KEDIRI | duta.co -Gelombang protes pelaksanaan ujian pengisian lowong jabatan perangkat desa terus berlanjut. Kali ini sejumlah peserta ujian se-Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, melayangkan surat aduan ke Kejaksaan Negeri (kejari) dan Polres setempat, Selasa (27/3).
Pengaduan dilakukan sebagi bentuk kekesalan peserta ujian perangkat, menyusul pengaduan kepada kepada kepala desa malah ditolak.
“Awalnya kawan-kawan sepakat menyampaikan surat pengaduan ini melalui kades, untuk disampaikan kepada Rektor IAIN dan Camat Plosoklaten. Namun oleh Kades Gondang ditolak,” ungkap Toni Setiawan, perwakilan warga Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, saat dikonfirmasi, Rabu (27/3).
Surat pengaduan ke Kejari Kediri diterima Krisna Adi, SH, Kasubsi Bidang Intelijen dan dijanjikan dalam minggu ini, Kejaksaan akan turun untuk melakukan penyelidikan. “Pak Krisna dari kejaksaan, janjikan dua atau tiga hari, akan turun melakukan penyelidikan,” terangnya.
Dari tujuh desa yang menggelar ujian di wilayah Kecamatan Plosoklaten, hanya peserta ujian dari Desa Trisulo yang tidak melayangkan surat aduan meski tahapannya bersamaan.
“Hanya perwakilan dari Trisulo yang tidak melayangkan aduan. Padahal sudah kami tawarkan untuk bergabung,” terang Toni, sapaan akrabnya.
Selain pemeriksaan ulang hasil jawaban, para perwakilan se-kecamatan ini meminta agar dilakukan ujian ulang dan dipastikan berlangsung fair serta dalam pengawasan untuk antisipasi indikasi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kami meminta agar hasil ujian diserahkan kepada panitia ujian pemerintahan desa, untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Kita lihat hasil jawabannya, untuk memastikan kenapa hasil selisih nilainya sangat mencolok,” jelasnya.
Diketahui, pengumuman hasil ujian rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kediri diprotes karena terindikasi rekayasa nilai. Akibatnya aksi protes peserta ujian perangkat makin menjadi menyusul sejumlah aksi demo yang tidak hanya digelar di Balai Desa namun hingga di kantor Pemkab dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri minggu lalu tidak mendapat respon.
Dan puncaknnya, gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri. Dalam gugatan bernomor 46/Pdt6/2019/PNGpr dan bertanggal 25 Maret 2019, penggugatnya adalah M Ridwan dari LSM Formasi dan M Karim Amrulloh, yang mengatasnamakan Kadiri Corruption Watch. Ada 11 pihak yang masuk menjadi tergugat. Terdiri dari 10 kepala desa dan satu rektor.
Para tergugat itu adalah kades yang desanya menggelar ujian perangkat. Sementara rektor yang menjadi tergugat adalah Rektor IAIN Tulungagung, yang menjadi pihak kedua dalam proses seleksi perangkat di sepuluh desa itu.
Dewan Janji Bongkar Pasca Pemilu
Carut Sengkarut hasil ujian perangkat desa yang mendapat penolakan dari sejumlah perwakilan warga, sebenarnya tidak lepas dari pemantauan kalangan anggota DRPD Kabupaten Kediri. Namun jawaban yang diberikan, akan ditindaklanjuti pasca pelaksanaan Pemilu Serentak pada 17 April nanti.
Seperti disampaikan Arif Junaedi, kini menjadi prioritas justru menyukseskan Pemilu Serentak.“Saat ini kami fokus sukseskan Pemilu Serentak dan Partai Gerindra mampu meraih target 9 kursi,” terang Ketua DPC Gerindra Kabupaten Kediri disela-sela memberikan santunan kepada Refa Putriana, gadis yatim piatu yang masih duduk di bangku kelas 5 SD, warga Dusun Nglaban Desa Maron Kecamatan Banyakan.
Sosok lelaki dikenal hobi touring bersama klub-nya Komunitas RX King Kediri Raya (Kingkers) ini, selama ini terus memantau perkembangan pasca pengumuman dan pelantikan perangkat desa untuk mengisi jabatan lowong.
Pernyatan tegas disampaikan Edi Suprapto, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, jika pihaknya akan membongkar kebobrokan terkait rekrutmen perangkat desa. “Saya mendengar bahkan nama saya dicatut katanya terima uang jatah untuk dewan. Bila masyarakat resah dan ada indikasi kebobrokan, pasti akan saya bongkar. Saya akan panggil semua pihak yang terkait dan bertanggungjawab atas pelaksaan ujian hingga pengumuman,” tegasnya. nng
