SURABAYA | duta.co – Beredar luas catatan H Rumadi (Prof Dr H Rumadi Ahmad, MAg) salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berjudul ‘Tak Mau Diatur’. Tulisannya pendek, tetapi, jelas. Menurutnya, mereka (rivalitas Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf) gagal menggunakan Digdaya untuk menjadi alat menggulingkan Gus Yahya.
“Begitu juga dengan platform Digdaya. Dianggap mempunyai sejumlah kelemahan. Fine!. Tidak ada sistem yang sempurna. Tata kelola Digdaya harus diperbaiki. Padahal sebenarnya, mereka gagal menggunakan Digdaya untuk menjadi alat menggulingkan Gus Yahya,” demikian tulisan atas nama H Rumadi, Ketua PBNU terlihat duta.co Minggu (14/6/26) dini hari.
Dr M Sholeh Basyari, pengamat politik dan Direktur Eksekutif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies) dikonfirmasi mengatakan, bahwa, tulisan H Rumadi itu mudah dipahami. Itu hanya bagian kecil dari rivalitas perebutan kursi Ketua Umum PBNU yang semakin blak-blakan. “Wajar, semua pengurus PBNU tahu, bahwa, dia termasuk diehard (seseorang yang sangat gigih, pantang menyerah, pendukung setia atau fanatik red) terhadap Gus Yahya. Masalahnya sekarang adalah materi Konbes yang konon sudah tarik-ulur,” katanya.
Dalam pengamatan duta.co, isi tulisan atas nama H Rumadi, akademisi kelahiran Jepara, Jawa Tengah 53 tahun yang lalu itu mengupas upaya-upaya untuk menjatuhkan Gus Yahya. Guru besar yang pernah menjadi Dosen di IAIN Bengkulu pada tahun 1998-2004 sebelum kemudian pindah sebagai dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2004 itu, menyertakan sejumlah nama yang terang-terangan menolak Digdaya.
”Kawan-kawanku memang sedang lucu-lucunya. Bisa untuk hiburan. Kemarin-kemarin ribut soal tambang, dianggap banyak sisi gelap karena ketidakjelasan tata kelola. Oke, kalau begitu harus dibuat regulasi, peraturan perkumpulan supaya tata kelola internalnya lebih transparan dan akuntabel,” jelasnya mengawali tulisan.
Menurut M Sholeh, masalah tambang, memang menjadi salah satu persoalan. Tetapi problem PBNU bukan hanya tambang. “Isu terbaru sudah mengusik persaolan komposisi AHWA. Kalau benar, maka, jalan deadlock makin menemukan faktanya. Misal, ada draft materi Konbes, bahwa, anggota AWHA harus kiai yang menjadi Syuriyah dengan alasan mencerminkan kewilayahan. Klausul ini pasti akan menjadi perdebatan sengit. Itu berarti mustasyar tidak bisa ikut,” urainya.
Hal yang sama disampaikan Prof Dr H Moh Mukhrojin. Menurut dosen di sejumlah perguruan swasta Surabaya ini, beredarnya materi Konbes NU terkait Anggaran Rumah Tangga (ART) yang mengatur soal AHWA memang sangat rentan. ‘’Kalau ada pembatasan Syuriyah saja, lalu, bagaimana para kiai yang ada di mustasyar. Lama-lama NU bisa lepas dari pesantren,” tegas Gus Khozin panggilan akrabnya.
Menurut Gus Khozin, problem NU sekarang bukan persoalan tambang atau Digdaya, tetapi, lebih prinsip lagi adalah kegelisahan para kiai sepuh, ketika melihat jamiyah ini tiba-tiba menjadi akrab dengan agenda atau gerakan orang-orang zionis. “Ini yang saya dengar. Saya melihatnya bukan soal tambang atau Digdaya, tetapi, ada yang lebih prinsip, adalah masa depan NU,” tegasnya.
Gampang! Menurut Gus Khozin, untuk mengulik problem itu, bisa dirunut bagaimana rekaman konflik PBNU kemarin terjadi. Termasuk bagaimana perlawanan mereka perihal adanya ‘matahari’ kembar, karena sama-sama merasa mandataris muktamar. “Ini yang harus dicarikan jalan keluar dalam muktamar mendatang,“ urainya.
Masih menurut Gus Khozin, Muktamar ke-35 NU nanti, adalah ujian terberat bagi para muktamirin. Apakah mereka bisa melawan kekuatan itu (yang mereka sebut zionis) atau tidak? “Sekarang isunya soal pramatisme. Masalahnya adalah mampu atau tidak, muktamarin NU melakukan penguatan di jajaran Syuriyah, sehingga tidak menimbulkan ‘matahari’ kembar. Itu saja menurut saya,” pungkasnya. (mky)
