SURABAYA | duta.co – Mencermati polarisasi Pilpres 2019, yang tidak berseiring dengan Pilkada serentak 2018. diprediksi bakal berdampak pada kekacauan peta politik di hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur.
Fokus Group Discution (FGD) Kaukus Politik Cerdas Bermartabat yang melibatkan sejumlah ahli sosial, ekonomi, komunikasi dan politik di Jawa Timur memberikan catatan rangkuman yang disusun oleh pengamat komunikasi politik dari Unair Surabaya, Suko Widodo dan pengamat politik dari UTM Mochtar W Oetomo
Menurut Mochtar W. Oetomo terjadinya kekacauan pemilih akibat polarisasi Pilpres 2019 yang tidak berseiring dengan Pilkada Serentak di sejumlah daerah tahun 2018, akibat lain pemilih belum siap dengan polarisasi tersebut yang berbeda dengan sikap memilih di Pilkada serentak.
Terjadi kekacauan disebabkan oleh kompleksitas pemilih dalam mencoblos karena dihadapkan banyaknya jenis pilihan seperti Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Terjadi kekacauan persepsi sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang menimpa anggota Dewan. Kasus terakhir yang menimpa anggota Dewan Kota Malang mengakibatkan pemilih cenderung berpersepsi terhadap petahana,” ujar Mochtar, Jumat (14/9/2018).
Kondisi kekacauan tersebut mengakibatkan disorientasi pemilih, yang pada gilirannya para pemilih tidak memiliki pilihan pasti. “Ini akan merugikan mereka yang menjadi petahana, sedikit banyak akan tergerus konstituennya,” tegas Direktur Utama Surabaya Survey Center (SSC) ini.
Senada, Suko Widodo juga bersepakat dengan pernyataan koleganya bahwa “political disruption” dalam Pemilihan Legislatif 2019 bakal marak terjadi di berbagai daerah. “Pemilihan tahun depan akan dipenuhi dengan adanya “perang informasi” karena meningkatnya pemanfaatan perangkat media teknologi komunikasi sehingga menjadi lebih kompleks,” ujarnya.
Uang Sudah Bukan Jaminan
Teknologi komunikasi menyajikan begitu banyaknya informasi yang “memikat” meski keakuratannya belum terbuktikan. Pemilih akan sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah (berita hoaks). Karena itu, para politisi hendaknya memanfaatkan media arus utama, baik media konvensional mapun media baru (new media).
“Politisi bisa bersinergi untuk lakukan komunikasi politik maupun marketing politiknya,” harap Suko sapaan akrabnya.
Ia juga bersepakat banyaknya berita hoaks jika tidak tersedia informasi akurat yang memikat pemilih, maka dapat akibatkan partisipasi memilih legislatif 2019 akan cenderung menurun. “Kunci kememangan terletak pada kecerdasan kandidat dalam mengelola komunikasi dan mengelola relasi/hubungan dengan pemilih,” jelas Suko Widodo.
Dalam konteks political disruption seperti saat ini, maka diperlukan strategi pemenangan yang berbasis data. Kandidat tidak boleh berpolitik dengan insting, apalagi hanya mengandalkan laporan ABS (Asal Bapak Senang) dari timses. “Uang tidak cukup bisa diandalkan untuk membeli suara, akibat kekacuan peta kekuatan politik,” pungkas Suko Widodo. (ud)
