SURABAYA | duta.co — Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) terus mematangkan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Dalam kunjungannya ke Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur, Sekretaris Kementerian (Sesmen), Budi Setiyono, menegaskan pentingnya merancang peta jalan yang konkret dan terukur dalam memanfaatkan bonus demografi. Ia mengingatkan, tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi justru bisa berubah menjadi bencana demografi.
“Kalau tidak dimanfaatkan, bonus demografi akan berlalu begitu saja. Kuncinya ada pada kualitas manusia dan pembangunan keluarga, baik dari sisi kesehatan maupun penguasaan teknologi, sehingga tercipta pribadi dan keluarga tangguh seperti di negara maju,” ujar Budi Setiyono dalam konferensi pers, Rabu (11/6/2025).
Ia menambahkan, keberhasilan memanen bonus demografi bergantung pada kemampuan masyarakat usia produktif untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Jika kelompok usia produktif justru didominasi oleh pengangguran, maka dampaknya bisa mengancam stabilitas negara melalui maraknya kriminalitas seperti premanisme dan kejahatan lainnya.
Budi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan kependudukan. Setiap daerah diminta menyesuaikan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kapasitas wilayah masing-masing.
“Misalnya, kalau ada pertumbuhan 30 ribu penduduk, harus ada minimal 30 ribu lapangan pekerjaan. Inilah yang dimaksud dengan rencana aksi konkret dalam peta jalan pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, kepala daerah harus memperhitungkan pertumbuhan penduduk saat merencanakan pembangunan infrastruktur seperti puskesmas maupun kawasan industri, agar tidak terjadi ketimpangan antara jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Untuk menyusun peta jalan Indonesia Emas 2045, pemerintah menetapkan 30 indikator berbasis kependudukan. Indikator tersebut mencakup aspek kualifikasi sumber daya manusia, kesehatan, indeks kebahagiaan, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Setiap daerah akan dinilai berdasarkan indikator pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK). Nantinya akan diketahui daerah mana yang paling siap menuju Indonesia maju,” terang Budi.
Ia menambahkan, standar negara maju minimal menjamin kebutuhan dasar warga negara, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan penduduk memiliki penghasilan minimum yang memadai sesuai standar daerah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari pendidik, aparatur negara, hingga militer, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang generasi muda agar mampu bersaing secara global.
“Kalau generasi muda kita lebih banyak terjerumus dalam aktivitas yang destruktif seperti narkoba, judi online, tawuran, balap liar, dan sebagainya, maka sulit berharap mereka bisa menjadi generasi tangguh yang mampu bersaing dengan negara maju,” tegasnya.
Menurut Budi, Kemendukbangga/BKKBN saat ini terus melakukan dialog lintas sektor, workshop, hingga bimbingan teknis untuk menyamakan persepsi tentang definisi negara maju dan tahapan yang harus dilalui menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur, Maria Ernawati, menyatakan pihaknya siap menyerahkan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 kepada seluruh kepala daerah di Jawa Timur sebagai acuan dalam perumusan kebijakan daerah.
“Kami berharap PJPK 2025–2029 menjadi dasar bagi setiap kepala daerah dalam merancang kebijakan untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal,” ujarnya.
Maria menambahkan, ke depan akan dilakukan kajian bersama para pakar demografi untuk menyinergikan kebijakan daerah, terutama bagi 17 kepala daerah baru hasil Pilkada yang menjadi sasaran utama penerapan peta jalan tersebut.
Dengan adanya kolaborasi konkret lintas sektor dan kesadaran kolektif, diharapkan cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak hanya menjadi wacana, namun benar-benar terwujud membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (gal)
