau tidak, kondisinya akan lebih parah. Ini lonceng kematian bagi buruh,” tutupnya. (mky)
