BERI ARAHAN: Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputra tengah memberikan arahan pembekalan kepada perangkat desa baru. (DUTA.CO/Agoes Basoeki)

MADIUN | duta.co – Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputra meminta perangkat desa baru harus sadar kini masuk dalam sistem pemerintahan. Masuknya dalam sistem pemerintahan mengubah pola pikir dan bertindak, ada pertangungjawaban pengelolaan keuangan desa. Banyak membaca dan mengetahui regulasi.

Perangkat desa, kata bupati, harus memberikan servis komitmen, tanpa memandang status masyarakat. Pelayanan diberikan bagi semua golongan, lalu mengedepankan jiwa kebersamaan. Keberhasilan pembangunan juga harus terkait desa tetangga dalam kerjasama pembangunan.

Menurutnya jika maksimal dalam bekerja, maka hal ini bisa menimbulkan minat tinggi jadi perangkat desa, berbagai kebutuhan bagi perangkat dengan menaikan 20% ADD dihitung secara maksimal. Perangkat desa saat ini banyak diisi dari lingkungan Diploma, Sarjana (S1), S2 dan ada S3.

Demikian disampaikan Bupati Madiun dalam “Pembekalan Teknis Perangkat Desa Baru se Kabupaten Madiun Tahun 2023” di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Selasa (31/12023). “Hasilnya, mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim Bu Khofifah hingga sejumlah menteri ,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun mengatakan pembekalan teknis ini kepada perangkat desa baru, agar samakan persepsi dan frekuensi tentang tata kelola pemerintahan desa, tugas pokok dan fungsinya, siap melayani masyarakat.

Mereka berjumlah 300 lebih, tambahnya, dari penjaringan perangkat desa tahun 2019-2020 dan 2022 lalu. Seluruh tunjangan bagi perangkat desa sudah diberikan dari tunjangan, BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah diberikan.

“Kinerja baik bagi Pemkab Madiun, perangkat desa harus tahu atau kuasai tugas pokok dan fungsinya. Tanpa itu, tidak bisa bekerja maksimal, pelajari dari pahami regulasi soal desa. Saya ingatkan perangkat desa bukan pejabat, ADD 20% terbesar di Indonesia, bisa memberikan siltap, sekarang tinggal kinerja para perangkat desa, jika hanya 10% untuk kebutuhan gaji saja tidak cukup. Maka, kami berharap dan menuntut kinerja secara maksimal,” tandasnya. (ags)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry