JAKARTA | duta.co – Detik-detik Pemerintahan Presiden Jokowi, menarik dicermati. Apalagi kini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 2011-2015 Reyna Usman tengah mendengar dakwaan Jaksa KPK. Ia diduga merugikan negara sebesar Rp17,68 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun 2012.
Sementara, KPK juga sedang gencar mengundang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke kantornya. Meski KPK menolak disebut ‘tebang pilih’, tetapi, pemanggilan Hasto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, plus penyitaan ponsel dan bukunya oleh penyidik KPK, menjadi tanda tanya besar. Buntutnya, tim pengacara Hasto mengadu ke Dewas KPK. Apa yang sedang terjadi?
“Dua peristiwa itu memang menyita perhatian publik. Apalagi peristiwa tersebut mendapatkan penyelaras dari statement Budi Ari, Ketua Relawan Projo (Pro Jokowi) notabene Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Bahwa, ada kemungkinan reshuffle kabinet,” demikian Doktor M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies) kepada duta.co, Sabtu (15/6/24).
Menurut Dr Sholeh, ada beberapa kemungkinna. Pertama, Jokowi memang sedang meladeni permainan (politik) PDIP yang terasa sangat kencang. Selama ini, serangan-serangan PDIP dipeties-kan oleh Istana. “Sekarang tidak. Saking seriusnya Istana meladeni tantangan PDIP, sehingga tampak Jokowi ingin menjadikan ini sebagai the last battle, pertempuran terakhir,” jelasnya.(mky)
